Pendahuluan RPJM 2011 - 2015

Pendahuluan RPJM 2011 - 2015

Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mutlak memerlukan acuan dan pedoman pembangunan. Sejak tahun 2004 Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 25  Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lebih bersifat untuk menjawab beberapa tuntutan masyarakat dan merupakan solusi dari masalah-masalah yang bersifat mendesak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah lebih menitikberatkan pada pemecahan isu-isu strategis yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta pembuatan keputusan yang beresiko dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu di antara 14 kabupaten baru di Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang  Nomor 26 Tahun 2002. Kebijakan pemekaran kabupaten dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk melakukan pemerataan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan sehingga lebih efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Papua. 

Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai kabupaten baru dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang perlu dipecahkan secara dini, terpadu, berencana dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan apabila penanganan permasalahan dilakukan secara parsial, tidak sistemik, dan tidak komprehensif maka permasalahan tersebut akan menimbulkan serangkaian persoalan baru yang lebih kompleks di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, kelembagaan, dan keamanan. Dengan demikian, berbagai masalah mendasar ini perlu ditangani secara simultan dan berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhannya. 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Papua merupakan salah satu upaya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses perencanaan secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menjabarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, program, kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 disusun dengan maksud sebagai rambu, pedoman, dan arah bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan visi dan misi daerah melalui program pembangunan yang terpadu, fokus, dan responsif terhadap tantangan dan perubahan jaman. 

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai acuan dan panduan bagi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan dokumen perencanaan detail lainnya.

Landasan Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
  9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengaturan Kewenangan antara Pusat dan Provinsi;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/ tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025;
  23. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2031.

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bagi setiap daerah untuk menyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJPD memuat kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah serta arah pembangunan jangka panjang. Dokumen RPJMD (5 tahun) disesuaikan dengan waktu Kepala Daerah terpilih yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah.

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang serta berfungsi bagi segenap pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah dan DPRD, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat) untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan menyerasikan pengelolaan pembangunan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Papua.   

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program, serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan. Rencana Kerja SKPD yang telah disusun selanjutnya dirangkum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan prioritas pembangunan daerah, rencana ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD serta kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

 

Proses Penyusunan RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 dilaksanakan melalui proses pembahasan draft atau rancangan awal. Pembahasan pada tahap ini lebih bersifat eksploratif, akademis, partisipatif dan demokratis berupa seminar maupun musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

Berbagai  konsep,  saran  dan   pendapat   yang   berkembang   dalam  pelaksanaan pembahasan tahap awal kemudian dikompilasi dan disempurnakan berdasarkan pemilihan isu-isu strategis dan program prioritas oleh tim yang dibentuk Bappeda Kabupaten Pegunungan Bintang. Proses ini kemudian menghasilkan draft akhir berupa konsep RPJMD beserta lampirannya. Pemerintah daerah selanjutnya mengajukan rancangan RPJMD beserta lampirannya kepada DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dikaji dan kemudian disahkan sebagai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015.

Sistimatika Penulisan    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 disusun dengan sistimatika penulisan yang terdiri dari:  

BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 2
GAMBARAN UMUM WILAYAH

BAB 3
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB 4
ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB 5
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

BAB 6
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

BAB 7    PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN 

BAB 8
PENGUKURAN KINERJA 

BAB 9
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 

BAB 10
PENUTUP 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele