Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang. Ketentuan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan Arahan sanksi.

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan/fungsi ruang yang penetapan zonanya termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Upaya-upaya dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, implementasinya berkaitan langsung dengan peruntukan lahan di suatu wilayah. Peruntukan lahan ini menjadi penentu bagi pola perkembangan kawasan dalam wilayah tersebut. 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi meliputi Indikasi ketentuan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional & Wilayah di Kabupaten.

Tabel 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Pegunungan Bintang

 

Ketentuan Perizinan

Ketentuan umum yang terkait dengan perijinan dibahas secara rinci, yaitu sebagai berikut :

Keterkaitan Perizinan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang                 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dari ketentuan tersebut jelas aspek perijinan, peraturan zonasi, insentif dan disinsentif serta sanksi  mempunyai keterkaitan penting terhadap pengendalian pemanfaatan ruang. Sejauhmana keterkaitan ketiga aspek tersebut terhadap pengendalian pemanfaatan ruang ini akan diuraikan sebagai berikut.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dalam hal ini salah satu untuk mewujudkan tertib tata ruang ini adalah dalam bentuk perijinan, yaitu memberikan ijin terkait dengan pemanfaatan ruang yang berlandaskan pada rencana tata ruang. Terkait dengan perijinan yang merupakan aplikasi dari pengendalian pemanfatan ruang termuat dalam UU No. 26 Tahun 2007. Perijinan menurut UU No 26 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, kualitas ruang.

Selain ketentuan di atas, perijinan yang diatur dalam UU No 26 tahun 2007, diarahkan sebagai berikut (Lihat Pasal 37) :

a.  Ketentuan perijinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Ijin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

d. Ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

e.  Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan Ijin, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi Ijin.

f.   Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

g. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan Ijin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan Ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan Ijin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan perijinan sebagaimana diuraikan di atas, pada intinya bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan ijin. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana dan standar administrasi.

Jenis-jenis Perijinan                                                       

Perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang berlandaskan pada rencana tata ruang pada dasarnya mempunyai beberapa jenis perijinan, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

a.      Rekomendasi Advice Planning (AP) atau Keterangan Rencana (KP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan (BAPPEDA) Kabupaten/Kota. Rekomendasi AP ini diutamakan untuk menentukan peruntukan, fungsi dan bentuk bangunan, Rencana Ruang Milik Jalan (Rumija), Sempadan Bangunan sempadan lainnya serta ketentuan teknis bangunan lainnya yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan.

b.      Ijin Kegiatan (Sektoral) : merupakan persetujuan pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan bahwa aktivitas budidaya yang akan mendominasi kawasan memang sesuai atau masih dibutuhkan atau merupakan bidang yang terbuka di wilayah tempat kawasan itu terletak. Ijin ini diterbitkan oleh pembina/pengelola sektor terkait. Jenis ijin kegiatan (sektoral) ini terdiri atas :

(a)   Ijin Prinsip :persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan ijin lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Kepala BKPM atau surat pemberian persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Ijin Prinsip.

(b)  Ijin Tetap : merupakan persetujuan akhir setelah ijin lokasi diperoleh. Ijin lokasi menjadi persyaratan sebelum memberikan persetujuan final tentang pengembangan kegiatan tersebut.

c.      Ijin Pertanahan  terdiri dari :

(a)   Ijin lokasi : persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominanyang telah memperoleh ijin prinsip. Ijin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam  dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu  dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

(b)  Hak Atas Tanah : walaupun sebenarnya bukan merupakan perijinan, namun dapat dianggap sebagai persetujuan kepada pihak pelaksanaan pembangunan di atas lahan yang diperoleh. Macam hak sesuai dengan sifat pihak pelaksana dan sifat kegiatan. Pada tingkat kawasan hak yang diberikan umumnya bersifat kolektif (misal hak HGB induk). Sedangkan hak kepemilikan individual dapat dikembangkan dari hak kolektif.

d.      Ijin Perencanaan dan Bangunan terdiri atas :

(a)   Ijin peruntukan penggunaan tanah : ijin perencanaan dan atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK.

(b)  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) : setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntuan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH.

(c)   Ijin Tempat Usaha (ITU) yang diterbitkan Dinas Perijinan Kabupaten/Kota. Ijin ini diperlukan untuk bangunan yang telah memiliki IMB yang digunakan untuk usaha baik sebagian maupun seluruhnya.

e.       Ijin Lingkungan merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan. Jenis ijin lingkungan ini ada dua hal, yaitu :

(a)   Ijin HO : ijin HO/undang-undang gangguan terutama untuk kegiatan usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL). Ijin ini umumnya diterbitkan Walikota melalui Sekwilda di daerah Kota/Kabupaten.

(b)  Persetujuan RKL dan RPL : persetujuan RKL dan RPL untuk kawasan yang sifat kegiatannya rinci yang berada di dalamnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Persetujuan RKL dan RPL untuk kawasan terpadu diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan RKL dan RPL yang tergantung pada karakteristik kawasan diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Komisi AMDAL terkait.

f.        Ijin Operasional seperti surat ijin operasional pada perdagangan pada Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perdagangan (TDP), surat ijin operasional kesehatan, surat ijin operasional pendidikan. Ijin operasional ini biasanya diterbitkan oleh oleh Walikota atau Bupati melalui Instansi atau SKPD yang mempunyai kewenangan bidang tersebut seperti SIUP, TDP di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan, bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Ijin ini diperlukan untuk melaksanakan usaha yang sifatnya sangat operasional atau mempunyai keterkaitan diluar kewenangan dengan Pemerintah Daerah

Ketentuan Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan kegiatan/ pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya tata ruang wilayah sebagaimana arahan RTRW Kabupaten.

Ketentuan pemberian insentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RTRWK. Insentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan dan didorong perwujudannya dalam RTRWK.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :

  1. Pemberian kompensasi/imbalan;
  2. Pemberian Penghargaan;
  3. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur; dan
  4. kerjasama pendanaan;
  5. subsidi silang;
  6. kemudahan prosedur perizinan;

insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :

  1. Pemberian kompensasi/Imbalan;
  2. Sewa ruang;
  3. Penyediaan infrastruktur
  4. Pemberian penghargaan
  5. Kemudahan prosedur perizinan
  6. Keringanan pajak
  7. keringanan retribusi;

Ketentuan pemberian disinsentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang. Disinsentif diberikan dalam rangka mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRWK.

Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang meliputi :

  1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
  2. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
  3. pembatalan insentif;
  4. rekomendasi penangguhan perpanjangan izin; dan/atau
  5. pencabutan izin;

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat terdiri atas :

  1. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
    1. Pengenaan pajak yang tinggi;
    2. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
    3. Pengenaan kompensasi.
  2. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
    1. Pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi;
    2. Pencabutan izin;
    3. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
    4. Pengenaan kompensasi.
    5. pembatalan insentif;
    6. rekomendasi penangguhan perpanjangan izin; dan/atau
    7. pencabutan izin;

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah didasarkan pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dikenakan apabila:

  1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  2. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
  4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
  6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang pada poin a, b, d, e, f, dan g dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pencabutan izin;
  6. pembatalan izin;
  7. pembongkaran bangunan;
  8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  9. denda administratif.

Pelanggaran terhadap poin c dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian sementara pelayanan umum;
  4. penutupan lokasi;
  5. pembongkaran bangunan;
  6. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  7. denda administratif.

Beberapa tipologi ketentuan pemberian sanksi pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut

7.2 Ketentuan Sanksi Pemanfaatan Ruang

 

Sesuai RTRW

Tidak Sesuai RTRW

I. Telah Ada Sebelum ditetapkan

1. Berizin

 

  1. Dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan
  2. Larangan melakukan perubahan fungsi kawasan.

2. Tidak Berizin

1. Pelengkapan Izin

2. Pengenaan Denda

  1. Penghentian Sementara/ tetap
  2. Pemulihan Fungsi

II. Setelah RTRW ditetapkan, ada persetujuan perubahan pemanfaatan ruang

1. Berizin

 

  1. Penghentian Sementara/ tetap
  2. Pemulihan Fungsi

2. Tidak Berizin

1. Pelengkapan Izin

2. Pengenaan Denda

  1. Penghentian Sementara/ tetap
  2. Pemulihan Fungsi
  3. Pengenaan Dampak Lingkungan

III. Setelah RTRW ditetapkan, tidak ada persetujuan perubahan pemanfaatan ruang

1. Berizin

 

Tidak boleh terjadi, jika terjadi pencabutan izin

2. Tidak Berizin

1. Pelengkapan Izin

2. Pengenaan Denda

  1. Pengenaan Denda
  2. Pemulihan Fungsi

 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU No 26 tahun 2007, bahwa pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Didalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa kewajiban dan larangan serta ketentuan sanksi, berupa:

  1. Mengatur kewjaiban masyarakat sebagai berikut :

a.       menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b.      memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c.       mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin; dan

d.      memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagia milik umum.

  1. Melarang pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang    untuk menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut di atas memiliki konsekuensi berupa ancaman sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana penjara dan denda. Pengenaan sanksi diawali terlebih dahulu dengan peringatan/teguran kepada aktor pembangunan yang dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dikeluarkan.

Sanksi administrasi, dapat berupa tindakan pembatalan ijin dan pencabutan hak. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terlebih dahulu dibandingkan sanksi-sanksi lainnya. Dalam pemantauan pemanfaatan ruang (pelanggaran persil) kemungkinan yang melakukan pelanggaran adalah pemilik persil atau lembaga pemberi ijin (dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang bertanggung jawab). Sanksi yang dikenakan adalah:

(1)  Untuk aparat pemerintah :

a.      Teguran.

b.     Pemecatan.

c.      Denda.

d.     Mutasi.

(2) Untuk masyarakat :

a.      Teguran.

b.     Pencabutan ijin.

c.      Penghentian Pembangunan.

d.     Pembongkaran.

Sanksi tersebut diberi batas waktu pelaksanaan terutama untuk putusan yang membutuhkan waktu seperti pembongkaran atau pelaksanaan administrasi. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah terlampaui, sanksi administrasi belum dilaksanakan, maka pemerintah berhak mengajukan kasus ke lembaga peradilan. Sanksi Perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan keadaan atau perintah dan pelarangan melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Sanksi Pidana, dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi pidana dapat berupa kurungan, denda dan perampasan barang.

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele