• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang 2011 - 2031

    RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR  : ……….. TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,   Menimbang  : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka  mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. c. bahwa ...

  • Negara Jangan Diancam dengan Referendum Papua

    Draft Otonomi Khusus Plus (Otsus Plus) atau  Draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua tidak boleh ada aturan yang di dalamnya mengancam keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).      Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Papua Barat, Demianus Jimy Idjie kepada SP, Rabu (22/1) tentang adanya Pasal 299 dalam Draft Otsus Plus, yang akan diserahkan kepada Presiden pada minggu ini.   Isinya pasal itu berbunyi,  “Apabila Undang-Undang ini tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten dan konsekuen, serta tidak membawa manfaat yang signifikan bagi upaya-upaya peningkatan taraf hidup, derajat hidup, kesejahteraan orang asli Papua, atas prakarsa Majelis Rakyat Papua dapat diselenggarakan ...

  • Hukum & Perda

    RANCANGAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR  : ……….. TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,   Menimbang  : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka  mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. c. bahwa ...

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele