Upaya pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diharapkan tidak bisa berjalan baik akibat kebijakan pemerintah untuk memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kepentingan penanganan Covid-19.
Demikian hal itu disampaikan Bupati Spei Yan Bidana menanggapi pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna ke III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang pada kamis, (11/08/2022).
Dalam rapat itu Bupati Spey penyampaian pertanggungjawaban terhadap pandangan umum fraksi dari materi RANPERDA atau pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua satu Lester Apintamon A.Md,Sos.
Bupati Spei Yan Bidana mengatakan, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) secara Nasional 25 % oleh departemen keuangan untuk semua kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga mempengaruhi target yang direncanakan.
“ Prediksi perhitungan penerimaan DAU yang seharusnya 27 milyar, namun karena regulasi untuk perangi virus covid-19 dengan pemotongan DAU setiap kabupaten kota di Indoesia sebesar 10 % maka dari 27 milyar PAD turun hingga 8 milyar sehingga mempengaruhi program belanja yang direncanakan tahun lalu, namun langkah yang saya lakukan adalah berusaha menyediakan anggaran supaya diselesaikan tahun ini ”, ungkap Bupati Spey.
Ia menambakan, Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) sampai sekarang belum ada pemetaan potensi pajak daerah untuk peningkatan PAD maka Perlu ada kesepakatan bersama DPRD.
’’ Sebenarnya saya harapkan supaya tahun depan bisa berlaku tapi karena belum ada, maka itu menjadi tugas prioritas kita di tahun 2023, supaya ada penerimaan walaupun itu kecil. Kita tidak bisa paksa naikan dengan objek-objek pendapatan tapi ada upaya yang harus kita lakukan sehingga dengan itu bisa naik 15 atau 20 milyar”, tutup Spey