Aspek Wilayah

Pada aspek wilayah daerah atau kabupaten pegunungan bintang terbagi menjadi beberapa distrik atau kampung dan setiap kampung tersebut mempunyai desa-desa atau yang disebut dengan sub distrik, dimana terbagi menjadi:

Nama DISTRIK/ KAMPUNG

1 . IWU R 

  • Iwur
  • Kurumkim
  • Walapkubun
  • Arintap
  • Tarangop
  • Tarup
  • Dinmot
  • Nanum
  • Mikir
  • Sakup
  • Marantikin I
  • Marantikin II
  • Ewenkatop
  • Ulkubi 

2 . O K S I B I L 

  • Kabiding
  • Bulangkop
  • Dabolding
  • Atenar
  • Yapimakot
  • Mimin
  • Bape
  • Oksop
  • Parim
  • Seramkatop
  • Masim 

3 . P E P E R A 

  • Pepera
  • Aldom
  • Kongolding
  • Limarum
  • Kutdol 

4 . BIME 

  • Bime
  • Kameme
  • Tanime
  • Weime
  • Taramlu
  • Nongme
  • Kariye 

5 . BORME 

  • Borme
  • Omban
  • Sikibur
  • Arina
  • Merpasikne
  • Onya
  • Bordamban 

6 . O K B I B A B

  • Oksibil
  • Sabin
  • Borban
  • Apmisibil
  • Yapil
  • Kirimu
  • Manunggal
  • Topoplom
  • Maksum
  • Iriding
  • Dumpasik
  • Pedam 

7 . A B O Y

  • Aboy
  • Luban
  • Taeraplu 

8 . KIWIROK 

  • Kubibkop
  • Oklip
  • Oknanggul
  • Berusaha
  • Kukihil
  • Asua
  • Lolim
  • Kiwi
  • Pelebib
  • Kocobakon
  • Oktau
  • Okelwel
  • Okteneng
  • Okngam
  • Sopamikma 

9 . KIWIROK TIMUR 

  • Okyop
  • Oketur
  • Okhim
  • Dikdon
  • Wantem
  • Ehiptem
  • Oktem 

10 . BATOM 

  • Batom
  • Okbem
  • Moot
  • Bias
  • Okyako
  • Sabi
  • Okanep
  • Oksip
  • Mogham

 

BAB  4
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

 

1.4.1    ISU-ISU Analisis Lingkungan StrategisKelemahan

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh fakctor penentu keberhasilan.  Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yang dapat diidentifikasi dalam Tabel 4.1.

4.1.1. 4.1.1    Analisis Lingkungan Eksternal

Analisisa lingkungan eksternal Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang (2011-2015). Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan bagian dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang merupakan daerah tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kesenjangan barat-timur ini menjadi isu strategis sejak otonomi daerah sejak bergulir awal 2000 silam. Sehingga Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai kekuatan secara eksternal yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan untuk menjembatani kesenjangan antara kawasan tersebut, yaitu antara lain: 

A. Analisisa Peluang Daerah

  1. Penetapan regulasi yang mendukung pembangunan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan fungsi secara optimal dalaman mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif. dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. 
  2. Perluasan jaringan dan kerjasama dengan LSM, investor, dan lembaga-lembaga donatur berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi rakyat.
  3. Perluasan dan pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata akan memperluas investasi, produksi, dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perubahan nilai, etos kerja, dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien, dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah.
  4. Penerapan teknologi tepat guna akan memudahkan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengolah sumberdaya lokal.
  5. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi, dan perdagangan.  
     

B.Analisisa Ancaman Daerah 

 

  1. Aksesibilitas di  ke Kabupaten Pegunungan Bintang dari  pemerintah pusat, provinsi, maupun kota-kota kabupaten serta kota-kota perdagangan sekitar masih menggunakan moda transportasi udara dengan frekuensi dan kapasitas terbatas sehingga berakibat pada tingginya biaya barang dan jasa. masih rendah seperti jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan, dan jalan arteri sekunder belum sampai ke distrik, lebar badan jalan rata-rata tidak sama, kapasitas badan jalan yang semakin terbatas terutama di kampung, serta masih sedikitnya rute dan frekuensi penerbangan pesawat, mahalnya biaya untuk setiap penerbangan, dan masih kecilnya kapasitas bandara yang hanya dapat melayani jenis pesawat tertentu. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal.
  2. Krisis pangan, krisis ekonomi, dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah.
  3. Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi menyebabkan terhambatnya akses ke dan dari wilayah Pegunungan Bintang serta berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha.
  4. Tingginya biaya transportasi mengakibatkan tTingginya harga barang dan jasa sebagai akibat tingginya biaya transportasi sehingga pendistribusian untuk mendistribusikan barang dari sentra-sentra produksi menyebabkan kegiatan produksi terhambat dan produk yang dihasilkan menjadi tidak kompetitif di pasar.
  5. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi seringkali menumbuhkan persaingan antardaerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang.
  6. Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam pengembangan pembangunan kawasan perbatasan negara, mengakibatkan keterisolasian wilayah dan keterbelakangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi serta pengaruh asing seperti kriminalisasi dan perdagangan ilegal di masyarakat.
  7. Adanya pengambilanSaling klaim wilayah administrasi dengandari kabupaten tetangga (kabupaten Yahukimo dan kabupaten Keerom) sebagai akibat belum adanya ketegasan tata batas wilayah administratif antar kabupaten dari Pemerintah Provinsi.

adanya regulasi yang mengatur tentang otonomi daerah, letak geografis dengan Negara tetangga, berada pada wilayah yang dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang berpotensi dari segi SDA.

Dengan posisi geografis yang strategis yang dimiliki, Kabupaten Pegunungan Bintang berpeluang besar untuk menjadi daerah maju yang berdayasaing dengan daerah tetangganya. Hanya untuk mencapai itu percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal serta dukungan asesibilitas kabupaten yang ada di sekeliling Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dijangkau dan mendorong investasi yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak.

 

 

4.1.2.  4.1.2    Analisis Lingkungan Internal

Analisissa lingkungan internal Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti luas wilayah, sumber daya alam, dan dukungan anggaran serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang dalam lima tahun mendatang (2011-2015)Kabupaten Pegunungan Bintang dengan wilayah hampir 89,92 % berupa daerah pegunungan, secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya. Kondisi wilayah ini menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi dalam mempercepat pembangunan Kabupaten ini sehingga harus dapat disikapi agar menjadi dorongan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan. 

 

A.Analisissa Kekuatan Daerah


Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan terutama di Distrik yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea.

 

  • (1)Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan, kesehatan,  ekonomi, dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakatnya.
  • (2)Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki kewenangan yang lebih lluas untuk melaksanakan pembangunan daerah. 
  • Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang memperoleh dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.
  • (3)Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menjalin koordinasi yang sangat baik dengan legislatif dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pembangunan.
  • Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki koordinasi yang cukup baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan.
  • (4)Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya alam lokal yang sangat besar khususnya sumberdaya pertanian secara luas dan pertambangan yang dapat dimanfaatkan untuk modal pembangunan.
  • (5)Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki wilayah yang luas yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah.
  • (6)Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki kebudayaan lokal yang unik dan menarik sebagai alat pemersatu sekaligus sebagai potensi wisata budaya.
  • (7)Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki keramahan dan mudah menerima program pembangunan.
  • (8)Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sebagai modal pembangunan.
  • (9)Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya energi air (PLTMH, PLTA) ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan energi listrik ramah lingkungan bagidi masyarakat maupun industriindustri di masa mendatang.
  • (10)Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya hutan yang sangat luas dan dapat berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, sumber air, penyerap emisi gas rumah kaca (CO2), penyimpan sumberdaya genetis (plasma nutfah), dan lain-lain.

 B.Analisais Kelemahan Daerah

 

  • Belum efektifnya tata kerja dan penerapan good government and clean governance.
  • Belum maksimalnya peditnerapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. di masing-masing SKPD Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  • Manajemen kepegawaian yang belum berjalan dengan baik.
  • Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur. dan masyarakat
  • Penyebaran penduduk yang tidak merata.
  • Belum adanya monografi distrik dan kampung. Belum adanya batas definitif antarkabupaten
  • Kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan.
  • Rendahnya motivasi dan dedikasi pendidik terhadap kemajuan pendidikan.
  • Kompetensi tenaga pendidik belum sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
  • Belum memadainya infrastruktur dasar.
  • Belum adanya database pendidikan dan kesehatan.
  • Masih rendah Kurangnya kualitas dan terbatasnyakuantitas tenaga medis dan paramedis.
  • Rendahnya aksesibilitas wilayah bagi mobilisasi orang, barang, dan jasa.
  • Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan Rendahnya kuantitas dan kualitas kader-kader kesehatan Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup sehat 
  • Belum optimalnya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan.
  • Belum efektifnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar dan penyelenggaraan pemerintahan
  • Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal. 

 

Tabel 4.1.
Analisis Lingkungan Strategis Kabupaten Pegunungan Bintang

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weaknesses)

  1. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan, kesehatan,  ekonomi, dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakatnya.
  2. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki kewenangan yang luas untuk melaksanakan pembangunan daerah.
  3. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menjalin koordinasi yang sangat baik dengan legislatif dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pembangunan.
  4. Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya alam lokal yang sangat besar khususnya sumberdaya pertanian secara luas dan pertambangan yang dapat dimanfaatkan untuk modal pembangunan.
  5. Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki wilayah yang luas yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah.
  6. Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki kebudayaan lokal yang unik dan menarik sebagai alat pemersatu sekaligus sebagai potensi wisata budaya.
  7. Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki keramahan dan mudah menerima program pembangunan.
  8. Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sebagai modal pembangunan.

9.   Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya energi air (PLTMH, PLTA) yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan energi listrik ramah lingkungan bagi masyarakat maupun industri di masa mendatang.

10. Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki potensi sumberdaya hutan yang sangat luas dan dapat berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, sumber air, penyerap emisi gas rumah kaca (CO2), penyimpan sumberdaya genetis (plasma nutfa), dan lain-lain

  1. Belum efektifnya tata kerja dan penerapan good and clean governance
  2. Belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
  3. Manajemen kepegawaian yang belum berjalan dengan baik
  4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur
  5. Penyebaran penduduk yang tidak merata
  6. Belum adanya monografi distrik dan kampung
  7. Kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan
  8. Rendahnya motivasi dan dedikasi pendidik terhadap kemajuan pendidikan
  9. Kompetensi tenaga pendidik belum sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan
  10. Belum memadainya infrastruktur dasar
  11. Belum adanya database pendidikan dan kesehatan
  12. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis
  13. Rendahnya aksesibilitas wilayah bagi mobilisasi orang, barang, dan jasa
  14. Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
  15. Belum optimalnya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan
  16. Belum efektifnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah
  17. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal.

 

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)

  1. Penetapan regulasi yang mendukung pembangunan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan fungsi secara optimal dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
  2. Perluasan jaringan dan kerjasama dengan LSM, investor, dan lembaga-lembaga donatur berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi rakyat.
  3. Perluasan dan pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata akan memperluas investasi, produksi, dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perubahan nilai, etos kerja, dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien, dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah.
  4. Penerapan teknologi tepat guna akan memudahkan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengolah sumberdaya lokal.
  5. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi, dan perdagangan. 

 

  1. Aksesibilitas ke Kabupaten Pegunungan Bintang dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota-kota kabupaten serta kota-kota perdagangan sekitar masih menggunakan moda transportasi udara dengan frekuensi dan kapasitas terbatas sehingga berakibat pada tingginya biaya barang dan jasa.
  2. Krisis pangan, krisis ekonomi, dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah.
  3. Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi menyebabkan terhambatnya akses ke dan dari wilayah Pegunungan Bintang serta berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha.
  4. Tingginya biaya transportasi mengakibatkan tingginya harga barang dan jasa sehingga pendistribusian barang dari sentra-sentra produksi menyebabkan kegiatan produksi terhambat dan produk yang dihasilkan menjadi tidak kompetitif di pasar.
  5. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi seringkali menumbuhkan persaingan antardaerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang.
  6. Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam pengembangan pembangunan kawasan perbatasan negara, mengakibatkan keterisolasian wilayah dan keterbelakangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi serta pengaruh asing seperti kriminalisasi dan perdagangan ilegal di masyarakat.
  7. Saling klaim wilayah administrasi dengan kabupaten tetangga (Yahukimo dan Keerom) sebagai akibat belum adanya ketegasan batas wilayah administratif antar kabupaten dari Pemerintah.

 

 

4.2 Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Kabupaten Pegunungan Bintang dalam lima tahun mendatang (2011-2015) adalah sebagai berikut:


(1)    Rendahnya akses dan kualitas serta kuantitas pendidikan akibat kurangnya sarana, prasarana, dan pendanaan pendidikan sehingga diperlukan peningkatan pola pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan perguruan tinggi serta dibangun sarana dan prasarana pendidikan berbasis asrama pada tingkat dasar, menengah, dan kejuruan sesuai dengan kondisi daerah.
(2)    Kurangnya tenaga kesehatan, persebarannya tidak merata ke seluruh wilayah distrik dan kampung, serta terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
(3)    Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat-sungai-udara yang membentuk satu kesatuan pola sistem transportasi untuk menghubungkan seluruh wilayah.
(4)    Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat pola bercocok tanam masih bersifat tradisional, jaringan irigasi masih sangat terbatas, sulitnya mendapat benih/bibit unggul, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, daya beli masyarakat rendah dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian.
(5)    Besarnya konversi lahan hutan untuk pembangunan dan tingginya permintaan hasil hutan berupa kayu berpotensi terjadinya perambahan hutan (ilegal logging) dan degradasi hutan.
(6)    Tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, belum berkembangnya koperasi di masyarakat, sulitnya mendapat pekerjaan. 
(7)    Pendapatan daerah masih belum mampu mendukung pembiayaan pembangunan sehingga perlu dibuka peluang investasi dengan mempermudah regulasi penanaman modal.
(8)    Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki sumberdaya energi air (PLTMH, PLTA) belum mampu mencukupi kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri sehingga perlu dibangun energi alternatif/listrik di seluruh distrik. 
(9)    Lemahnya pemahaman aparatur terhadap tata pemerintahan daerah sehingga perlu upaya penguatan kapasitas kelembagaan.

 

 

 

 

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele