Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua sesuai Perda nomor 10 tahun 2006 tentang RPJMD Provinsi Papua, maka kebijakan pembangunan Provinsi Papua dalam bidang perekonomian yang berkaitan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang diarahkan sebagai berikut:

(1)Pelaksanaan Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) dengan tujuan menyamakan persepsi dan menjaring aspirasi masyarakat kampung  dalam menyusun rencana strategis 5 tahunan dan rencana kerja tahunan serta melakukan sosialisasi program Respek dengan kegiatan utama antara lain penataan organisasi pemerintahan distrik dan kampung, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan distrik dan kampung, peningkatan sarana prasarana pemerintahan distrik dan kampung, penyusunan kriteria, prosedur dan petunjuk umum alokasi dan penggunaan dana OTSUS di tingkat distrik dan kampung;
(2)Pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tertinggal dan perbatasan negara dengan kegiatan utama antara lain peningkatan sarana prasarana ekonomi dan sosial budaya masyarakat di wilayah tertinggal dan perbatasan negara, pengembangan ekonomi lokal melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;  
(3)Pengembangan sentra industri potensial dengan tujuan meningkatkan teknologi dan kreativitas industri kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk industri kecil unggulan yang berdaya saing dengan kegiatan utama antara lain pengembangan industri meubel kayu, rotan dan bambu, aneka souvenir dari kayu dan batang kelapa, industri pengolahan kopi dan kakao, pelatihan kerajinan anyaman dan noken, ukiran tradisional dari kayu dan kulit kayu serta pembuatan dan pengolahan minyak buah merah dan minyak atsiri, pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan, pelatihan pengolahan industri sagu, bantuan modal kerja bagi industri kecil.

Berdasarkan misi pembangunan daerah, adapun arah kebijakan Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 yang terkait pembangunan perekonomian daerah diarahkan sebagai berikut:

A.Mengembangkan dan membina koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal yang berkelanjutan.
(1)Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
(2)Membangun koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (a) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi keuangan di tingkat makro maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (b) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (c) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi;

(3)Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama; mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; serta mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan wilayah;
(4)Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
(5)Meningkatkan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif;
(6)Mendorong kerjasama antar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan antara LKM dengan Bank;
(7)Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang kompetitif;
(8)Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan Iptek;
(9)Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur agrobisnis dan agroindustri;
(10)Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan, terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi standardisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen;
(11)Kebijakan perdagangan dalam daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, tertib niaga, dan kepastian berusaha;
(12)Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
(13)Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan daya saing daerah;
(14)Mengembangkan sistem ketahanan pangan untuk meningkatan kemampuan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
(15)Meningkatkan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan;
(16)Mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; 
(17)Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan;
(18)Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi;
(19)Memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumberdaya produktif dan pasar.

B.Membuka peluang investasi untuk pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam (hutan, lahan, tambang dan wisata)
(1)Mempersiapkan kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan kebijakan investasi terutama untuk sektor agrobisnis dan agroindustri;
(2)Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi terutama dengan menciptakan Perizinan Satu Pintu dan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan pusat terutama di dalam pengembangan dan operasionalisasi usaha di daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, efisiensi biaya dan waktu pengurusan;
(3)Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
(4)Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
(5)Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
(6)Merevitalisasi sektor pertanian sebagai sektor andalan yang didukung oleh sektor penunjang seperti pariwisata, jasa, perindustrian dan perdagangan dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi usaha;
(7)Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dengan memacu komoditas unggulan yang diprioritaskan pada komoditas pertanian, perikanan dan peternakan;
(8)Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk perdesaan; 
(9)Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal,  sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu;
(10)Mengembangkan praktek-praktek usaha budidaya pertanian secara luas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
(11)Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pemanfaatan;
(12)Menyediakan akses berbagai jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, terpadu serta mencerminkan harga pasar.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014-2015
Perekonomian daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang direpresentasikan melalui indikator makro ekonomi selama tahun 2012 hingga 2013 menunjukkan pertumbuhan ke arah positif. Secara garis besar, kondisi perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut:
A.    Perkembangan PDRB
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2012 didorong oleh beberapa faktor yang cenderung mengalami akselerasi sejak awal tahun, selain itu juga disertai dengan konsumsi yang tetap kuat. Kondisi keamanan yang relatif stabil menjadi faktor yang telah mampu menciptakan kondisi investasi lebih baik.
Secara kumulatif, Perkembangan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2012 tumbuh sebesar 8,3 persen sedikit meningkat dibandingkan tahun 2011. Berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2012 sebesar Rp. 302,63 milliar, meningkat Rp. 23,34 miliar dibanding tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 279.29 milliar. Sementara PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar Rp. 832,91 miliar meningkat Rp.105,14 miliar dibandingkan tahun 2011 yang sebesar Rp. 727,77 milliar.
Tahun 2014 dan 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang diproyeksi akan bergerak positif, meskipun dengan sedikit perlambatan. Proyeksi tersebut diperkuat dengan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, selain itu juga tekanan biaya produksi sektor ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk harga bahan baku.

 

Tabel 3.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang
Tahun 2005 s/d 2012.
(dalam milyar rupiah)

Tahun

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Harga berlaku

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1. ,766
  1.  
  1.  
  1.  

Harga konstan

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1. ,601
  1.  
  1.  
  1.  
 

Grafik 3.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang

Tahun 2005 s/d 2012.

 

 

B.PDRB Perkapita
PDRB Perkapita Tahun 2005 sebesar Rp. 1.801.454,- Dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 9.757.435,- atau terjadi peningkatan sebesar 441,64% dari tahun 2005. Nilai PDRB perkapita tahun 2012 sebesar Rp. 11.525.150,- meningkat sebesar Rp. 1.767.715,- atau meningkat 18% dari tahun 2010.

Tabel 3.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pegunungan Bintang
Tahun 2005 s/d 2012
(dalam rupiah)

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nilai *)

1.801.454

2.077.656

2.502.691

3.521.052

4.507.253

9.757.435

10.534.970

11.525.150

 

Grafik 3.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pegunungan Bintang 
Tahun 2005 s/d 2012

 

 
C.Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2005 sebesar 6,73%, tahun 2010 sebesar 7,38%, dan pada tahun 2012 adalah sebesar 8,36%.
 
Tabel 3.3. Perkembangan  Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pegunungan Bintang
Tahun 2005 s/d 2012
 

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

%

6,73

8,63

9,28

28,99

18,33

10,88

7,38

8,36

 

Grafik 3.3. Perkembangan  Laju Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten Pegunungan Bintang

Tahun 2005 s/d 2012

3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015.
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014, maka  prospek perekonomian tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:
1.    Perkembangan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2015 diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan tahun 2014. Hal ini didorong oleh perbaikan perekonomian global yang meningkatkan konsumsi karena membaiknya daya beli masyarakat.
2.    PDRB Perkapita tahun 2015 diperkirakan sebesar 8 – 8,5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang diproyeksikan mempunyai peningkatan pada kisaran 10 – 10,5 persen.
3.    Laju Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan akan meningkat pada kisaran 15 persen, atau sama dengan proyeksi tahun 2014 yang diperkirakan akan mengalami peningkatan pada kisaran 10 persen.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam KUA Tahun Anggaran 2015, dapat digunakan asumsi dasar yang meliputi tiga indikator, yakni Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

3.2    Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1.    Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 
Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Sebelum menjelaskan rencana Pendapatan Daerah Tahun 2014, terlebih dahulu perlu dilihat target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2013
(dalam Milyar Rupiah)

 

 

Target Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 742.699.539.582,-, dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 742.699.539.582,-, tahun 2012 Pendapatan sebesar Rp. 812.401.370.628,-, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 807.352.316.029,-, sementara tahun 2013, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.038.993.047.236,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.050.732.606.918,-. Tahun 2014 dan 2015, Pendapatan Daerah direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015 

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, selain mengacu pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2014 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2014. Selain itu, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang serta dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun, diharapkan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah dengan pendapatan terbesar diperoleh dari Pajak Daerah.
Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2013, APBD tahun 2014, RAPBD Perubahan tahun 2014, rencana pendapatan daerah tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp. 1.224.721.860.715,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 6.699.605.000,-, Dana Perimbangan Rp. 1.212.926.297.815,-  dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 5.095.957.900,-.

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari sandingan realisasi dan rencana Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 berikut:

Tabel 3.6. Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

3.2.2.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pokok Pendapatan Daerah tahun 2015 diarahkan dengan memperbaiki beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:
1.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(a) Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah;
(b) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu;
(c) Memperluas potensi basis pajak;
(d) Menyesuaikan sewa parkir secara periodik;
2.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(a) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
(b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3.Kebijakan Dana Perimbangan
Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan perolehan DAU.
4.Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kebijakan umum lain-lain pendapatan yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.
Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya:
1.Mengimplementasikan Peraturan-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
2.Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah antara lain melalui Aktivasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) ;
3.Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan.

3.2.3.Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting). Belanja Daerah digunakan untuk membiayai:
1.Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain.
2.Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI).
3.Belanja Wajib yang sifatnya mengikat.
4.Belanja Dedicated Program yaitu program yang berskala besar, monumental, dan berdampak luas pada kepentingan publik.
5.Belanja Kegiatan Tahun Jamak (multiyears) yaitu kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD.
6.Belanja Prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan urusan pemerintahan.
Arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2015 diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut:
A.Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat
1.Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu : 
a)Membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 Persen dari belanja; 
2.Memenuhi Belanja dan mengalokasikan untuk : 
a)Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet.
B.Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD 
1.Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
2.Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
3.Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
4.Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
5.Meningkatkan Kerjasama Daerah Perbatasan yang meliputi :
a)Pengelolaan kawasan perbatasan;
b)Peningkatan keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
c)Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan.
C.Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
1.Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
2.Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kampung, Distrik, Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Distrik yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat Kampung.
3.Mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD.
4.Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS yaitu bahwa Penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
D.Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga 
Memenuhi Belanja untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan dan belanja tak terduga sesuai dengan tingkat rasionalitas. Untuk melihat perkembangan Belanja Daerah, dapat dilihat ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2011-2013 berikut:

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2013

Uraian

2011

2012

2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Belanja Daerah

808.766.382.107,-

709.311.169.480,-

873.426.878.811,-

794.071.384.044,-

1.084.384.068.771,-

981.645.179.723,-

 

Pada tahun 2014, Belanja Daerah direncanakan akan meningkat jumlahnya, begitu pula Belanja Daerah pada tahun 2015.

Tabel 3.8. Rencana Belanja Daerah Tahun 2014-2015

No.

Uraian

Penetapan Tahun 2014

Rencana Tahun 2015

Jumlah Belanja Daerah

1.092.152.372.195,-

1.224.721.860.715

 

 

Perkembangan realisasi dan rencana Belanja Daerah dalam periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.9. Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2011-2015

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Penetapan

Rencana

Belanja Daerah

709.311.169.480,-

794.071.384.044,-

981.645.179.723,-

1.092.152.372.195,-

1.224.721.860.715

 

3.2.4.    Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
A.    Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014, transfer dari dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Untuk SILPA Tahun 2014, dengan menggunakan asumsi bahwa tidak terjadi pelampauan target pendapatan Tahun 2014 dan tingkat penyerapan belanja 90 persen.
B.    Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembayaran Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pemberian pinjaman daerah.

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele