Pendahuluan

 

1.1    LATAR BELAKANG

Sejak terbentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2002 hingga sekarang telah terjadi perkembangan baik secara ekonomi, administrasi (pemekaran distrik) maupun keruangan (spasial). Selain itu dengan adanya kebijakan mengenai otonomi daerah (yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik yang dimilikinya), sedikit banyak turut mempengaruhi terjadinya perkembangan pembangunan yang relatif cepat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Perubahan-perubahan pembangunan yang relatif cepat tersebut membutuhkan langkah-langkah antisipasi yang relatif tepat untuk mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan suatu perangkat lunak berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berikut landasan hukumnya. 

Kabupaten Pegunungan Bintang telah memiliki RTRW Kabupaten Tahun 2005-2010 yang disusun sebelum diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu dengan akan berakhirnya masa perencanaan RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang dan terbitnya peraturan baru tentang penataan ruang, maka perlu disusun revisi RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011 – 2031 yang disesuaikan dengan undang-undang tersebut dan perkembangan wilayah.

1.2  DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW

Dalam penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

A.    Undang-undang

1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran. Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran  Negara  Tahun  1992  Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
6.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman;
7.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
8.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
9.    Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
10.    Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
11.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
13.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4411);
16.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
19.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 4444);
20.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2007 tentang  Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
23.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
24.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
25.   Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4851)
26.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27.    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
28.    Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
29.    Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959);
30.    Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
31.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
32.    Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
33.  Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
35.    Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
36.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
37.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
38.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
39.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
B.    Peraturan Pemerintah
40.    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
41.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
42.    Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
43.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
44.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
45.    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
46.    Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
47.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
48.    Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
49.    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
50.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 
51.    Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
52.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
53.   Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
54.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
55.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
56.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
57.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
58.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
59.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
60.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
61.  Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor … Tahun …. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun …. - ….  (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun …. Nomor …).


C.    Keputusan Presiden:

62.    Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
63.    Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
64.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

D.    Peraturan Menteri:

65.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
66.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
67.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
68.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
69.    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
70.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
72.    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 28/Menhut-II/2009 tentang  Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
73.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

1.3    PROFIL KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

1.3.1    LETAK GEOGRAFIS DAN KONDISI FISIK WILAYAH 

A.     Letak Geografis dan Batas Wilayah
Secara astronomis wilayah ini terletak pada titik koordinat 140o05’00” – 141o00’00” Bujur Timur dan 3o04’00” – 5o20’00” Lintang Selatan. Secara geografis wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang ini mempunyai batas sebagai berikut:
•    Sebelah Utara : Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura
•    Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea
•    Sebelah Selatan : Kabupaten Boven Digoel 
•    Sebelah Barat : Kabupaten Yahukimo 
Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki luas 115.683 km2 dengan dicirikan dominasi daerah pegunungan (66,09%) dan perbukitan (27,26%). Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari 34 Distrik dan 270 Kampung dengan Ibukota Kabupaten berada di Oksibil. Distrik Bime merupakan daerah terluas yaitu 995 km2 atau sebesar 6,34% dari total luas Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan Distrik Teiraplu merupakan daerah terkecil dengan luas 188 km2 atau sebesar 1,20% dari total luas Kabupaten Pegunungan Bintang.  Jumlah distrik, ibukota distrik, jumlah kampung di kabupaten pegunungan bintang dapat dilihat pada Tabel 1-1. Orientasi wilayah dan batas wilayah Kabuapen Pegunungan Bintang dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2.

Tabel 1.1 Jumlah Distrik, Ibukota Distrik, Jumlah Kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2008

No

Nama Distrik

Ibukota

Jumlah Kampung

Luas Wilayah

Km2

%

1

Iwur

Iwur

10

942

6.01

2

Oksibil

Mabilabol

8

396

2.53

3

Pepera

Pepera

7

822

5.24

4

Bime

Turwe

9

995

6.34

5

Borme

Borme

13

394

2.51

6

Okbibab

Apmisibil

8

757

4.83

7

Aboy

Aboy

5

203

1.30

8

Kiwirok

Polobakon

12

421

2.68

9

Kiwirok Timur

Okyop

9

445

2.84

10

Batom

Batom

11

252

1.61

11

Kawor

Arintap

6

907

5.78

12

Eipumek

Eipumek

14

679

4.33

13

Tarup

Tarup

7

593

3.78

14

Kolomdol

Dabolding

3

358

2.28

15

Oksebang

Oksebang

4

234

1.49

16

Serambakon

Wonbakon

8

207

1.32

17

Alemsom

Alemson

12

262

1.67

18

Oksop

Oksop

5

207

1.32

19

Kirime/Weime

Weime

9

883

5.63

20

Okbab

Borban

12

820

5.23

21

Teiraplu

Teiraplu

10

188

1.20

22

Oklip

Oklip

7

428

2.73

23

Okhika

Okelwel

4

296

1.89

24

Oksamol

Oksamol

12

262

1.67

25

Okbemtau

Okngam

9

275

1.75

26

Awinbon

Awinbon

5

310

1.98

27

Ok Bape

Bape

6

262

1.67

28

Ok Aon

Bulangkop

6

328

2.09

29

Pamek

Pamek

11

610

3.89

30

Nongme

Nongme

7

589

3.75

31

Batani

Batani

7

727

4.64

32

Yefta

Jetfa

6

211

1.35

33

Murkin

Bias

4

206

1.31

34

Mofinop

Mot

4

214

1.36

 

Jumlah

 

270

15.683

100

 
1.3.2    POTENSI BENCANA ALAM
Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari dataran dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan kawasan yang mempunyai kemiringan sangat curam/terjal. Secara topografi dan geologi wilayah ini memiliki potensi rawan bencana seperti bencara tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Daerah-daerah yang mempunyai kemiringan besar yang memungkinkan terjadinya gerakan tanah dijumpai pada bagian tengah mengarah ke timur. 
Lokasi banjir di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat di lokasi Bandar Udara yaitu di Bandar Udara Batom dan Oksibil. Kawasan rawan bencana banjir lainnya terdapat di Distrik Batani, Teiraplu, dan Awimbon. Kawasan yang rawan terhadap bencana longsor terdapat di sekitar derah suaka alam Jayawijaya karena kelerengan wilayah yang sangat curam. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Distrik Pamek, Nongme, Batani, Borme, Weime, Okbab, Bime, Eupumek, Okbape, Okbibab, Oksop, Okaon, Oksebang, Oklip, Pepera, Oksamol, Okhinka, Kiwirok, Alemsom, Awimbon, dan Kawor.
 
Gambar 1.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang 
 
 
Gambar 1.2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang
'
 
B.     Topografi
Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum didominasi oleh lahan yang berbukit hingga pegunungan Berdasarkan data ketinggian lokasi, maka dapat diperkirkan bahwa lebih dari 60% wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang ini terletak di dataran dengan ketinggian 200 - 4.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah bertopografi bukit dan pegunungan ini ada di barat dan tengah dengan puncak tertinggi Puncak Mandala (4.700 meter di atas permukaan laut). Sementara sisanya di utara dan selatan merupakan dataran rendah. Karakteristik topografi wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat diklasifikasikan dalam 8 (delapan) kelas ketinggian di atas permukaan laut, yaitu:
a.    < 100 mdpl, yaitu dengan luas 507,99 km2 atau sekitar 3,24% dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara di wilayah Distrik Batom, Aboy dan Borme.
b.    100 - 200 mdpl, yaitu seluas 4.901 km2  atau sekitar 31,25 % dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Wilayah ini merupakan wilayah dataran rendah dan terluas atau paling mendominasi di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan tersebar di wilayah bagian utara yaitu di Distrik Borme, Aboy, dan Batom, serta sebagian di Distrik Iwur di wilayah bagian selatan Kabupaten Pegunungan Bintang.
c.    200 – 400 mdpl, seluas 3.462 km2 atau sekitar 22,08 % dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang merupakan daerah pegunungan. Wilayah ini tersebar di wilayah bagian utara yaitu di wilayah Distrik Borme, Aboy, dan Batom, serta sebagian di Distik Iwur di wilayah bagian selatan Kabupaten Pegunungan Bintang.
d.    400 – 1000 mdpl, seluas 2.098 km2 atau  sekitar 13,38 % dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang merupakan daerah peralihan berupa perbukitan yang merupakan bagian menuju daerah pegunungan atau dataran tinggi dan terdapat di semua distrik, tetapi persebaran yang paling dominan di Distrik Borme, Aboy, Batom dan Iwur.
e.    1000 – 1500 mdpl, seluas 918 km2 atau  sekitar 5,86% dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan terdapat di semua Distrik.
f.    1500 – 3000 mdpl, seluas 3.698 km2 atau  sekitar 23,59% dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan merupakan wilayah dataran tinggi terluas serta bagian dari wilayah pegunungan tengah bagian paling timur di Propinsi Papua. Wilayah ketinggian ini sebagian besar merupakan  wilayah ketinggian yang paling mendominasi di wilayah Distrik Bime, Okbibab, Oksibil, Pepera, Kiwirok dan Distrik Kiwirok Timur.
g.    3000 – 4000 mdpl, seluas 94 km2 atau  sekitar 0,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan terdapat Distrik Bime, Okbibab dan Oksibil serta di sekitar Pegunungan Antares.
h.    > 4000 mdpl, seluas 1,2 km2 atau  sekitar 0,01% dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang,  terdapat di sekitar Pegunungan Mandala yang berada di Distrik Oksop, Okbibab, dan Bime serta di Pegunungan Antares perbatasan antara Distrik Pepera, Oksamol, Kiwirok Timur dan Tarup. Dipuncak Pegunungan Mandala terdapat salju abadi yang menyelimuti gunung tertinggi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Salju berbentuk bintang itulah yang menjadi asal mula nama kabupaten pecahan Kabupaten Jayawijaya ini.
 
Tabel 1.2 Luas Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Ketinggian

No.

Kelas Ketinggian (mdpl)

Luas  (km2)

%

1.

< 100

507,99

3,24

2.

100 – 200

4.901,40

31,25

3.

200 – 400

3.462,14

22,08

4.

400 – 1000

2.098,26

13,38

5.

1000 – 1500

918,63

5,86

6.

1500 – 3000

3.698,95

23,59

7.

3000 – 4000

94,61

0,60

8.

> 4000

1,02

0,01

 

Jumlah

15.683,00

100,00

 
 
Kondisi kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat bervariasi, berkisar dari 0 sampai dengan 70 % dan didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih besar dari 30 % dengan luas 7.611 km2 atau sekitar 48 % dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. 
 
Tabel 1.3 Luas Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Kemiringan
 

No.

Kelas Lereng (%)

Luas (km2)

%

1.

< 2

3.048,61

19,44

2.

2 – 15

3.495,29

22,29

3.

15 – 30

1.526,79

9,74

4.

30 – 40

5.140,72

32,78

5.

> 40

2.471,58

15,76

 

Jumlah

15.683,00

100,00

 
 
C.     Morfologi
Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki morfologi yang terdiri dari morfologi gletser, morfologi danau dan sungai (Aluvial dan Koluvial) serta morfologi struktural terdenudasi. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan segmen Pegunungan Tengah yang merupakan daerah perlipatan dan patahan aktif dengan topografi bergelombang sedang hingga kuat pada ketinggian 1000 – 4700 meter diatas permukaan laut, dan tingkat kemiringan 30 – 45%. Pada bagian utara ditempati oleh batuan beku serta batuan beku yang termetamorfosakan akibat perlipatan dan patahan yang intensif yang berumur Pra Tersier dan Kuarter (0,5 – 2 juta tahun yang lalu) yang berpotensi untuk keterdapatan batubara dan minyak bumi serta mineralisasi logam lainnya. 
Pegunungan bagian utara Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan zone tumbukan yang cukup kuat antara lempeng samudera dan benua (Australia) yang luas (major landform) yang merupakan pegunungan (mount) yang memiliki tingkat kemiringan 30 – 45 %.  Dataran ini terdiri dari satuan perlapisan sedimen yang merupakan bagian dari dataran pesisir Papua yang menunjukan adanya dominasi dataran banjir, dibawahnya terdapat dua macam endapan yaitu; endapan rawa dan endapan sungai.
 
Tabel 1.4 Morfologi Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Luasnya

Morfologi

Luas (Ha)

Prosentase

Dataran

6.612,72

0,42

Dataran Aluvial

34.744,17

2,22

Lembah Aluvial

62.984,4

4,02

Pegunungan

1.036.456,47

66,09

Perbukitan

427.502,22

27,26

Jumlah

1.568.300,00

100,00

 
 
D.     Geologi
Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum merupakan daerah yang terdiri dari perbukitan, pegunungan dan dataran serta rawa. Secara geologi wilayah ini memiliki potensi sumberdaya mineral yang besar, hal tersebut didukung oleh kondisi morfologi, litologi yang ada serta struktur geologi yang bekerja di daerah ini cukup kompleks. Kondisi geologi wilayah ini tersusun oleh batuan sedimen, batuan beku, maupun batuan metamorf dengan sebaran yang cukup luas yang memungkinkan terdapatnya berbagai jenis bahan galian. Secara umum litologi wilayah ini terdiri dari batuan Ultrabasik berumur Paleozoikum di bagian utara Kabupaten Pegunungan Bintang. Batuan Metamorf berumur Kapur di bagian selatan yang memanjang ke arah tenggara di sekitar Distrik Oksibil dan Iwur. Sebagian besar Kabupaten Pegunungan Bintang tersusun dari batuan sedimen berumur Tersier dan Kuarter, terdapat struktur sesar yang memanjang dari Barat – Timur sampai Barat – Tenggara di bagian tengah Kabupaten Pegunungan Bintang.  Struktur sesar tersebut merupakan sesar geser dan sesar normal. 
 
Tabel 1.5 Luas Masing-masing Jenis Formasi Di Kabupaten Pegunungan Bintang
 

No

Formasi

Litologi

Luas (km2)

%

1

 Air

 

0,15

0,00

2

Kelompok Kembelangan

Batupasir ekmal, batulumpur piniya, batupasir woniwogi, formasi kopal

4.758,87

30,34

3

Batu Pasir Woniwogi

Batupasir kuarsa

215,26

1,37

4

Batu Pasir Ekmal

Batupasir kuarsa, batulanau, batulumpur, serpih karbonan

216,00

1,38

5

Batuan Ultramafik

Piroksenit, dunit, serpentinit, gabro

1.348,57

8,60

6

Formasi unk

Grewake, batulanau, batulempung, konglomerat,ssp lignit

185,48

1,18

7

Alluvium

Pasir, lumpur dan kerikil, lanau, kerakal

1.076,28

6,86

8

Rombakan Lereng

bongkahan batuan sedimen

14,03

0,09

9

Fanglomerat

bongkahan batuan sedimen, kerikil, pasir, lanau, lumpur, sisa tumbuhan

193,31

1,23

10

Formasi Awin

Batupasir, konglomerat, batulumpur, lignit

216,58

1,38

11

Kipas Alluvium Tua

Konglomerat,batupasir, batulanau, batulumpur

0,18

0,00

12

Derewo

sekis kuarsabiotif, kuarsa serisit, kuarsa muskovit, felspar, filit

2.743,47

17,49

13

Batu gamping yawee

Wackestone, packstone

1.354,46

8,64

14

Gunung api ubrug

Batugamping kalkarenit, biokalkarenit batupasir, batulanau, rijang

159,75

1,02

15

Formasi makats

Batupasir berselingan batulanau dan batulempung

274,43

1,75

16

Batu gamping oksibil

Batugamping koral

696,66

4,44

17

Formasi Buru

Lumpur gampingan, serpih pasiran, batugamping, konglomerat, lignit

998,55

6,37

18

Formasi Nubai

Gamping biokalkarenit, napal, batu gunung api pasiran, kapuran

351,55

2,24

19

Diorit

Diorit

133,70

0,85

20

Gabro

Gabrosedimen

41,73

0,27

21

Batuan Intrusi

Diorit,granodirit

576,54

3,68

22

Kelompok Malihan Cycloops

Sekis, filit, amfibolit

127,46

0,81

 

 

Jumlah

15.683,00

100

 
Sumber : Pusat  Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, Jawa Barat, 2003
 
E.     Tanah 
Jenis tanah di Kabupaten Pegunungan Bintang digolongkan menjadi 5 jenis klasifikasi sebagai berikut:
 
Tabel 1.6 Luas dan Presentase Jenis Tanah di Kabupaten Pegunungan Bintang
 

No.

Jenis Tanah

Luas (km2)

%

Penyebaran

1.

Inceptisols

3.883,17

24,76

Bagian utara pegunungan tengah yang memanjang dari barat ke timur, dan di bagian utara Kabupaten pegunungan Bintang tepatnya di sekitar Sungai Mamberamo.

2.

Molisols

5.281,52

33,68

Pegunungan tengah yang memanjang dari barat ke timur, di bagian selatan dan di sekitar Sungai Sepik.

3.

Oxisols

2.832,42

18,06

Bagian utara Kabupaten Pegunungan Bintang yang membentang dari Batom, Pegunungan Spoor dan Aboy, selain itu terdapat juga di  selatan tepatnya di sekitar Sungai Elanden

4.

Ultisols

468,37

2,99

Bagian utara Kabupaten Pegunungan Bintang

5.

Entisols

3.217,51

20,52

Disekitar Pegunungan Mandala sampai Pegunungan Antares

 

Luas

15.683,00

100,00

 

Sumber : Puslitanak, Bogor, 2003
 
Tekstur tanah di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagian besar memiliki tekstur halus dengan kedalaman efektif tanah antara 51 – 100 cm.
 
Tabel 1.7 Luas Tekstur di Kabupaten Pegunungan Bintang
 

No

Klasifikasi

Luas (Ha)

Prosentase (%)

1

Halus

1.376.950

87,80

2

Sedang

189.475

12,08

3

Kasar

1.975

0,12

Jumlah

1.568.300

100,00

Sumber : Puslitanak, Bogor, 2003
 
F.     Hidrologi
Keadaan drainase di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang ini merupakan daerah yang tidak pernah tergenang yaitu seluas 1.525.282 ha (97,26%) dengan sebagian kecil yang merupakan daerah tergenang secara periodik yaitu seluas 42.920 ha (2,74%). Sungai-sungai di wilayah ini pada umumnya dangkal namun aliran sungainya cukup deras dan keruh. Sebagian besar sungai bermuara di wilayah bagian utara Papua dan hanya sebagian kecil yang bermuara di pantai bagian selatan Papua. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah Sungai Oksibil, Sungai Digul di Distrik Oksibil, Sungai Oknagul, Oklip, Okhemek, Okngam, Oktupkun di Distrik Kiwirok, Sungai Okbem, Okyako, Oksip, Okangi dan Sungi Holander di Distrik Batom. Sungai-sungai tersebut merupakan salah satu sumber kehidupan serta sebagai sarana perhubungan, mata pencaharian masyarakat, potensi pariwisata dan potensi energi listrik.
 
G.     Tutupan Lahan
Tutupan lahan di Kabupaten Pegunungan Bintang masih rapat dengan pepohonan. Hal ini terbukti masih didominasinya wilayah ini dengan tutupan lahan berupa hutan, yaitu masih sekitar 88%. Dengan demikian penggunaan lahan terbesar adalah hutan, kemudian disusul oleh pertanian, khususnya pertanian lahan kering campuran, yaitu sekitar 5,8%. Hal ini adalah dampak dari morfologi yang ada di wilayah ini yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan yang cukup terjal. Lahan-lahan terbangun relatif sangat sedikit, pada umumnya memanfaatkan lahan-lahan yang landai yang luasnya cukup terbatas. Untuk itu luas lahan terbangun hanya sedikit, yaitu kurang 1% dari total seluruh luas kabupaten, dan lebih kecil dari tanah-tanah yang sudah terbuka dan semak/belukar (1,1%).
 
Gambar 1.3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pegunungan Bintang 
 
 
Tabel 1.8 Jenis Tutupan Lahan dan Luasannya di Kabupaten Pegunungan Bintang (Km2) Tahun 2008

No

Penggunaan Lahan

Luas (Km2)

Prosentasi

1

Airport

0,29

0,002

2

Awan

67,22

0,429

3

Hutan Lahan Kering Primer

13.148,16

83,837

4

Hutan Lahan Kering Sekunder

607,19

3,872

5

Hutan Rawa Primer

167,37

1,067

6

Hutan Rawa Sekunder

1,62

0,010

7

Permukiman

1,91

0,012

8

Pertanian Lahan Kering

4,30

0,027

9

Pertanian Lahan Kering Campuran

911,12

5,810

10

Rawa

0,78

0,005

11

Savana

19,64

0,125

12

Semak / Belukar

173,14

1,104

13

Tanah Terbuka

377,93

2,410

14

Lain – lain

202,32

1,290

 

Jumlah

15.683,00

100,000

Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2009 (sumber data : Hasil Interpretasi Citra Landsat, Dephut)

 

1.3.2    POTENSI BENCANA ALAM

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari dataran dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan kawasan yang mempunyai kemiringan sangat curam/terjal. Secara topografi dan geologi wilayah ini memiliki potensi rawan bencana seperti bencara tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Daerah-daerah yang mempunyai kemiringan besar yang memungkinkan terjadinya gerakan tanah dijumpai pada bagian tengah mengarah ke timur. 

Lokasi banjir di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat di lokasi Bandar Udara yaitu di Bandar Udara Batom dan Oksibil. Kawasan rawan bencana banjir lainnya terdapat di Distrik Batani, Teiraplu, dan Awimbon. Kawasan yang rawan terhadap bencana longsor terdapat di sekitar derah suaka alam Jayawijaya karena kelerengan wilayah yang sangat curam. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Distrik Pamek, Nongme, Batani, Borme, Weime, Okbab, Bime, Eupumek, Okbape, Okbibab, Oksop, Okaon, Oksebang, Oklip, Pepera, Oksamol, Okhinka, Kiwirok, Alemsom, Awimbon, dan Kawor.

Gambar 1.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Pegunungan Bintang

1.3.3    KONDISI SOSIAL BUDAYA

A.     Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2009, penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang berjumlah 100.638 jiwa dengan kepadatan rata-rata 7 jiwa/km2, dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,6% pertahun. 

Tabel 1.9  Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Distrik 2008

No.

Distrik

Luas Daerah (km2)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk jiwa/km2

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

29.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

Iwur

Oksibil

Pepera

Bime

Borme

Okbibab

Aboy

Kiwirok

Kiwirok Timur

Batom

Kawor

Eipumek

Tarup

Kolomdol

Ok Sebang

Serambakon

Alemsom

Oksop

Weime/Kirime

Okbab

Tairaplu

Oklip

Okhika

Warasamo

Okbemtau

Awinbon

Ok Bape

Ok Aom

Pamek

Nongme

Batani

Yefta

Murkin

Mofinop

 

942

396

822

995

394

757

203

421

445

252

907

679

593

358

234

207

262

207

883

820

188

428

296

262

275

310

262

328

610

589

727

211

206

214

 

4.991

2.361

6.569

6.739

3.142

4.542

1.362

4.253

2.309

1.661

5.373

8.247

3.141

1.855

1.686

1.996

3.204

2.192

1.969

4.921

786

2.139

2.994

602

1.812

1.598

3.204

2.904

6.683

1.312

1.621

655

1.057

805

 

6

6

8

7

8

6

7

10

6

7

6

12

6

6

8

10

13

11

3

6

5

5

11

4

7

6

12

13

11

3

3

4

4

4

 

Jumlah/Total

16.863

100.638

7

 

 

Dilihat dari struktur umur, penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dikategorikan sebagai penduduk usia muda dengan umur antara  0-30 tahun yang berjumlah 27.071 jiwa. Prosentase terbesar terdapat pada kelompok umur 15-49 tahun adalah merupakan usia produktif dengan jumlah  29.947 jiwa (56,53%), sedangkan penduduk dengan usia 0–14 tahun persentasenya sebesar 31,55%. Struktur penduduk tersebut dapat menggambarkan Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai potensi sumber daya manusia yang sangat tinggi dan potensial untuk mendukung perkembangan Kabupaten ke depan. 
 
Gambar 1.5 Piramida Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang Menurut Kelompok Umur Tahun 2008
 
Gambar 1.6 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang 
 
 
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan data tahun 2008, meliputi 7.412 jiwa sebagai murid Sekolah Dasar (SD), 964 jiwa  murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 321 jiwa  murid Sekolah Menengah Umum (SMU). Dengan demikian secara keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2008 yang tercatat sebagai murid sekolah berjumlah 8.740 orang. 
 
Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008
 
 

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Belum pernah sekolah (Buta Huruf)

Belum Tamat SD

Tamat SD

Tamat SLTP

Tamat SMU

Tamat Diploma – III

Tamat Strata – 1

Tamat Magister (S-2)

Tingkat Kepandaian Baca Tulis

19.246

4.256

3.240

1.124

1.255

186

196

12

64.931

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Pegunungan Bintang
 
Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2008 masih cukup rendah, karena masih didominasi oleh jumlah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD, yaitu total keduanya sekitar 85%.
 
Tabel 1.11 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Tamat 2007-2008

Pendidikan Tertinggi Yang

Ditamatkan

2007

2008

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah

2. Tidak/Belum Tamat SD   

3. Sekolah Dasar/MI/Sederajat

4. SLTP Umum/MTs/sederajat/Kejuruan

5. SMU/MA/Sederajat

6. SM Kejuruan

7. Diploma I/II

8. Akademi/DIII

9. Universitas

40.488

11.753

4.934

2.353

1.018

-

167

306

292

42.725

12.361

5.186

2.468

1.071

104

176

322

307

Jumlah/Total

       61.311

       64.719

 
Sumber : Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Angka Tahun 2008
 
Tabel 1.12 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Tamat 2007-2008
 

No.

Tingkat Pendidikan Tertinggi

2007

2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak/Belum Tamat SD

Sekolah Dasar/MI/Sederajat

SLTP Umum/MTs/sederajat/Kejuruan

SMU/MA/Sederajat

SM Kejuruan

Diploma I/II

Akademi/DIII

Universitas

36.319

10.584

4.448

2.126

916

-

151

276

263

36.747

10.699

4.495

2.148

926

90

152

279

265

 

Jumlah

55.082

55.801

Sumber : Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Angka Tahun 2008

 

Kinerja  pembangunan  manusia  Kabupaten  Pegunungan Bintang  tercermin  pada  angka  IPM  tahun  2008,  yang  mencapai angka  47,94. Namun capaian  angka IPM  Kabupaten  Pegunungan Bintang ini berdasarkan Konsep Pembangunan Manusia  yang dikembangkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  masih masuk  dalam  kategori  kinerja  pembangunan  manusia  Rendah (IPM < 55,0). Kabupaten  Pegunungan  Bintang,  dengan pencapaian angka IPM sebesar 47,94, pada tahun 2008, berada pada urutan 24 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dengan demikian pencapaian wilayah ini termasuk yang rendah untuk wilayah Provinsi Papua.

Tabel 1.13 IPM Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2007 - 2008

No.

Komponen IPM

2007

2008

1.

2.

3.

4.

Harapan Hidup (Thn)

Melek Huruf ( % )

Lama Sekolah (Thn)

Pengeluaran Riil yang  disesuaikan (000 rp)

65.2

31.6

2.2

573.1

65.33

31.6

2.2

579.2

 

IPM

47.4

47.94

Sumber : Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Angka Tahun 2008

 

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2008 menunjukkan bahwa  kualitas pencari tenaga kerja di Kabupaten Pegunungan Bintang masih rendah. Bagian dari penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut tenaga kerja. Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan komposisi penduduk. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Jumlah angkatan kerja yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 53.336 jiwa terdiri dari 29.876 jiwa laki-laki dan 24.460 jiwa perempuan. Pada tahun 2008 di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 35.686 penduduk usia kerja. Pada tahun 2008 dari total angkatan kerja sebesar 54.324 orang, terdapat  sekitar 91,5% yang berpendidikan dan sekitar 8,5% tenaga kerja yang tidak berpendidikan.

Struktur penduduk menurut agama di Kabupaten Pegunungan Bintang mayoritas beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dimana penduduk yang berada di Distrik Iwur dan Distrik Oksibil mayoritas memeluk agama Katholik sementara penduduk yang berada di Distrik Borme, Okbibab, Batom, dan Kiwirok memeluk agama Protestan. Pemeluk agama Islam di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagian besar merupakan pendatang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, wiraswasta, dan lainnya. Hubungan antarumat beragama di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat harmonis diimbangi dengan adanya toleransi antarpemeluk agama. 

B.     Budaya

Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh berbagai etnis dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan program pembinaan secara intensif akan dapat mendukung percepatan pembangunan. Suku-suku asli di Pegunungan Bintang terdiri dari Suku Ngalum yang menjadi suku terbesar diikuti Suku Katengban dan Suku Murop. Suku-suku tersebut termasuk dalam ras negrito Melanesia yaitu Suku Ngalum atau Sibil dan termasuk dalam wilayah La Pago dari kelompok etnis Ok dimana sehari-harinya bertutur bahasa Ngalum. 
Pusat penyebaran Suku Ngalum berada di Distrik Oksibil, Distrik Kiwirok, Distrik Okbibab, dan Distrik Iwur. Secara administrasi Suku Ngalum di Kabupaten Pegunungan Bintang lokasinya: 
a)    sebelah Timur berbatasan dengan Suku Ngalum di Oketedi Distrik Tabubil di Negara Papua Nugini dengan tutur bahasa yang sama yaitu Ngalum
b)    sebelah Barat berbatasan dengan Suku Ndani di Distrik Kurima;
c)    sebelah Utara berbatasan dengan Suku Ketengban di Distrik Borme;
d)    sebelah Selatan berbatasan dengan Suku Ngalum-Iwur atau biasa disebut Suku Murop.
Orang Ngalum berasal dari Apom Ulki (puncak salju abadi, tempat manusia pertama diciptakan). Penyebaran orang Ngulum berawal dari satu Ap Iwol di Apom Ulki yaitu suatu Indegenous Institution yang secara fisik berwujud Abib yang berarti Rumah Keluarga yang Iwol berarti suci atau sakral. Dalam arti non-fisik adalah suatu community organization  dan stelsel aktif yang menampung dan menggerakan partisipasi dari seluruh warga se-Abib Iwol. Stelsel Abib Iwol kemudian tersebar menjadi 2 (dua) yaitu Ap Iwol Barat dan Ap Iwol Timur yang selanjutnya berkembang menjadi 4 (empat) marga besar yang menjadi turunan dari 4 (empat) anak dan membentuk Ap Iwol masing-masing, yaitu : Ap Iwol Uropmabin, Ap Iwol Kasibmabin, dan Ap Iwol Kalak Mabin yang selanjutnya anak cucu (marga) suku bangsa Ngalum menyebar dan semakin menambah banyak jumlah Ap Iwol. Dengan demikian seluruh komunitas yang tinggal baik di Barat, Timur, Utara maupun yang tersebar di sebelah Selatan Pegunungan Bintang tetap diakui sebagai orang Ngalum meskipun dengan sebutan suku yang berbeda. Abil Iwol yang menyebar ke Timur sampai ke Tabubil di Western Province (PNG) dan di Telefomin, Sun-down Province (PNG) tetap disebut Ngalum, yang ke Utara disebut Armase dan ke Barat disebut Ketengban. Sebelah Selatan (Iwur/Kawor) dikenal dengan nama Murop Kambom sementara yang ke Timur Laut disebut Suku Murkim. Perbedaan penamaan tersebut diakui sebagai akibat dari penyebaran Ap Iwol yang makin meluas dan bukan perbedaan sendi-sendi substansial.

Setiap rumah keluarga se-Abib Iwol memiliki hak atas tanah ulayat yang pemiliknya melekat pada Ap Iwol yang diatur oleh seorang tua adat yang dipilih bukan karena turunan melainkan karena kemampuan menyelami rahasia dan muatan adat (orientasi kualitatif). Etos kerja kolektif adalah salah satu roh dari Ap Iwul yang mencuat ketika mereka terjun atas perintah Tua Adat untuk mengarap lahan/kebun bersama (kelompok Ap Iwol). Tiap orang yang terlibat dalam kegiatan kolektif se-Ap Iwol merasa telah mengaktualisasi dirinya dalam identitas dan peranserta dalam kegiatan telah menjadi konsekuensi keberadaannya.

Orang dari Ap Iwol yang berbeda tidak biasa dan dipandang tidak mungkin seluruh potensinya secara utuh dalam suatu kerja kolektif karena terbentur hak atas tanah, sejarah keturunan, hutan adat (benda pusaka), berbeda Bokam (rumah inisiasi), serta berbeda Bokam Iwol (induk rumah inisiasi, bersifat sakral).
Sistem kekerabatan terkecil dalam tatanan hidup suku bangsa Ngalum  yaitu keluarga Batih. Keluarga-keluarga Batih ini tergabung dalam suatu pola hubungan berdasarkan lingkaran Abib Iwol (Rumah Keluarga). Sejumlah Abib Iwol (kesamaan penyebaran dan posisi geografis) tergabung dalam Bokam Iwol dan tunduk pada satu sistem pendidikan (Basen di Barat atau Tena Kamil Timur). Susunan keluarga terbangun atas prinsip “Patrilineal” (garis keturunan laki-laki atau ayah) dimana laki-laki dipandang memiliki Power Magic (simbol kekuatan dan kekuasaan) yang pantas menjadi pemimpin (Tua-tua Adat). Interaksi intensif lebih benyak terjadi dalam ikatan Ap Iwol sementara hubungan dengan Ap Iwol lainnya semakin dekat karena hubungan perkawinan dan hutang jasa di waktu perang. Perkawinan dilakukan dengan mengambil perempuan dari marga yang berbeda dari satu Abib Iwol atau dari Abib Iwol lain. Lelaki dari keluarga Singpanki, Delal, Ningmabin, Bidana, Bamulki, dan Taipor (satu Abib Iwol) diperbolehkan mengambil perempuan dari lingkarannya sendiri atau dari keluarga Oktemka dan Kakiarmabin yang tergabung dalam lingkaran Ap Iwol lain.

Kepempinan adat masyarakat Ngalum menganut pandangan ‘Patriactraht’ sehingga pemimpin adat selalu laki-laki. Pemimpin tertinggi dalam satu Abib Iwol yaitu Tua Adat yang dibantu oleh kepala-kepala rumah (clan) sesuai spesialisnya di dalam berbagai urusan kemasyarakatan, sosial politik, dan keamanan. Penentuan seorang Tua Adat tidak berdasarkan hubungan turun temurun akan tetapi lebih karena kemampuan individunya (Primus Inter Pares). Orientasi kualitatif yang kuat dalam seleksi Tua Adat akan menempatkan Tua Adat sebagai figur yang penuh percaya diri dalam memimpin ritme kehidupan keluarga se Abib Iwol. Keterlibatan warga dalam tiap kegiatan komunal didahului pengakuan atas eksistensi kualitatif seorang pemimpin.

Saat ini orang Ngalum di seluruh Pegunungan Bintang telah membentuk sebuah Dewan Adat dengan jaringan organisasi yang agak modern. Ada struktur Dewan Adat Pusat yang berkedudukan di Oksibil dan terdapat struktur cabang di setiap Distrik. Motivasi mendasar dari pembentukan lembaga adat ini adalah untuk mengembalikan eksistensi kemasyarakatan Ngalum pada institusi Abib Iwol sesuai alur penyebarannya. Dewan ini dibentuk di Oksibil pada tahun 1997 dimana seluruh tokoh atau tua-tua adat dan masyarakat Ngalum dari 6 (enam) Distrik berkumpul untuk berperanserta secara penuh dengan dipandu pihak gereja Katholik dan Pemerintah. Hal ini disebabkan lembaga adat ini harus berfungsi otonom sebagai mitra sejajar dengan gereja dan pemerintah. Basis dan ujung tombak lembaga adat paling bawah yaitu Abib Iwol  yang merupakan kelompok komunal satu rumah keluarga baik untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

1.3.4    POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi berupa sumberdaya alam (SDA) baik yang dapat perbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Potensi SDA yang melimpah di seluruh distrik perlu dimanfaatkan secara optimal untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebagian besar wilayah  di Kabupaten Pegunungan Bintang berupa hutan yang merupakan hak ulayat adat dan umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian. 

A.     Pertanian

Potensi sektor pertanian khususnya bagi ketahanan pangan di Kabupaten Pegunungan Bintang sangatlah besar dan prospektif. Produksi padi sawah dan padi ladang tahun 2008 mencapai 128 ton dengan produktifitas sebesar 16,08 kw/ha, sedangkan umbi-umbian dan kacang-kacangan juga sangatlah prospektif.

Lahan basah sangat terbatas di wilayah ini. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pegunungan Bintang tidak terdapat lahan yang benar-benar diperuntukkan untuk lahan sawah, sehingga tidak fasilitas prasarana dan sarana irigasi. Keterbatasan lahan basah dan fasilitas irigasi, menjadikan wilayah ini bergantung pada produksi pertanian lahan kering. 

Tabel 1.14 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Pertanian menurut Jenis di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2008

Jenis

Luas Panen

(Ha)

Produksi        (Ton)

Rata-rata Produksi

(Kw/ha)

 Padi Sawah dan Padi Ladang

79

128

16,08

Jagung

66

108

16,38

Ubi Kayu

77

787

102,11

Ubi Jalar

3,768

38,720

103, 09

Kacang Tanah

52

84

16,03

Kacang Kedelai

26

40

15,49

Kacang Hijau

4

4

10,50

Keladi dan Umbi-umbian

75

704

94,29

Jumlah

4.147

40,575

97,84

Sumber : BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2009
 
 
Pengembangan tanaman pangan yang dapat dilaksanakan pada potensi lahan kering dengan luas sekitar 157.267 ha dan potensi lahan basah seluas 66.200 ha, diarahkan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan pelaku ekonomi mengingat kehidupan masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian. Secara sosial budaya, pengembangan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat sesuai dengan kehidupan adat masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam bidang pertanian. Apalagi, sesuai dengan karakter masyarakat Pegunungan Tengah Papua, masyarakat Pegunungan Bintang adalah masyarakat yang mandiri, memiliki budaya kerja keras dan semangat gotong royong yang sangat tinggi. Tantangan utama pengembangan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah mendorong perubahan pola pengusahaan pertanian dari yang bersifat subsisten menjadi pola tani yang berorientasi pasar (ekonomis dan nilai tambah). Untuk mencapai sasaran tersebut, pengembangan pertanian perlu didukung oleh program peningkatan produksi, peningkatan produktivitas petani, dan penguatan kelembagaan petani. 
Produksi tanaman sayuran untuk 16 jenis tanaman yaitu  Bawang Merah, Bawang Putih, Kentang, Kubis, Kembang Kol, Tomat, Terung, Kacang Panjang, Petsai/Sawi, Kacang Merah, Buncis, Labu Siam, Kangkung, Bayam,Wortel,Bawang Daun, dan Cabe Besar mengalami peningkatan di tahun 2008, kecuali tanaman kacang merah. Dari 16 jenis tanaman tersebut, produksi terbesar ada pada tanaman kubis (268 ton). Jenis tanaman sayuran terdiri dari bayam, kubis, terong, sawi, tomat, kacang panjang, kangkung, dan labu siam, dengan luas panen 503,78 hektar dan produksi yang dihasilkan sebesar 3.340,11 ton. 
Tanaman buah-buahan yang telah dibudidayakan seluas 54,58 ha dengan menghasilkan produksi sebesar 504,85 ton yang terdiri dari jeruk manis, nanas, pisang, nangka, jambu biji, alpokat dan pepaya. Potensi pertanian dapat diusahakan melalui pembentukan kawasan sentra produksi pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat pada umumnya.
 
B.     Perkebunan 
 
Komoditi perkebunan yang utama di Kabupaten Pegunungan Bintang ini  adalah kopi. Komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan dengan area perkebunannya seluas 236 Ha dengan hasil produksi sebanyak 15 ton pada tahun 2008. Selanjutnya komoditi perkebunan yang terdata adalah vanili dengan luas areal perkebunannya adalah 25 Ha. Selain komoditi kopi dan vanili, komoditi lainnya belum tercatat. 
 
Tabel 1.15 Luas Areal Perkebunan Rakyat Menurut Jenis dan Keadaan Tanaman di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2008
 

No

Komoditi

TBM (Ha)

TM (Ha)

TTM/TR (Ha)

Total Luas Areal (Ha)

Jumlah Petani (Orang)

Produksi (Ton)

1

Kopi

9

112

45

236

209

15

2

Vanili

25

-

-

25

-

-

 

Total

104

112

45

261

209

15

 
Sumber : BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2009
 
 
Pengembangan perkebunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan lahan potensial sekitar 507.730 Ha diarahkan pada upaya untuk memperkuat meningkatkan volume produksi hasil perkebunan dan pendapatan petani melalui program pokok sebagai berikut peningkatan produksi dan produktifitas petani serta penguatan kelembagaan ekonomi petani. Dari aspek lingkungan, pembangunan perkebunan ditujukan untuk mendukung pelestarian lingkungan terutama pada wilayah-wilayah resapan air, konservasi mata air, dan hutan lindung.
Pada tahun 2006 dilaksanakan kegiatan studi perwilayahan komoditas berdasarkan zone agro ekologi serta pengadaan bibit jeruk manis, durian, nangka, mangga dan rambutan sebanyak 7.500 bibit, pengadaan bibit sayur-sayuran dan pengadaan peralatan pertanian serta dilaksanakan pelatihan bagi PPL.  Secara tradisional masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang telah akrab dengan tanaman perkebunan yaitu komoditas kopi. 
 
C.     Peternakan 
 
Jenis ternak yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang meliputi sapi, kambing, dan babi. Populasi ternak terbesar sebagai konsumsi lokal masyarakat sebesar 72.068 ekor dengan jenis ternak terbanyak adalah babi dengan sebaran yang merata di seluruh distrik. 
 
Tabel 1.16 Populasi Ternak Menurut Jenis dan Distrik Tahun 2008
 

No

Nama Distrik

Sapi

Kerbau

Kambing

Kelinci

Babi

1

Iwur

-

-

-

-

12,526

2

Oksibil

21

4

45

400

13,738

3

Pepera

-

-

-

-

7,527

4

Bime

-

-

-

-

11,916

5

Borme

-

-

-

-

5,509

6

Okbibab

-

-

-

-

7,045

7

Aboy

-

-

-

-

3,399

8

Kiwirok

-

-

-

-

4,400

9

Kiwirok Timur

-

-

-

-

2,639

10

Batom

-

-

-

-

3,369

 

Jumlah

21

4

45

400

72,068

Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2009.

 

Sedangkan jenis ternak unggas yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang  adalah ayam kampung sebanyak 11.657 ekor dan itik 368 ekor dengan produksi telur masing-masing sebanyak 3.988 kilogram dan 1.528 kilogram. Sektor peternakan memiliki prospek yang sangat baik dan menjanjikan apabila dikembangkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dan peningkatan pendapatan usaha tani.

D.     Perikanan 

Jenis perikanan darat yang menonjol di Kabupaten Pegunungan Bintang  adalah ikan mas dan ikan nila (terutama ikan nila merah). Luas areal budidaya perikanan air tawar adalah 106,83 hektar dengan jumlah kelompok pengelola sebanyak 162 kelompok dan anggota sebanyak 2.164 orang. Jumlah produksi ikan mas sebanyak 84,24 ton, mujair 47,72 ton,  nila 31,31 ton, dan ikan lele 21,29 ton per tahun. Potensi perikanan air tawar baik berupa budidaya maupun tangkap cukup besar potensinya, karena banyaknya aliran sungai yang cukup besar. 

E.     Sumberdaya Air

Sumberdaya air yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang terutama adalah sungai. Sungai – sungai di Kabupaten Pegunungan Bintang baik yang besar maupun yang kecil berpotensi untuk pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan hasil  kajian dan identifikasi sumberdaya alam di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005, aliran Sungai Mamberamo diperkirakan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar kurang lebih 10.000 MW. Sekian banyak sungai hanya sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, itu pun untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil seperti PLTMH. Hal ini disebabkan selain diperlukan modal besar dan teknologi tinggi juga jumlah penduduk sedikit dan tersebar serta kondisi geografis yang cukup sulit. Selain sungai, sumberdaya air yang dimiliki Kabupaten Pegunungan Bintang adalah potensi air tanahnya.

Tabel 1.17 Potensi Sungai sebagai Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang

No.

Nama Sungai

Perkiraan Daya ( MW )

1

Mamberamo

9.932

2

Eilanden

2.291

3

Digul

232

 
Sumber : Kajian Dan Identifikasi SDA  Di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005
 
Untuk air tanah di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat tergantung dengan ketinggian wilayah setempat. Wilayahnya yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan ini menjadikan potensi air tanahnya tidak terlalu tinggi, bahkan dapat dikatakan rendah. 
 
Tabel 1.18 Jenis Potensi Air Tanah di Kabupaten Pegunungan Bintang

 Jenis potensi air tanah

Luas (ha)

Potensi air tanah rendah

127.467,88

Potensi air tanah sangat rendah

1.298.976,99

Potensi air tanah sedang

141.855,13

Jumlah

1.568.300,00

Sumber : Puslitanak, Bogor, 2003
 
 

F.     Sumberdaya Hutan

Sumberdaya kehutanan bila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan daerah, devisa negara, penyerapan tenaga kerja serta pembukaan isolasi bagi daerah  terpencil. Selain manfaat dari pengelolaan hutan yang dirasakan secara langsung dari produk hasil hutan, nilai dari manfaat hutan secara tidak langsung juga adalah  melestarikan air bersih, oksigen dan penyeimbang iklim global. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang masih berupa hutan dengan luas areal mencapai 1.532.991 Ha atau sekitar 94% dari luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang masih berupa hutan primer yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan dan pengembangan daerah.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh Menteri Kehutanan.

Adapun beberapa potensi sumberdaya hutan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut :
1)    Potensi Hasil Hutan Kayu
Jenis-jenis hasil hutan kayu yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :  
•    Kelompok Meranti
Matoa ( Pometia spp), Merbau/ Kayu Besi (Instia spp), Mersawa (Anisopthera spp), Kenari (Canarium), Nyatoh (Palaquium spp), Resak (Vatica spp),  Damar (Agathis spp), Araucaria (Araucaria spp),  Pulai (Alstonia spp ),  Batu  ( Shorea spp), Mangga Hutan (Mangifera spp ).
•    Kelompok Kayu Campuran
Ketapang, Binuang, Bintangur, Terentang, Bipa, Kayu Bugis, Cempaka, Pala Hutan
•    Kelompok Kayu Indah
Dahu (Dracontomelon spp), Linggua (Pterocarpus spp). 
2)    Potensi Hasil Hutan Kayu Bakau
Hutan Bakau di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat disepanjang sisi sungai-sungai besar seperti Sungai Mamberamo, Sungai Digul, dengan jenis  sebagai berikut : Komersil yang dapat diekspor (Bakau dan Tumu) sedang untuk lokal (Langdai, Tengar, Nyirih, Gedabu, Api-api )
3)    Potensi Hasil Hutan Non Kayu
•    Potensi Rotan
Luas Kawasan hutan yang merupakan habitat alam rotan seluas + 322.528 Ha. Penyebaran rotan di  Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat di hampir semua distrik. Potensi Rotan rata-rata per hektar berada pada kisaran  2.75 – 2.062,22 Kg/Ha. Jenis-jenis rotan terdiri dari : Daemonorops, Korthalsia, Foser, Calamus sp, Sersur, Ceratolobus, Plectocomia dan Myrialepsis.
•    Potensi Kayu Lawang
Kayu lawang dapat dimanfaatkan bagi pembuatan minyak lawang  dan dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman masyarakat. Jenis-jenis Kayu Lawang yang terdapat dilokasi antara lain jenis Cinnamomon cullilawang.
•    Potensi Kayu Gaharu dan Vanili
Potensi Kayu Gaharu di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat di hampir semua distrik. Kayu Gaharu juga berprospek untuk dikembangkan secara budidaya sebagai sumber pendapatan masyarakat. Vanili yang mempunyai nilai ekonimis tinggi tersebar merata dengan menunjukan prospek yang besar, kadang oleh masyarakat dijual dengan harga relatif murah sehingga akan terjadi kontradiktif dengan harga pasar yang sebenarnya. Jenis-jenis Kayu Gaharu antara lain : Aqualaria Malassensis dimana penyebarannya hampir disemua distrik
•    Potensi Lebah Madu
Potensi pengembangan lebah madu sangat besar ini dimungkinkan karena wilayah hutan Kabupaten Pegunungan Bintang masih sangat luas sehingga. Di Kabupaten Pegunungan Bintang daerah yang potensial untuk pengembangan lebah madu terdapat hampir di semua distrik.
•    Potensi Buaya
Potensi Buaya alam di Kabupaten Pegunungan Bintang  terdapat di Distrik Iwur, Oksibil, Kiwirok, Batom. Jenis Buaya adalah  Crocodyllus purosus, dan Crocodyllus novaeguineae
•    Potensi Hutan yang Lain
Pemanfaatan satwa liar yang tidak dilindungi yang meliputi Aves, Reptile, Amphibia dan Insecta. Potensi Penyebarannya tersebar di Kawasan Hutan dan Sepadan Daerah Aliran Sungai. 
Demikian pula terhadap hasil hutan non kayu perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan hasilnya menjadi bahan setengah jadi atau bahan yang siap dikonsumsi. Untuk itu diperlukan adanya rangsangan untuk pembangunan industri pengolahan hasil hutan non kayu.  Sebagaimana diketahui, bahwa hasil hutan bersifat renewable atau dapat diperbaharui.  Bahkan dengan pengelolaan yang intensif melalui seleksi benih/bibit unggul, pemeliharaan tanaman yang baik dengan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, perapihan  serta perlakuan dan pemanfaatan hasil panen yang baik, maka akan dapat diperoleh hasil produksi maksimal.

G.     Sumberdaya Mineral

Pengembangan pertambangan dan energi diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab potensi tambang dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah serta mengupayakan berbagai tindakan pengamanan untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan pertambangan dan energi juga harus selaras dengan upaya-upaya pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. 

Kabupaten Pegunungan Bintang terkenal sebagai daerah yang cukup potensial akan kandungan bahan tambang dan mineral serta bahan galian.  Bahan tambang dan mineral tersebut antara lain emas, perak, tembaga, keramik, nikel, talk, marmer, kobal, batu mulia, minyak dan gas bumi, aluminium, asbes dan platina. Sedangkan potensi bahan galian antara lain batu kapur/batu gamping, pasir dan kerikil.

Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup prospek terhadap potensi bahan galian baik itu bahan galian logam maupun non logam. 

Bahan tambang yang menonjol meliputi emas, tembaga, perak, minyak bumi, dan batu bara. Poensi minyak bumi terdapat di distrik Kawor dan Awimbon (cekungan kawor). Sedangkan potensi batu bara terdapat di Distrik Iwur, Kawor, Awimbon, dan sebagian wilayah Okbape.

Potensi galian didominasi oleh jenis bahan galian golongan C dan tersebar hampir di seluruh wilayah

Kabupaten Pegunungan Bintang. Ada indikasi terdapat potensi bahan berupa mineral industri seperti gibs, kaolin, oker, batu tokesi, pasir, besi, clai, phospat, belerang dan limestone dalam bentuk gamping serta mineral vital seperti emas dan mineral strategis seperti tembaga. Berdasarkan kondisi geologi dengan susunan batuan yang terbentuk di Kabupaten Pegunungan Bintang dimungkinkan terdapat bahan tambang yang dapat digali. 

Posisi bahan galian di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan singkapan permukaan atau dekat permukaan, namun indikasi bahan galian tersebut menerus ke bawah permukaan, untuk lempung sampai kedalaman 6 meter, pasir kedalamannya 0,9 meter. 

Berdasarkan kondisi geologi regional maupun kondisi geologi lokal, Kabupaten Pegunungan Bintang kaya akan sumberdaya mineral maupun sumberdaya energi.  Hasil penyelidikan geologi terdahulu dan kompilasi peta menunjukan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi bahan galian Golongan C (non strategis dan non vital) tersebar luas hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kandungan logam di beberapa tempat. Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua. 

Berikut beberapa keterdapatan Bahan Galian Strategis di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah :
1)    Keterdapatan Bahan Galian Vital (Golongan B)
a)    Emas

Emas (Au) merupakan logam mulia dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi, terutama digunakan untuk perhiasan. Pada umumnya emas di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan emas yang terbentuk akibat proses hidrotermal, selain itu ada yang merupakan emas plasser yang merupakan hasil endapan dari pegunungan tengah dan Pegunungan Antares di Papua New Guinea (Tambang Oktedy Mining).

Emas  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di beberapa distrik  antara lain di Distrik Pepera, Tarub, Oksamol. Oklip, Borme, Okbibab, Kiwirok, dan Kiwirok Timur dengan luas  sebesar ±101.782 Ha dengan indikasi kadar emas bervariasi antara 0,1250 - 0,1650 ppm. Saat ini potensi Emas di Pepera, Tarub, Oksamol, Oklip, Kiwirok Timur sedang dieksplorasi oleh PT Antam.

b)    Nikel  

Nikel merupakan unsur logam yang bersifat strategis hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kegunaannya yang relativ besar. Pada dasarnya nikel memiliki cadangan yang relativ besar terutama sekitar pegunungan Geleide Kegunaannya untuk penyepuhan perak atau baja misalnya ; sendok, garpu, arloji, dsb. Nikel  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di Distrik Kiwirok di kampung Kotyobakon, Kiwi, Asua dan Distrik Batom di kampung Mot, Okbem, Sabi, dengan dengan luas  sebesar ± 23.780 Ha  

c)    Platina

Platina (Pt) yang lebih cenderung dikenal orang dengan emas putih, memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kondisi lapangan platina pembentukannya berupa “vein” atau urat yang terdapat pada batuan beku terutama diorite, gabro dan basalt. Platina  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di beberapa distrik  antara lain di Distrik Batom dengan lokasi  di daerah Mot, Bias, Jubli, Oktru, Okben, dengan  anomali 0,2540 ppm. Distrik Kiwirok dengan lokasi  di daerah Okelwel, Okngam dengan  anomali 0,2540 ppm, dengan luas sekitar ± 14.477 Ha.

d)    Perak

Perak (Ag) pada umumnya berasosiasi dengan emas dan lebih cenderung berbentuk urat (“vein”), pada umumnya cenderung terdapat pada batuan beku, namun keunikan yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang ada emas yang berasosiasi dengan batuan metamorf seperti kuarsit, sekis dan lainnya. Perak  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di beberapa distrik  antara lain di Distrik Borme, Okbibab, Kiwirok, dengan luas  sebesar ± 101.782 Ha dengan kadar Ag 0,1510 ppm.

e)    Tembaga

Tembaga (Cu) memiliki kandungan yang cukup besar di Kabupaten Pegunungan Bintang,  dan pada umumnya berasosiasi dengan emas (Au), perak (Ag) dan platina (Pt). Tembaga  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di beberapa distrik  antara lain di Distrik Borme, Okbibab dan Kiwirok, dengan luas  sebesar ± 101.782 Ha  dengan kadar Cu bervariasi 0,1285 - 0,1520 ppm.

f)    Magnesium

Magnesium (Mg) merupakan unsur logam yang berpengaruh terhadap keterdapatan logam lainnya termasuk logam mulia, namun kadang magnesium dengan logam mulia tersebut tidak berasosiasi. Magnesium dapat dipakai sebagai logam penciri dan genesa unsur logam lainnya. Magnesium  di  Kabupaten Pegunungan Bintang  terdapat  pada  Distrik Borme, Okbibab, Kiwirok dan Oksibil   dengan luas  sebesar ± 143.541 Ha.

g)    Zeng

Zeng (Zn) merupakan unsur logam yang berpengaruh terhadap keterdapatan logam lainnya termasuk logam mulia, namun kadang Zeng tidak berasosiasi dengan logam mulia tersebut. Zeng dapat dipakai sebagai logam penciri dan genesa unsur logam lainnya. Zeng di  Kabupaten Pegunungan Bintang  terdapat pada Distrik Borme, Okbibab, Kiwirok dan Oksibil dengan luas  sebesar ± 143.541 Ha.

h)    Ferum/ Bijih Besi (Pasir Besi)

Ferum (Fe) Dijumpai pada batuan beku basa dan ultrabasa. Juga dijumpai sebagai butiran mikroskopis dalam batupasir. Bijih Besi  di  Kabupaten Pegunungan Bintang  terdapat di Distrik Borme, Okbibab, Kiwirok dan Oksibil   dengan luas  sebesar ± 143.541 Ha

i)    Krom 

Krom (Kr) keterdapatannya di alam cenderung berasosiasi dengan nikel. Digunakan sebagai bahan penyepuh badan pesawat terbang. Krom  di  Kabupaten Pegunungan Bintang  tersebar di Distrik Borme, Okbibab, Kiwirok dan Oksibil   dengan luas  sebesar ± 143.541 Ha.

j)    Tungsten 

Tungsten (Tu) keterdapatannya dialam cenderung berasosiasi dengan aluminium. Digunakan sebagai bahan penyepuh/pelapis besi untuk mengurangi proses percepatan korosi. Tungsten di  Kabupaten Pegunungan Bintang  terdapat di Distrik Borme, Okbibab, Kiwirok dan Oksibil   dengan luas  sebesar ± 143.541 Ha.

2)    Keterdapatan Bahan Galian Golongan C
Pada wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang hingga sekarang ini hanya eksploitasi bahan galian Golongan C. Eksploitasi ini terutama pada penambangan batu gamping yang digunakan sebagai material konstruksi dan jalan raya. Selain itu penambangan pasir dan batu pecah sebagai material perkerasan dan untuk kebutuhan-kebutuhan pekerjaaan sipil. Keterdapatan Bahan Galian Golongan C di  wilayah ini antara  lain :
a)    Marmer
Marmer adalah batuan dari hasil metamorfosa batu gamping, yang mengalami rekristalisasi akibat temperature (suhu) dan presure (tekanan). Marmer  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik. Marmer dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan (dinding, tegel, papan nama/prasasti), dekorasi, keperluan listrik (papan sambungan), perabot rumah tangga (meja, asbak, dll) dan batu nisan.
b)    Dolomit 
Dolomit [Ca.Mg(CO3)2] terdapat bersama-sama dengan batugamping. Dolomit terjadi bila batugamping (CaCO3) kemasukan ion Mg, sehingga sebagian Ca diganti oleg Mg. Dolomit  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik.
c)    Batu Gamping 
Batugamping terbentuk dengan proses pengendapan marine, sebagai batu gamping organik atau berupa presipitasi secara kimiawi CaCO3. Batu gamping di Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik. Batu gamping digunakan sebagai bahan bangunan (berupa batu atau serbuk kapur), pengeras jalan, bangunan dam, sebagai bahan mentah dalam industri Portland Cement, semen alam, bahan industri keramik, industri gelas, digunakan dalam teknologi kimia, dipakai untuk membuat kalsium dalam industri gula, pembuatan gas CO2, CaC (calcium carbide), CaO, CaCl2, sebagai bahan pemberi warna dalam industri minyak atau lemak, bahan-bahan kedokteran, pasta, pencegah penyakit tanaman dan pembuatan pupuk, dan banyak lagi kegunaannya.
d)    Batu Pasir 
Batu pasir merupakan hasil litifikasi endapan pasir. Batu Pasir di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik. Batu pasir digunakan sebagai bahan campuran semen, dan sebagai bahan bangunan.
e)    Diorit 
Diorit adalah batuan beku dalam. Diorit di  Kabupaten Pegunungan Bintang di hampir semua distrik  dengan luas ± 276.102 Ha. Diorit umumnya digunakan sebagai batu pecah, digunakan untuk konstruksi jalan, jembatan, perumahan, dan lain-lain.
f)    Basalt 
Basalt adalah batuan beku luar yang memiliki komposisi basa dan mempunyai kristal yang sangat halus. Basalt  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik. Basalt umumnya digunakan sebagai batu pecah, digunakan untuk konstruksi jembatan, jalan, perumahan, dan lain-lain. Basalt juga dapat dibentuk berupa lembaran-lembaran yaitu dengan cara ditatah dan setelah dipoles dapat dipakai untuk dinding rumah dan tegel.
g)    Granit 
Granit adalah batuan beku luar yang bersifat asam. Granit  di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik. Granit digunakan sebagai bahan perhiasan bangunan terutama pada dinding dan lantai.
h)    Pasir Kuarsa
Pasir Kuarsa terbentuk dari hasil lapukan granit. Pasir Kuarsa di  Kabupaten Pegunungan Bintang tersebar di hampir semua distrik. Digunakan sebagai bahan baku pembuatan gelas dan porselein, peralatan optik, bahan tahan api yang digunakan dalam laboratorium, dan lain-lain.

1.3.5    KONDISI PEREKONOMIAN WILAYAH

Pada tahun 2008, pergerakan ekonomi kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan terlihat dari peningkatan salah satu indikator makro ekonominya yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di kabupaten ini. Semakin maraknya kegiatan ekonomiyang terjadi di kabupaten ini tidak terlepas dari proses pembangunan daerah yang sedang berjalan.
PDRB kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2008 atas dasar harga berlaku telah mencapai 339.82 milyar rupiah atau meningkat 43.26 persen dari tahun 2007. Dibanding lima tahun sebelumnya (tahun 2004) nilai tersebut bahkan telah meningkat sebesar 131,79%. Sementara atas dasar harga konstan, PDRB kabupaten Pegunungan Bintang bernilai 167.70 milyar rupiah pada tahun 2008 atau meningkat 11,43% dari tahun 2007 dan 41,18% dari tahun 2004.

Tabel 1.19 PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2004 -2008 (Juta Rupiah)

Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

2004

146.609,15

118.780,07

2005

164.521,40

126.776,46

2006

193.323,90

137.721,09

2007

237.205,12

150.502,03

2008

339.820,31

167.698,41

Sumber : PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, 2008
 
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang hingga saat ini menunjukan ke arah trend yang semakin meningkat, hal ini ditandai dengan kenaikan pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang selama kurun lima tahun terakhir secara umum mengalami trend yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 8,81%. Pada tahun 2008 sendiri, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini telah mencapai 11,43%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama periode 2004-2008.
Sektor bangunan merupakan penggerak utama pada tingginya laju pertumbuhan di Kabupaten Pegunungan Bintang khususnya tahun 2008 dimana sektor ini tumbuh sebesar 60,50% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi pada tahun 2008 yang disusul kemudian oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 31,73%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh 19,81% merupakan sektor dengan pertumbuhan terbesar ketiga. Selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa masih tumbuh di atas 10 persen yakni masing-masing 11,80% dan 11,57%. Sektor bank, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 9,07% sementara sektor pertanian yang merupakan penyumbang tertinggi pada perekonomian kabupaten Pegunungan Bintang mengalami pertumbuhan terlambat khususnya di tahun 2008 yakni sebesar 4,49%.
 
Tabel 1.20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2008 
 

Lapangan Usaha

Laju Pertumbuhan

PDRB Tahun 2008 (%)

Sumber Pertumbuhan

Ekonomi Tahun 2008 (%)

  1. Pertanian

4,49

3,34

  1. Pertambangan & Penggalian

31,73

0,17

  1. Industri Pengolahan

-

-

  1. Listrik & Air Bersih

-

-

  1. Bangunan

60,50

5,42

  1. Perdagangan, Hotel & Restoran

19,81

1,52

  1. Pengangkutan & Komunikasi

11,80

0,32

  1. Bank, Persewaan & Jasa Perusahaan

9,07

0,04

  1. Jasa-jasa

11,57

0,62

PDRB

11,43

11,43

Sumber : PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2008
 
Tabel di atas menunjukan bahwa tahun 2008 Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 11,43%, dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 8,18% maka laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami peningkatan yang sangat pesat.
Struktur perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang dalam pembentukan PDRB sejak tahun 2004 pada sektor pertanian mempunyai kontribusi terbesar yakni sebesar Rp. 116.636,63 juta di tahun 2004 dan Rp. 158.739,85 di tahun 2008. Kontribusi tersebut terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan sub sektor perkebunan dan perikanan. Sedang kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB kabupaten Pegunungan Bintang adalah sektor jasa-jasa dengan sumbangan terbesar pada sub sektor pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan selanjutnya. 
 
Tabel 1.21 PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 (juta rupiah)

No.

Sektor

Tahun

2004

2005

2006

2007

2008

1

Pertanian

116.636,63

129.689,75

140.708,62

148.918,32

158.739,85

2

Pertambangan dan Penggalian

607,64

665,61

870,51

1.201,57

1.782,26

3

Industri Pengolahan

-

-

-

-

-

4

Listrik dan Air Minum

-

-

-

-

-

5

Bangunan

6.607,44

7.337,56

18.249,01

41.225,42

118.774,12

6

Perdagangan Hotel dan Restoran

9.376,26

10.527,66

12.441,48

16.045,64

22.131,04

7

Pengangkutan dan Komunikasi

2.632,47

3.172,44

4.477,69

8.960,75

12.555,76

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

586,82

669,22

746,69

825,15

943.17

9

Jasa-jasa

10.161,88

12.459,16

15.829,91

20.028,27

24.894,11

Jumlah

146,609,15

164.521,40

193.323,90

237.205,12

339.820,31

Sumber : PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2008

 

Tabel 1.22 Laju Pertumbuhan PDRB Pegunungan Bintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Sektor Tahun 2004-2008 (persen)

No.

Sektor

Tahun

2004

2005

2006

2007

2008

1

Pertanian

152,92

170,03

184,48

195,24

208,12

2

Pertambangan dan Penggalian

135,87

148,83

194,65

268,68

398,52

3

Industri Pengolahan

-

-

-

-

-

4

Listrik dan Air Minum

-

-

-

-

-

5

Bangunan

140,03

155,51

386,75

873,70

2.517,20

6

Perdagangan Hotel dan Restoran

196,07

220,15

260,17

335,53

462.79

7

Pengangkutan dan Komunikasi

195,02

235,02

331,71

663,82

930.15

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

161,75

184,46

205,81

227,44

259.97

9

Jasa-jasa

453,02

555,43

705,70

892,86

1.109,78

Jumlah

162.58

182,44

214,38

263,04

376,84

Sumber : PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2008

 

Sektor bangunan mengalami laju pertumbuhan sangat besar di tahun 2008 sebesar lebih dari 2.500%. Dalam hal ini bukan berarti di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak terjadi pembangunan, akan tetapi pembangunan tetap berjalan. Pertumbuhan sektor perdagangan hotel dan restoran tumbuh riil lebih dari 400 persen di tahun 2003. Pada sub sektor industri pengolahan dan air minum belum mempunyai kontribusi. Sektor pengangkutan dan komunikasi laju pertumbuhan lebih dari 900% di tahun 2008. Sektor ini  kontribusi dari sub sektor angkutan udara saja. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan laju pertumbuhan tahun 2008 meningkat sebesar 259%, hanya merupakan kontribusi dari sub sektor sewa bangunan. 

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat didaerah, sedangkan PDRB perkapita adalah indikator yang mengambarkan tingkat kemakmuran. Dengan semakin meningkatnya PDRB maupun pendapatan perkapita di suatu daerah, maka secara ekonomi telah terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.    

Tabel 1.23 PDRB Perkapita Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2004-2008

 

Tahun

PDRB Per Kapita Atas Dasar

Harga Berlaku (Rupiah)

PDRB Per Kapita Atas Dasar

Harga Konstan (Rupiah)

2004

1.657.443,28

1.342.830,50

2005

1.801.454,16

1.388.159,67

2006

2.077.656,96

1.480.092,12

2007

2.502.691,66

1.587.909,12

2008

3.521.052,60

1.737.609,26

Sumber : PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2008

 

Berdasarkan tabel nampak bahwa PDRB perkapita Kabupaten Pegunungan Bintang selalu mengalami kenaikan yang sangat besar di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2004 mencapai lebih dari 200%. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2008 ini mengalami kenaikan dengan nominal sebesar Rp. 3.521.052,60 bila dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp. 1.657.443,28.  

1.3.6    KONDISI INFRASTRUKTUR  WILAYAH

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan seperti fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi masih menjadi salah satu kendala besar dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. 

A.     Sarana Pendidikan

Komposisi pendidikan yang tersedia dan jumlah murid pada tahun 2008 yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 4 sekolah dengan 157 siswa, SD sebanyak 53 unit dengan 7.569 siswa, SMP sebanyak 5 unit dengan 1.139 siswa, dan SMA sebanyak 2 unit dengan 415 siswa. Secara keseluruhan, jumlah sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 6 unit sekolah dengan 9.277 siswa. Perubahan jumlah murid yang signifikan yaitu pada tingkat sekolah TK dan SD karena tidak semua murid SD melalui proses TK dan terjadi perubahan sangat mencolok dan sangat signifikan antara jumlah murid SD, SMP, dan SMA karena terjadi degradasi pendidikan yang sangat besar. Jumlah murid yang tamat SD sangat kecil persentasenya yang melanjutkan ke tingkat SMP dan jumlah anak yang tamat SMP hanya sedikit yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMU. Hal ini sangat berpengaruh terhadap target pemerintah daerah dalam mengembangkan SDM secara umum.

Tabel 1.24 Banyak Sekolah Per Distrik Dirinci Menurut Jenis Tahun 2009

No

Distrik

SD

SLTP

SLTA

UMUM

KEJURUAN

1

Iwur

4

-

-

-

2

Oksibil

5

2

1

1

3

Pepera

1

-

-

-

4

Bime

1

-

-

-

5

Borme

4

1

-

-

6

Okbibab

4

1

1

-

7

Aboy

2

-

-

-

8

Kiwirok

3

1

-

-

9

Kiwirok Timur

2

-

-

-

10

Batom

2

-

-

-

11

Kawor

2

-

-

-

12

Eipumek

1

-

-

-

13

Tarup

1

-

-

-

14

Kolomdol

2

-

-

-

15

Ok Sebang

1

-

-

-

16

Serambakon

2

-

-

-

17

Alemsom

2

-

-

-

18

Oksop

1

-

-

-

19

Weime/Kirime

1

-

-

-

20

Okbab

8

-

-

-

21

Tairaplu

-

-

-

-

22

Oklip

1

-

-

-

23

Okhika

6

-

-

-

24

Warasamo

-

-

-

-

25

Okbemtau

3

-

-

-

26

Awinbon

-

-

-

-

27

Ok Bape

1

-

-

-

28

Ok Aom

3

-

-

-

29

Pamek

1

-

-

-

30

Nongme

-

-

-

-

31

Batani

-

-

-

-

32

Yefta

-

-

-

-

33

Murkin

-

-

-

-

34

Mofinop

-

-

-

-

 

JUMLAH

64

5

2

1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran  Kabupaten Pegunungan Bintang, 2008
 
Tabel 1.25 Tabel Perbandingan Guru - Murid dan Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2008
 

No

Sekolah

Jumlah

Rasio

Guru : murid

Sekolah

Guru

Murid

1

TK

4

10

157

0,06

2

SD

53

494

7569

0,06

3

SMP

5

66

1139

0,05

4

SMU

2

35

415

0,08

Sumber : Dinas P dan K Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2009
 
 

B.     Sarana Kesehatan

Jumlah Puskesmas sebanyak 10 buah yang tersebar di Distrik Oksibil, Okbibab, Batom, Iwur, Borme, Bime, Epumek, Aboy, Kawor, dan Kiwirok. Puskesmas Pembantu 15 unit, Puskesmas Keliling 1 unit, Polindes 10 unit, Posyandu 92 unit dan Pos Obat Desa 30 unit. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum ada. Jumlah tenaga medis dan paramedis terdiri dokter umum 9 orang (3 orang definitif dan 6 orang PTT), perawat 95 orang, tenaga gizi 3 orang, sanitarian 2 orang, analis kesehatan 2 orang dan unit kesehatan masyarakat 2 orang serta bidan 32 orang. 
Peralatan kesehatan masih terbatas sementara penyediaan obat-obatan dan bahan habis pakai secara bertahap relatif semakin dapat dipenuhi. Jenis penyakit yang menonjol di masyarakat adalah malaria, TBC, ISPA, scabies, dan diare. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih tinggi disamping itu juga tingkat gizi bayi/balita masih rendah. 

C.     Sarana Perumahan

Lebih kurang 90% masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang masih menggunakan rumah tradisional yang sangat sederhana dan tidak memenuhi syarat rumah sehat. Rumah-rumah tradisional tersebut berada dalam lingkungan yang belum tertata baik serta kekurangan sarana /prasarana sanitasi dan kesehatan. Akibatnya banyak masyarakat yang terserang penyakit ISPA, paru-paru basah, TBC dan disentri cukup tinggi. Bahkan, hampir tiap tahun selalu ada penderita yang meninggal. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus ditempatakan sebagai salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Pegunungan Bintang pada berbagai segi kehidupan, apalagi bila dikaitkan dengan pendidikan dan pembinaan generasi muda di di tengah masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman dan perumahan yang layak huni maka perlu didukung dengan pelaksanaan program pengembangan perumahan, pemberdayaan komunitas perumahan, penyediaan dan perbaikan perumahan/prmukiman, serta penyehatan lingkungan permukiman.
Pembangunan perumahan dan permukiman juga terkait dengan pembangunan perkotaan sebagai pust-pusat kegiatan pelayanan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. sosial sesuai potensinya kota-kota di Kabupaten Pegunungan Bintang terbagi dalam tiga kemampuan yaitu kota pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal. Program kegiatan terutama untuk mendukung fungsi-fungsi kota yang mencerminkan kapasitas layanan kota dan fungsinya . 

D.     Jaringan Transportasi

Pembangunan prasarana wilayah diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat luas, terutama pada permukiman-permukiman yang terisolasi. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan hubungan antar tempat sehingga memungkinkan mobilitas faktor produksi, barang dan jasa secara efektif dan efisien. Infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang sangat penting mengingat kondisi medan yang berat dan posisi strategisnya di bagian tengah Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sesuai dengan kondisi medan, moda transportasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang adalah moda transportasi udara dan sungai. Namun demikian, dukungan moda transportasi darat juga sangat dibutuhkan terutama untuk hubungan antar distrik atau antar permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pembangunan ekonomi dalam wilayah dan peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi ke luar wilayah dilaksanakan melalui upaya yaitu peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan pos dan telekomunikasi. Kegiatan prioritas untuk dalam upaya mendukung capaian pembangunan infrastruktur ekonomi.  
Sebagian besar wilayah Pegunungan Bintang sangat terisolir, baik secara internal maupun eksternal. Kondisi medan yang sangat berat menyebabkan hubungan antar distrik dan antara kabupaten dengan kabupaten-kabupaten tetangga dan Ibukota Provinsi hanya mengandalkan transportasi udara/pesawat dengan biaya yang cukup tinggi. Hampir seluruh jaringan jalan masih berupa jalan tanah yang seringkali tertutup oleh hutan dan semak belukar. Belum terbangunnya sistem transportasi wilayah yang utuh dan terintegrasi dan minimnya jaringan jalan, merupakan salah satu akar permasalahan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, belum berkembangnya sektor-sektor perekonomian, dan tidak meratanya pelayanan fasilitas umum (listrik, air bersih, sanitasi, dan sebagainya). 
Pada umumnya seluruh aktivitas pemerintahan, ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat bergantung pada transportasi udara, sementara kondisi lapangan terbang yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat yang pada umumnya hanya dapat didarati pesawat kecil jenis Cessna, Pilatus, Twin Otter dan Cassa. Selama tiga tahun terakhir telah dilaksanakan peningkatan beberapa lapangan terbang, antara lain pada tahun 2009 panjang landasan pacu lapangan terbang Oksibil menjadi 1.350 meter, diaspal dengan aspal penetrasi (aspal siram) sepanjang 1.350m x 30m = 40.500m2.
1)    Lapangan terbang Kiwirok 500m x 20m = 10.000m2 (belum aspal)
2)    Lapangan terbang Batom sepanjang 850m x 20m = 17.000m2. 
3)    Lapangan terbang Borme 607m x 18m = 10.926m2
4)    Lapangan terbang Iwur 500m x 20m = 10.000m2.
Disamping itu terdapat 56 buah lapangan terbang perintis dengan konstruksi landasan sirtu/rumput. 
Hampir semua lapangan terbang di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang hanya dapat berfungsi pada waktu-waktu tertentu, yaitu antara jam 06.00 sampai dengan jam 15.00 WIT.  Keterbatasan transportasi berdampak terhadap tingkat kemahalan harga barang, dan menjadikan kabupaten ini menempati urutan kedua termahal setelah Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua. 
Seluruh wilayah Pegunungan Bintang sangat terisolir, dimana hubungan antara distrik, dan antara kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten tetangga dan Provinsi hanya mengandalkan transportasi udara/pesawat dengan biaya relatif mahal/tinggi. 
Atas usaha kerja keras Gereja Khatolik dan Gereja Protestan (GIDI) sejak tahun 1958 telah dibuka lapangan terbang sebanyak enam  lapangan terbang yang dapat didarati pesawat Cessna dan Twin Otter. Lapangan terbang tersebut meliputi lapangan terbang Oksibil dan Batom, yang dapat didarati Twin Otter, sementara lapangan terbang lainnya hanya bisa didarati pesawat Cessna.
Kondisi jalan yang ada masih berupa jalan tanah, baik jalan dalam kota kabupaten maupun jalan antardistrik. Khusus untuk jalan antar distrik berupa jalan setapak dalam keadaan rusak bahkan sebagian sudah tertutup hutan dan semak belukar. Oleh karena. itu Kabupaten Pegunungan Bintang memprioritaskan peningkatan jalan keliling ibukota kabupaten maupun jalan yang menghubungkan desa-desa di masing-masing distrik. Tahun 2004 hingga 2005 kondisi jalan di ibukota kabupaten telah mengalami peningkatan dari sebelumnya dengan pengerasan jalan di sekitar kota. Pada tahun 2006 dilaksanakan pengaspalan jalan kota sepanjang sekitar 650m. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) hingga saat ini belum menunjukkan peranan bagi masyarakat dan cukup sulit untuk dikembangkan sebagai prasarana perhubungan karena kondisi medan yang berbukit dan terjal.

E.     Jaringan Listrik

Semua kebutuhan listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang  belum dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) sementara masih menggunakan Pembangkit Tenaga Diesel yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang. Kebutuhan listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang ini semakin bertambah, namun di sisi lain ketersediaan pasokan listrik masih sangat terbatas, di wilayah Pegunungan Bintang  umumnya pasokan listrik tidak cukup untuk satu hari, artinya pasokan listrik baru mencapai 12 jam/hari. 
Listrik yang ada hanya di ibukota kabupaten dengan daya 140 KW yang dilayani dengan PLTD dan distrik dengan tingkat pelayanan yang terbatas. Sumber listrik yang ada baru berupa disel, solar sel dan aki dengan kapasitas dan tingkat penggunaan yang terbatas. Sumber listrik tersebut umumnya di miliki oleh pemerintah/kepala distrik dan missi/gereja. Pasokan Iistrik hanya ada di ibukota kabupaten dengan tingkat pelayanan yang sangat terbatas. Sumber Iistrik yang ada baru berupa diesel, solar sel, dan accu dengan kapasitas dan tingkat penggunaan yang terbatas. Pada tahun 2006 - 2009 telah dilaksanakan studi kelayakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sungai Oktenma Oksibil dengan daya 112 KWh, Air Terjun Yapimakot dengan daya 235 KWh, Kiwirok Timur dengan daya 20 KWh, Epumek dengan daya 20 KWh, Iwur dengan daya 20 KWh,. Pembangkit yang sudah terbangun Kiwirok dengan daya 40 KWh, Borme dengan daya 30 KWh, Okbibab dengan daya 40 KWh, Bime dengan daya 17 KWh, dan Okpol dengan daya 17 KWh
Tahun 2010 telah dilakukan studi di Distrik Oksamol dengan daya 30 KWh, Tarup dengan daya 40 KWh, Kawor dengan daya 40 KWh, Pepera dengan daya 40 KWh. 

F.     Jaringan Telekomunikasi

Sektor pos dan telekomunikasi adalah merupakan salah satu prioritas program dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang. Pembangunan pos dan telekomunikasi bertujuan untuk membuka isolasi informasi dan komunikasi bagi masyarakat terhadap dunia luar. Untuk itu dituntut perluasan jangkauan pelayanan dan kecepatan waktu tempuh. Bagi Kabupaten Pegunungan Bintang pelayanan pos dan telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai pelayanan non komersial yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia melalui kewajiban pelayanan universal (Public Service Obligation atau PSO). Kondisi hingga saat ini di Kabupaten Pegunungan Bintang belum ada Kantor Pos dan Giro.  Sementara itu untuk memberikan pelayanan informasi dan hiburan kepada masyarakat, saat ini telah terpasang telepon PASTI dan televisi umum di 7 distrik. Kehadiran sarana tersebut relatif dapat memberikan ketenangan kepada para petugas dan membuka akses informasi bagi masyarakat. 
Hingga saat ini belum tersedia sarana telepon tetap dari PT. Telkom, yang ada adalah SSB sebagai sarana penghubung/komunikasi antar distrik, kabupaten dan provinsi. Pada tahun 2005 PT. Telkomsel telah memasang jaringan dan pelayanan telekomunikasi selular di Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil, Batom dan Kiwirok (telkom Vsat), namun sebatas hanya dapat melayani pelanggan yang berada di Kota Oksibil, sedangkan di distrik-distrik lainnya belum dapat terlayani.
Kegiatan komunikasi antarwilayah distrik dan dengan wilayah luar kabupaten selama ini menggunakan Single Side Band (SSB) milik Departemen Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemerintah dan Misionaris.  Semua komunikasi dan informasi melalui siaran RRI Wamena dan RRI Jayapura. Disamping itu juga ada beberapa buah TV milik petugas pemerintah dan misionaris yang menggunakan antena parabola.  Penggunaan HP satelit untuk komunikasi keluar kabupaten hanya terbatas pada beberapa petugas pemerintah. Di Kota Oksibil telah terpasang telepon kabel di beberapa rumah termasuk di rumah Bupati. 

G.     Jaringan Air Bersih

Meskipun rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Pegunungan Bintang relatif tinggi (2000-3000 mm/tahun), potensi air tanah di Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk rendah. Oleh karena itu, sungai merupakan sumber air utama bagi kehidupan penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sungai-sungai di wilayah ini pada umumnya dangkal dengan kondisi air yang cukup deras dan keruh. Selain sebagai salah satu sumber kehidupan, masyarakat juga memanfaatkan sungai sebagai sarana perhubungan. Selain itu, sungai-sungai di Kabupaten Pegunungan Bintang baik yang besar maupun yang kecil berpotensi sebagai pembangkit listrik. Namun, dari sekian banyak sungai hanya sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, itu pun untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil seperti PLTMH. Hal ini disebabkan selain diperlukan modal besar dan teknologi tinggi juga jumlah penduduk sedikit dan tersebar serta kondisi geografis yang cukup sulit.
Ketersediaan air bersih hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah pokok bagi masyarakat di hampir seluruh Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2004 telah dibangun take air bersih di Oksibil dan pada tahun 2005 dibangun jaringan pimer pipa air bersih dari sumber mata air di Yapimakot. Pada tahun 2006 dibangun jaringan pipa sekunder.
Pelayanan air bersih sampai saat ini belum ada dan merupakan satu masalah pokok.  Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara menampung air hujan, sumur air dangkal dan air sungai/kali dengan tingkat sterilisasi sangat rendah karena air pegunungan banyak mengandung zat kapur. Pemerintah telah menyediakan air pam untuk distrik tertentu (Oksibil).  

H.     Jaringan Irigasi

Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar, hanya di Distrik Oksibil (ibukota kabupaten) saja yang sulit memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, penduduk kota menggunakan air hujan yang ditampung dalam drum. Selain itu, air di kota oksibil mengandung kapur yang cukup tinggi.
Pengembangan prasarana pengairan di Kabupaten Pegunungan Bintang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukung dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan, keterpaduan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Hal ini dilakukan dengan mengembangkan sistem operasi dan pemeliharaan, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara prasarana pengairan, membantu mencegah pengalihfungsian kawasan lindung untuk pemanfaatan lainnya, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah air yang tinggi, mencegah menurunnya mutu air dan menjaga kelestarian sumber air. Adapun langkah yang dapat dilakukan antara lain:
a)    Menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumberdaya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air; 
b)    Menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan sentra-sentra pertanian, permukiman perkotaan, dan sumber tenaga air secara berkelanjutan. 
c)    Menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan; 
d)    Mengembangkan dan mer ehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan air bersih yang rusak di ibukota kabupaten.dan distrik-distrik 
e)    Mengembangkan jaringan irigasi di Distrik Iwur, Batom dan Aboy. Arahan pelayanan irigasi di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mengembangkan pemanfaatan daerah rawa di kawasan Distrik Aboy. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan air baik untuk irigasi, penyediaan air baku, dan sumber energi, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan prasarana pengairan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air, memperluas jaringan pelayanan, serta dan meningkatkan kelembagaan pengelola sumberdaya air. Khusus untuk penyediaan air baku didukung dengan perpipaan distribusi pada satuan-satuan permukiman yang sangat membutuhkan dukungan penyediaan air bersih. Usaha mengoptimalkan pengembangan sumberdaya air dan irigasi, didukung oleh kegiatan-kegiatan peningkatan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi. 

1.4    ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan gambaran umum wilayah dan analisis wilayah, isu strategis Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut :

A.     Keterisolasian wilayah

Sebagian besar wilayah Pegunungan Bintang sangat terisolir, baik secara internal maupun eksternal. Kondisi medan yang sangat berat menyebabkan hubungan antar distrik dan antara kabupaten dengan kabupaten-kabupaten tetangga dan Ibukota Provinsi hanya mengandalkan transportasi udara/pesawat dengan biaya yang cukup  tinggi.  Hampir seluruh jaringan jalan masih berupa jalan tanah yang seringkali terutup oleh hutan dan semak belukar. Belum terbangunnya sistem transportasi wilayah yang utuh dan terintegrasi dan minimnya jaringan jalan, merupakan salah satu akar permasalahan keterisolasian wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, belum berkembangnya sektor-sektor perekonomian, dan tidak meratanya pelayanan fasilitas umum (listrik, air bersih, sanitasi, dan sebagainya).

B.     Keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar

Keterbatasan aksesibilitas telah berakibat pada rendahnya tingkat pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagian besar penduduk belum dapat menikmati fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi dan drainase lingkungan, sarana perumahan dan permukiman. Sarana pendidikan pun belum tersebar secara merata di setiap distrik. Pemberdayaan kelembagaan guna mendukung kegiatan sektor perekonomian seperti kegiatan petani ataupun peternak juga masih sangat kurang optimal. Pada sisi lain, implementasi pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlihat kurang memperhatikan karakteristik lokal, termasuk pengakuan terhadap hak-hak ulayat/adat masyarakat lokal, sehingga kurang memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C.     Hambatan bentang alam dan kebencanaan dalam pengembangan wilayah

Salah satu kendala  dalam hal pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah  kondisi geografis yang luas dan terpencar maupun letak geografi yang berat dan topografinya yang cukup sulit sehingga sulit untuk mengembangkan sistem pelayanan yang optimal. Upaya pengembangan dan distribusinya juga memerlukan biaya yang besar. 
Selain itu kondisi kebencanaan juga menjadi hambatan dalam pengembangan wilayah. Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk segmen Pegunungan Tengah yang merupakan daerah perlipatan dan patahan aktif. Secara topografi dan geologi wilayah ini memiliki potensi rawan bencana seperti bencara tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Pengembangan wilayah tentunya memperhatikan kerentaan dan resiko bencana alam tersebut.

D.     Kesenjangan dan gangguan di perbatasan 

Sebagian besar wilayah perbatasan belum tertata dengan baik. Sarana infrastruktur dan aksesibilitas menuju perbatasan juga masih sangat terbatas. Demikian juga halnya dengan ketersediaan fasilitas publik, baik yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan perumahan. Oleh sebab itu, kualitas kehidupan penduduk di kawasan perbatasan RI-PNG terbilang masih rendah.
Masyarakat di perbatasan masih memegang teguh tradisi budaya untuk saling kunjung dengan sanak saudara atau kerabat yang tinggal di Papua New Guinea (PNG).  Tradisi ini seringkali menimbulkan persoalan lintas batas di kawasan perbatasan karena sering disalahtafsirkan sebagai kegiatan lintas batas ilegal.  Apalagi banyak tanah hak ulayat penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang berada di wilayah PNG, begitu juga sebaliknya. Adanya penduduk yang mengaku warga negara PNG dan berdiam di wilayah RI turut mepersulit persoalan. Tidak jarang ditemukan adanya penduduk perbatasan yang memiliki KTP atau identitas kewarganegaraan ganda.   
Pada beberapa kasus, terdapat pelintas batas ilegal yang tidak mau kembali ke wilayah Papua karena alasan politik. Oleh karena itu, daerah perbatasan juga sering dijadikan tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah RI maupun PNG.  Bahkan tidak jarang terjadi berbagai aktivitas yang diduga sebagai bagian dari kegiatan gerombolan separatis, sehingga daerah ini memiliki tingkat gangguan keamanan yang relatif tinggi (rawan konflik).  Kondisi keamanan juga semakin rawan seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan ilegal (illegal trading) melintasi perbatasan RI-PNG, terutama yang berkaitan dengan pencurian kayu (illegal logging). 

E.     Ketidakjelasan batas negara dan kabupaten

Isu batas wilayah baik batas negara, provinsi, dan kabupaten di Papua ini menjadi permasalahan yang penting untuk diselasaikan karena akan menyangkut kepemilikan dan kewenangan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya. Sampai saat ini masih tidak jelas patok batas antar kedua negara. Ketidakjelasan batas negara inilah yang menyebabkan gangguan di daerah perbatasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian pula dengan batas kabupaten, kabupaten yang berbatasan masih tidak terdeliniasi dengan pasti. Pendekatan melalui pengidentifikasian geolokasi kampung atau kampung-kampung terluar yang berbatasan dengan kampung-kampung di kabupaten yang berbatasan menjadi solusi sebelum dipastikan batas administrasinya. 

F.     Rendahnya kepastian kepemilikan atas tanah ulayat

Kepemilikan atas tanah dan lahan terkait hak ulayat menjadi salah satu permasalahan pengembangan wilayah di Papua dalam hal ini adalah Kabupaten Pegunungan Bintang. Pola penguasaan dan pengalihan hak masyarakat adat atas tanah belum sepenuhnya menunjang upaya-upaya pengembangan wilayah. Beberapa kondisi di lapangan yang menyebabkan rendahnya kepastian status kepemilikan tanah di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:
a.    Tanah atau lahan lokasi pembangunan masih sering digugat oleh penduduk asli walaupun tanah telah dibebaskan dan ijin telah dikeluarkan oleh pemerintah.
b.    Penduduk meminta kompensasi yang tidak rasional atas tanah lahan adat yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan atau pengembangan.
Hal lain yang menyebabkan permasalahn ini adalah masih belum adanya pemetaan terhadap hak atas tanah ulayat. Terdapat tanah ulayat di Kabupaten Pegunungan Bintang yang dimiliki oleh warga Negara PNG dan sebaliknya terdapat tanah ulayat warga Pegunungan Bintang di Negara PNG.

G.     Belum Berkembangnya Perekonomian Wilayah

Mengingat lebih dari 80% pendapatan regional berasal dari sektor pertanian, perkembangan perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang sangat terkait dengan pembangunan pertanian dalam arti luas. Hingga saat ini kegiatan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang masih bersifat subsisten, berskala kecil, dan terbilang rendah produktivitasnya. Sebagian besar hasil pertanian tidak berorientasi pasar, melainkan hanya untuk memenuhi  kebutuhan rumah tangga.  Belum berkembangnya sektor pertanian di atas terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas masyarakat, sulitnya mengakses sumber-sumber daya produktif, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian.

H.     Rendahnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Secara umum, karakteristik sosial masyakarak Kabupaten Pegunungan Bintang masih dicirikan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktifitas dan kemampuan daya saing masyarakat, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan IPM Kabupaten Pegunungan Bintang yang rencah. Sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pelayanan kebutuhan yang sangat minim pada daerah-daerah pedalaman yang terpencil. Prasarana dan sarana pendukung wilayah untuk pembangunan ekonomi daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar wilayah pedalaman sampai saat ini masih dilayani oleh moda transportasi udara, sehingga membutuhkan biaya angkutan yang tinggi dan kapasitas angkut yang sangat terbatas.

 

 

asdas

 

 
 

 

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele