• Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang. Ketentuan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan Arahan sanksi. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ...

  • Arahan Pemanfaatan Ruang

    Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Berdasarkan Permen PU No. 16 Tahun 2009 arahan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi, Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah, Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, Pelaksanaan ...

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang 2011 - 2031

    RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR  : ……….. TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,   Menimbang  : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka  mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. c. bahwa ...

  • Krisis Energi di Sumatera & Papua Bisa Terulang

    Kebutuhan akan energi di tanah air terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Untuk itu, Dewan Energi Nasional (DEN) meminta kepada pemerintah dan instansi terkait dalam kebijakan pengelolaan energi sampai pemanfaatan energi harus bekerja sama untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional. "Sektor energi nasional ini sudah menjadi peranan strategi pemerintah pusat dan daerah, pasalnya tantangan untuk pengelolaan, penyediaan hingga pemanfaatan energi semakin kompleks dan lintas sektoral," ucap Anggota DEN, Abadi Purnomo di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/8/2014). Abadi menambahkan, sehingga dibutuhkannya harmonisasi, kebijakan dan perubahan koordinasi antara instansi terkait karena tuntutan zaman. "Permintaan energi meningkat karena pertumbuhan ekonomi ...

  • Hukum & Perda

    RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR  : ……….. TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,   Menimbang  : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka  mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. c. bahwa ...

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele