Perbup Pegunungan Bintang Nomor 6 tahun 2014

Perbup Pegunungan Bintang Nomor 6 tahun 2014

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang    :    

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015.
    
Mengingat    :     

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua  (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

Undang–Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan    :

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2015.


Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  2. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
  3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
  4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.
  5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
  6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
  7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2015, yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
  8. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  9. Program Lintas Satuan Kerja adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  10. Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.
  11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
  12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan  (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
  13. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Setiap rencana kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana pembangunan.
  14. Pagu indikatif, merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada  SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

Pasal  2

1)    Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) ;     
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; 
  3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD);
  4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD).

2)    RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD  Kabupaten merupakan penjabaran RPJM Daerah Kabupaten serta mengacu dan mempedomani prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi serta RPJM Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).


Pasal  3

  1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan daerah dan Isu Strategis Tahun 2015, Arah Kerangka Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan serta dengan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
  2. RKPD disusun berdasarkan hasil MUSRENBANG;
  3. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal  4

1)    RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB  I    :    PENDAHULUAN
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 
BAB III    :    RANCANGAN EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV    :    PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB  V    :    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB  VI    :    PENUTUP 
2)    Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pegunungan Bintang ini.

Pasal  5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja SKPD.

Pasal  6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Pegunungan Bintang ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal  7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di      :  Oksibil
Pada tanggal      :  26 Mei 2014


BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

 

 

 

 

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal             2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

 

MARDIN MANURUNG, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660108 198611 1 001    

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2014 
NOMOR .....
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

 

IRIANDO K, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 640 024 686


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

  1. Gubernur Provinsi Papua;
  2. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua;
  3. Kepala BAWASDA Provinsi Papua;
  4. Kepala BPKD Provinsi Papua;
  5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
  6. Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
  7. Ketua-ketua Komisi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
  8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang;
  9. Inspektur Kabupaten Pegunungan Bintang;
  10. Kepala BPKBD Kabupaten Pegunungan Bintang;
  11. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
  12. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Pegunungan Bintang.

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele