Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR  21  TAHUN  2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang

  1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan    pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah
  2. Bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah
  3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025.

Mengingat        

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 14 (empat belas) Kabupaten di Provinsi Papua, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerrom, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, Kabupaten Teluk Wandoma, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembran Negara Nomor  3502)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkugan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689)
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembran Negara Nomor 3851
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembran Negara Nomor 4287) 
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembran Negara Nomor 4301)
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembran Negara Nomor 4421)    
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional    
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembran Negara Nomor 4438)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
  13. Peraturan Daerah Nomor ....  Tahun ....  Tentang Lambang dan Motto Kabupaten Pegunungan Bintang ”Terib Tibo Nirya” -Mari Bangkit Bersatu Membangun Pegunungan Bintang 
  14. Keputusan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor...   Tahun... 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

Memperhatikan :    

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG
DAN
BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan :     PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang
  4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Visi, Misi, dan arah Pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.


BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2
Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3
RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan tujuan memberi kewenangan dan amanat untuk mengurus dan membangun masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan terhadap masyarakat Pegunungan Bintang dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah

Pasal 4

  1. RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
  2. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program pembangunan daerah Bupati dan Calon Bupati berpedoman pada ini.

Pasal 5

  1. Dalam Rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
  2. RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya

Pasal 6

  1. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)  menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Distrik yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Jangka Panjang Distrik
  2. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah 
  3. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Papua


BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi RPJP Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
    

Ditetapkan di     :  Oksibil

Pada Tanggal     :                                 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

Ttd

Drs. WELLINGTON L. WENDA, M.Si

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele