Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2015, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

  • Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2011-2015, yaitu :
  • “Dengan Hati dan Iman kita bangun Kabupaten Pegunungan Bintang yang Damai, Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Tujuan

Sasaran

Misi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

  1. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Pegunungan Bintang yang sehat, cerdas, profesional, berakhlak, dan berdaya saing.
  • Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan.
  • Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan memiliki kemampuan daya saing tinggi.
  • Terbangunnya pusat-pusat pendidikan dan pelatihan terutama daerah perbatasan antar negara.

 

Misi 2: Mengembangkan dan membina koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal yang berkelanjutan.

  1. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang berbasis pada teknologi tepat guna yang didukung dengan pusat penelitian dan lembaga pendidikan yang berorientasi pengembangan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan produktivitas perekonomian yang berkelanjutan.

 

  • terbangunnya pusat penelitian dan lembaga pendidikan berorientasi pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan.

Misi 3 : Meningkatkan aksesbilitas wilayah untuk mendukung mobilitas arus manusia dan barang dari dan ke wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang (ke distrik dan ke ibukota kabupaten) sebagai pusat pelayanan dan pembangunan.

  1. Mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan informasi dan komunikasi secara merata ke seluruh wilayah.
  • Meningkatnya pemberdayaan masyarakat distrik dan kampung.
  • Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah.
  • Terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi yang merata keseluruh wilayah.

 

Misi 4 : Membuka peluang investasi untuk pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam (hutan, lahan, tambang dan wisata).

  1. Menciptakan daerah industri berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal, serta mengembangkan kerjasama kelembagaan ekonomi melalui jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional.
  • Terwujudnya kompetensi, peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhitungkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.
  • Berkembangnya kemitraan strategis dalam pengembangan industri pengolahan.
  • Berkembangnya kerjasama kelembagaan ekonomi melalui jejaring kerjasama regional, nasional, dan internasional.

 

Misi 5 : Penguatan kelembagaan pemerintah kabupaten, distrik dan kampung dengan peningkatan penerapan prinsip-prinsip good government and clean governance di setiap SKPD, membangun, menerapkan dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat.

  1. Mewujudkan daerah yang  memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.
  • Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
  • Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah yang berorientasi publik.
  • Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

 

 

Misi 6 : Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya, agama, hukum, semangat kemandirian dan gotong royong dalam masyarakat.

  1. Mewujudkan daerah sebagai kota budaya yang kuat,  berakar, dan memiliki nilai-nilai luhur, untuk dilestarikan dan dilindungi.
  • terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis warisan budaya luhur dan sumberdaya daerah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya.

 

Misi 7 : Mendorong terciptanya stabilitas wilayah melalui kerjasama yang harmonis antara pemerintah, lembaga adat dan gereja serta masyarakat.

  1. Mewujudkan stabilitas keamanan serta toleransi dan keserasian (saling menghormati dan menghargai) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Terjaminnya keamanan bagi investor dan pengusaha.
  • Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia.
  • Terwujudnya masyarakat maju yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

 

 

Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi serta pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang lima tahun kedepan, ditempuh melalui Prioritas Pembangunan tahunan sesuai urusan pemerintahan daerah dan rencana pendanaan.
Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

No.

Program Prioritas

(RPJMD)

Prioritas Pembangunan Daerah

(RKPD)

1

2

3

I.

Pendidikan dan Kebudayaan

 

 

  1. Program Pendidikan Usia Dini;
  2. Program Wajib belajar pendidikan dasar Dua Belas Tahun;
  3. Program Pendidikan Menengah;
  4. Program Penyediaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Berkualitas;
  5. Program Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal;
  6. Program Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Program Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Non Formal;
  8. Program Penyediaan Layanan Pendidikan Non Formal Masyarakat;
  9. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal;
  10. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan.

 

  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
  3. Program Pendidikan Menengah
  4. Program Pendidikan Luar Biasa
  5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
  7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  9. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat
  10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 

II.

Pemuda dan Olahraga

 

 

  1. Program Pengembangan Sumber Daya Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Base Kepemudaan dan Olahraga;
  3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
  4. Program Peningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga.

 

  1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
  2. Program peningkatan peran serta kepemudaan
  3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
  4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
  5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

 

III.

Kesehatan

 

 

  1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
  3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
  4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Base Kesehatan;
  5. Program Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan;
  6. Program Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular;
  7. Program Penyehatan Lingkungan;
  8. Program Peningkatan Pemerataan, Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
  9. Program Revitalisasi Program Keluarga Berencana;

 

  1. Program Peningkatan Sarana  dan Prasarana Aparatur.
  2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  3. Program Upaya Kesehatan
  4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
  8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
  9. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
  10. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
  11. Program Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
  12. Program Kebijakan dan Manejemen Pembangunan Kesehatan
  13. Program Imunisasi
  14. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis

 

IV.

Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

  1. Program Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk;
  2. Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  3. Program Penyusunan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil;
  4. Program Pengembangan Sistim Informasi Kependudukan.

 

  1. Program Penataan Administrasi

 

V.

Pemberdayaan Perempuan

 

 

  1. Program revitalisasi Program Kerja PKK;
  2. Program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dan masyarakat;
  3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
  4. Program peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

 

  1. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
  2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
  4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  5. Program Keluarga Berencana
  6. Program pelayanan kontrasepsi

 

VI.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

 

 

  1. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung;
  2. Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kampung Dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif.

 

 

 

 

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  2. Program Pengembangan Perumahan
  3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
  4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  5. Program Peningkatan Pendapatan Distrik
  6. Program Ketahanan Kampung

 

 

 

VII.

Kesejahteraan Sosial

 

 

  1. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
  2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak;
  3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
  4. Program Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat hidup secara layak.

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  2. Program Pengembangan Perumahan
  3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

 

VIII.

Pertanian

 

 

  1. Program Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan;
  2. Program Penyaluran subsidi benih tanaman pangan;
  3. Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah dan sayuran;
  4. Program Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;
  5. Program Peningkatan kuantitas dan kualitas bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal;
  6. Program Pengembangan pengelolaan lahan pertanian;
  7. Program Pengembangan penanganan pasca panen pertanian;
  8. Program Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;
  9. Program Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian;
  10. Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI);
  11. Program Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;
  12. Program Pencetakan Sawah;
  13. Program Pencetakan kolam ikan air tawar;
  14. Program Pembelian dan pendistribuan vaksin ternak;
  15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
  16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
  17. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan Perikanan;
  18. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
  19. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
  20. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan;
  21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan.

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
  3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

IX.

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

 

 

  1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM);
  2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:
  3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
  5. Program Peningkatan dan Kerjasama Investasi;
  6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
  7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

 

  1. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
  2. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
  3. Program Pengembangan sistem pendukung bagi usaha Mikro, kecil dan Menengah
  4. Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi
  5. Program Peningkatan Pengembangan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pasar/Perdagangan
  7. Program Peningkatan efisiensi perdagangan Dalam Negeri

 

X.

Pariwisata

 

 

  1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
  2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

 

  1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata

 

XI.

Pendapatan dan Pengelolaan Aset

 

 

  1. Program Penyusunan Regulasi  Daerah;
  2. Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah;
  3. Program Pengembangan dan Pengamanan Aset Daerah;
  4. Program Pengembangan Sistem Informasi.

 

  1. Progran peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Program Perayaan Hari Besar Agama
  6. Program Pembayaran Hak Tanah Ulayat

 

XII.

Perhubungan dan Transportasi

 

 

  1. Program Perencanaan Pembangunan Jalan, Jembatan, sungai dan lapangan terbang;
  2. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  3. Program Pembangunan dan Peningkatan Lapangan Terbang dan Pelabuhan Sungai;
  4. Program Pengembangan Kapasitas SAR;
  5. Program Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat dan Sungai

 

  1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  3. Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara
  4. Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

 

XIII.

Pengairan dan Irigasi

 

 

  1. Program Pembuatan Irigasi
  2. Program Pencetakan Sawah
  3. Program Pembuatan Bendungan/Embung
  4. Program Perbaikan Sistem Drainase

 

  1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
  2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
  3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

 

XIV..

Perumahan

 

 

  1. Program Pembangunan Perumahan Rakyat;
  2. Program Penataan Lingkungan Permukiman;
  3. Program Pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam pengembangan pemukiman;
  4. Program Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan;
  5. Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan;
  6. Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

 

  1. Program Pengembangan Perumahan.

 

XV.

Energi, Telekomunikasi dan Informatika

 

 

  1. Program Pengembangan Sumber Energi Listrik;
  2. Program Pengembangan Telekomunikasi dan Informasi.

 

 

  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan
  2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Telekomunikasi dan Informatika

 

XVI.

Penataan Kota

 

 

  1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  2. Program Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan Kota;
  3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Aparatur
  2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

 

XVII.

Kehutanan

 

 

  1. Program Peningkatan Pogensi Sumber Daya Hutan;
  2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  3. Program Pengembangan Konservasi dan Sumber Dayan Hutan;
  4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;
  5. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS;
  6. Program Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan;

 

  1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebuan
  3. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  6. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

XVIII.

Lingkungan Hidup

 

 

  1. Program Pengendalian Pencemaran Air;
  2. Program Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik;
  3. Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Program Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan;
  6. Program Penanganan Kasus Lingkungan;
  7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup.

 

  1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

 

XIX.

Perbatasan dan Kesbang Linmas

 

 

  1. Program Peningkatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan PNG dan RI;
  2. Program Pengembangan data dan informasi Kawasan Perbatasan;
  3. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan politik masyarakat dan tenaga LINMAS;
  4. Program Peningkatan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara di lingkungan aparatur.
  5. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Linmas.

 

  1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
  2. Program pendidikan politik masyarakat
  3. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
  4. Program Pemberdayaan Masyarakat Pertahanan Sipil (HANSIP)

 

XX.

Hukum dan Organisasi

 

 

  1. Program Peningkatan pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum melalui perumusan, pendidikan dan penyuluhan hukum;
  2. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Hukum Pemerintah Daerah;
  3. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Hukum dan Organisasi.

 

  1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  2. Program Penataan Peraturan Perundang- undangan

 

 

XXI.

Pemerintahan

 

 

  1. Program Peningkatan Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan;
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Distrik dan Kampung

 

  1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  2. Program peningkatan disiplin aparatur
  3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  4. Program peningkatan pelayanan kedinasan  kepala daerah/ wakil kepala daerah
  5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

 

XXII.

Kepegawaian

 

 

  1. Program Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian;
  2. Program Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (PNS) dalam melayani masyarakat secara berdaya guna dan transparan;
  3. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kepegawain;
  4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Bagian Kepegawaian;
  5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

XXIII.

Humas dan Protokoler

 

 

  1. Program Peningkatan pelayanan administrasi umum;
  2. Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan Pemerintah Daerah;
  3. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Humas dan Protokoler;
  4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Bagian Umum;

 

  1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

XXIV.

Sekretariat DPRD

 

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD;
  2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi;
  3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana;
  4. Program Peningkatan Disiplin dan Etika;
  5. Program Legislasi PERDA.

 

  1. Program peningkatan sarana dan prasarana  aparatur
  2. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

XXV.

Perencanaan Pembangunan

 

 

  1. Program pengembangan data informasi;
  2. Program kerjasama pembangunan;
  3. Program pengembangan wilayah perbatasan;
  4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
  5. Program perencanaan pembangunan daerah;
  6. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
  7. Program perencanaan sosial budaya;
  8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam;
  9. Program pengembangan data/informasi statistik daerah;
  10. Program perencanaan tata ruang.
  1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  3. Program Perencanaan Tata Ruang
  4. Program Pengembangan data/informasi
  5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Perencana Pembangunan Daerah
  6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  7. Program  perencanaan sosial budaya
  8. Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan
  9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  10. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
  11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

 

XXVI.

Pengawasan

 

 

  1. Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Auditor dan Aparatur Pengawasan;
  2. Program Penataan dan Penyempurnan Kebijakan Sistim dan Prosedur Pengawasan;
  3. Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH;
  4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
  5. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pengawasan;
  6. Program Peningkatan Sistim Pengendalian Hasil Pengawasan dan Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  7. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

 

  1. Program  perencanaan pembangunan daerah
  2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan
  5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

 

Pendanaan

Secara keseluruhan, jumlah total anggaran yang diproyeksikan dapat dimobilisasi/direncanakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2015 dari berbagai sumber pembiayaan, yang mencakup seluruh satuan kerja diperkirakan sebesar Rp. 1.259.221.860.715,- (Satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Rincian sumber-sumber dana pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut :
1.    APBD KABUPATEN

  1. Pendapatan Asli Daerah - Diperoleh dari 4 jenis pendapatan daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Tahun 2014 sebesar Rp. 6.090.550.000,- (enam milyar sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah), tahun 2015 diperkirakan naik 10% sebesar Rp. 6.699.605.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah).
  2. Dana Perimbangan : Total dana Perimbangan tahun 2015 diprediksi mencapai nilai Rp. 1.212.926.297.815,-, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 37.708.303.741,- (tiga puluh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan asumsi peningkatan sekitar 10%, pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 41.479.134.115,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus lima belas rupiah).

  • Dana Alokasi Umum.  Tahun 2014 sebesar Rp. 784.449.474.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat rupiah), tahun 2015 diperkirakan meningkat sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 862.894.421.400,- (delapan ratus enam puluh dua millyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
  • Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2014 sebesar Rp. 161.288.440.000,- (seratus enam puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan diprediksi meningkat 10% pada tahun 2015 sebesar Rp. 177.417.284.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
  • Dana Penerimaan Khusus (OTSUS) Kabupaten. Tahun 2014 sebesar Rp. 114.477.328.000,-  (seratus empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Untuk tahun 2015 sendiri diasumsikan sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah).
  • Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Tahun 2014 sebesar Rp. 4.632.689.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tahun 2015 diperkirakan naik 10% menjadi sekitar Rp. 5.095.957.900,- (lima milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)


2.    APBN.

Pada tahun 2015 diproyeksikan mendapat alokasi APBN berupa dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele