Program Strategy

 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2011-2015, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, ketenagakerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1 :

 

Tabel 6.1  

Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu

RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2015

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1.  Meningkatkan jangkauan dan mutu kesehatan masyarakat

1. Terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi dan gizi yang cukup

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan

1.  Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

2.  Peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis.

3.  Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit

1.Penyediaan perlengkapan Puskemas dan RSUD

2.Mengembangkan  sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Kesehatan)

3. Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai

4. Meningkatkan  Keluarga Sadar Gizi

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi

5. Mengembangkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang berperilaku hidup bersih dan sehat

2.  Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

2. Meningkatnya daya saing dan kualitas pendidikan masyarakat

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah

1.Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD)

 

2.Pengembangan pendidikan dasar dan menengah

 

3.Pengembangan pendidikan kejuruan

 

4.Pengembangan pendidikan luar biasa

 

2. Mengembangkan pendidikan berstandar nasional

1. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan

 

2. Perbaikan manajemen pendidikan

 

3. Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar

 

4. Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai kakarteristik lokal

 

3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

5. Peningkatan tenaga pendidik dan kompetensi tenaga pengajar

3.  Meningkatnya produktivitas masyarakat

1. Tersalurnya potensi dan bakat olahraga dan seni

Meningkatkan minat pemuda terhadap olahraga dan seni

1. Penyediaan fasilitas  olahraga

2. Peningkatan partisipasi pemuda dalam mengembangkan prestasi olahraga

3.  Pengembangan lembaga-lembaga seni

4. Peningkatan kegiatan olahraga dan seni

2. Tersalurnya potensi dan bakat kewirausahaan pemuda

Meningkatkan pendidikan informal

1.  Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan kewirausahaan

2.  Peningkatan kerjasama dengan swasta

3.            Penerapan kurikulum berbasis kewirausahaan

4.  Mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga

1. Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial

Meningkatan keterlibatan  perempuan dalam politik, ekonomi dan sosial

1. Peningkatan jumlah perempuan yang terlibat di  pemerintahan dan legislatif

2. Peningkatan kegiatan perempuan di bidang sosial

2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan peran lembaga hukum dalam perlindungan perempuan dan anak

1. Penegakan hukum KDRT dan perlindungan anak

2. Penerapan perlindungan anak di bawah umur

3. Meningkatnya pelayanan KB dan keluarga sejahtera

1. Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga berencana

Peningkatan  Pelayanan KB Terpadu

2. Mengurangi jumlah keluarga pra sejahtera

Peningkatan jumlah keluarga sejahtera

4. Meningkatnya pelayanan bantuan sosial

Mengurangi jumlah PMKS

Pengurangan PMKS secara bertahap

 
 
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua
Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua : Mengembangkan dan membina perekonomian melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal yang berkelanjutan serta peningkatan investasi di sektor unggulan (kehutanan, sumberdaya lahan, pertambangan dan pariwisata);, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2 :
 
Tabel 6.2 
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua
 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1.  Mewujudkan pengelolaan SDA pertambangan, kehutanan, dan perkebunan

1. Meningkatnya hasil produksi dan nilai investasi bidang dan Perikanan budidaya dan peternakan

1. Mengembangkan minapolitan berbasis potensi unggulan

1. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur perkanan

2. Pengembangan sektor Perikanan budidaya dan peternakan dan keluatan dari hulu sampai hilir.

3. Peningaktan SDM di bidang Perikanan budidaya dan peternakan

2. Meningkatkan investasi di sektor Perikanan budidaya dan peternakan

Pemberian kemudahan perijinan investasi

3. Meningkatkan perdagangan hasil Perikanan budidaya dan peternakan

Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran hasil Perikanan budidaya dan peternakan

2. Meningkatnya hasil produksi di bidang SDA lainnya

1. Mengelola SDA  sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan

1. Penggunaan teknologi produksi dan pengolahan.

2. Penyediaan peralatan pengolahan produk SDA

2. Meningkatkan kapasitas petani/peternak

1. Peningkatan keterampilan petani

2. Pengembangan kelompok tani

 

3. Peningkatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan.

3. Meningkatnya nilai investasi pengelolaan SDA

1. Meningkatkan investasi di sektor pertambangan dan energi

1. Pemberian kemudahan perijinan investasi

 

2. Perluasan kerjasama dengan swasta

2. Memperluas jangkauan pelayanan listrik perdesaan

Peningkatan jumlah pelayanan penguna listrik

3. Mengembangkan energi alternatif

Peningkatan penguna alternatif

2.  Mewujudkan keberdayaan masyarakat perdesaan di bidang ekonomi melalui pemerataan pembangunan daerah yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat

1. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang merata

Menerapkan program-program pro rakyat

Pelaksanaan program pro rakyat

2. Terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan yang merata

Mendorong pengembangan kegiatan ekonomi lokal

1.  Pengembangan ekonomi lokal

 

2.  Pengembangan industri kreatif.

 

 

 

3.  Menyediakan lembaga keuangan mikro syariah yang mudah diakses

Tersedianya lembaga keuangan mikro syariah

1.  Meningkatkan peran BMT (baitul maal watanwil) dalam ekonomi lokal

Penyebaruasan jaringan BMT

2.  Meningakatkan pelayanan lembaga keuangan mikro syariah

Peningkatan jangkauan pelayanan lembaga keuangan mikro syariah

4.  Melaksanakan kegiatan dan usaha perdagangan serta pelayanan jasa yang efisien

Terciptanya iklim usaha perdagangan dan jasa yang kondusif

Menciptakan kondisi investasi yang kondusif

Peningkatan pelayanan satu atap

 
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga
Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan infrastruktur dan aksesbilitas wilayah dalam mendukung mobilitas arus manusia dan barang dari dan ke wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang (dari Ibukota Kabupaten ke seluruh Distrik) sebagai pusat pelayanan dan pemerataan pembangunan, maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3 :
 
Tabel 6.3  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga
RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2015
 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1.  Mewujudkan infrastruktur yang layak bagi pertumbuhan ekonomi

Tersedianya infrastruktur yang layak untuk aksesibilitas darat dan udara

1. Meningkatan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

2. Mengembangkan jaringan transportasi darat dan udara secara terpadu

Pengembangan jaringan transportasi antar moda

2.  Mewujudkan fasilitas pemerintahan yang baik

Tersedianya infrastruktur pemerintahan untuk pelayanan public

Mengembangkan infrastruktur pemerintahan

Peningkatan infrastruktur pemerintah.

3.  Mewujudkan kawasan permukiman yang asri

Meningkatnya lingkungan perumahan layak huni

Mengembangkan lingkungan perumahan

1. Pengembangan kawasan perumahan

2. Pengembangan sumberdaya air untuk pemenuhan bagi perumahan

 

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat : Penguatan kelembagaan pemerintah kabupaten, distrik dan kampung dengan peningkatan penerapan prinsip-prinsip good government and clean governance di seluruh tingkatan instansi pemerintah, menerapkan dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4 :
 
Tabel 6.4  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat
RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2015
 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1.  Mewujudkan sinergisitas antara pelaku pembangunan daerah dengan pemerintah daerah

1.Selarasnya pembangunan Pegunungan Bintang dengan pembangunan Provinsi Papua dan Nasional

Sinkronisasi program perencanaan pembangunan secara hirarki

Peningkatan keterpaduan program pembangunan

2.Terakomodirnya aspirasi semua pemangku kepentingan

Meningkatkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

 

 

 

Peningkatan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan

2.  Melaksanakan tata pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan terpadu

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan penerapan perundang-undangan perencanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

Penerapan perundang-undangan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan

 

 

Meningkatkan kualitas Sumberdaya perencana

Peningkatan pendidikan formal dan informal bagi SDM perencana

 

 

2. Meningkatnya kualitas data dan informasi

Mengembangkan data base perencanaan

Pengembangan data dan informasi

 

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan

 

4. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan

Meningkatan pengawasan secara rutin

Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan

3.  Pengadaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari korupsi

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan pelayanan pada masyarakat

Meningkatkan peran pegawai melalui pendidikan dan pelatihan

Peningkatan kualitas pegawai

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian

 

 

4.  Mewujudkan pelayanan publik prima yang berorientasi pada rakyat

1. Tersedianya SOP

Meningkatkan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Peningkatan pelayanan publik sesuai prosedur standar operasional

2. Meningkatnya pelayanan bidang kependudukan dan Capil

 

3. Meningkatnya tata kelola kearsipan daerah dan setiap SKPD, Capil

 

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah

Mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah secara terpadu

Peningkatan akses  informasi pembangunan daerah

 

 

 
6.5. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima
Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima : Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya, agama, hukum, semangat kemandirian, gotong royong dalam masyarakat, mendorong terciptanya stabilitas wilayah melalui kerjasama yang harmonis antara pemerintah, lembaga adat dan gereja serta masyarakat, maka stategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 6.5 :
 
Tabel 6.5  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima
RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2015
 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.    Terciptanya situasi keamanan yang kondusif

1.  Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan

Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum

1.  Peningkatan pemahaman aparat tentang hukum

 

 

 

2.  Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum

 

2.  Terciptanya kondisi yang aman diseluruh wilayah

Melaksanakan pemberian sanksi hukum secara konsisten, adil dan bertanggung jawab

1.  Pengembangan sistem insentif dan disinsentif hukum

 

 

 

2.  Pengembangan sistem ketertiban dan keamanan yang maju

 

3.  Meningkatnya Profesionalitas Aparat penegak hukum Pemda

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat

1.  Peningkatan pemahaman aparat tentang hak asasi manusia

 

 

 

2.  Peningkatan pemahaman aparat tentang nilai-nilai keutamaan daerah (hukum adat)

2.    Terciptanya kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang serasi dan harmonis dalam suasana kebersamaan yang hakikiki

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan Sosial

Meningkatkan keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat

1.  Pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga masyarakat

2.  Harmonisasi hubungan kelembagaan antara pemerintah desa, Badan Musyawarah Desa, perangkat adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya

3.    Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya

1.  Meningkatnya aktivitas keagamaan dimasyarakat

1.    Menciptakan  suasana kehidupan keagamaan yang kondusif

Peningkatan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama

2.    Meningkatkan  pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat

Penerapan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat

2.  Meningkatnya aktivitas pembinaan keagamaan pada tingkat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

1.    Mengadakan  fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal);

Percepatan peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan

2.    Meningkatkan  peran lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan

 

3.  Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah

1.  Pelestarian seni dan budaya daerah

2.  Pengembangan lembaga-lembaga budaya

3.  Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya

4.  Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis pengembangan budaya

 

4.    Terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap isu dan provokasi yang tidak bertanggung jawab

1.  Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya konflik SARA

1.    Memperkuat kerjasama dan kemitraan antar kelompok masyarakat

Pengembangan forum dialog dan kerjasama lintas komunitas

2.    Revitalisasi peran lembaga keagamaan, sosial dan budaya

1.  Peningkatan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat

2.  Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama

2.  Meningkatnya pengaruh tokoh agama dalam menjaga keharmonisan masyarakat

Meningkatkan peran  penyuluh agama dalam pembinaan keagamaan

Penerapan fungsi Informatif dan edukatif, konsultatif serta advokatif dalam pembinaan keagamaan

5.    Terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dan peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan

1.  Meningkatnya Pelaksanaan kegiatan beribadah

1.  Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana ibadah

Pemberian jaminan  seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan ibadah dan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya

2.  Meningkatkan frekuensi kegiatan-kegiatan keagamaan

2.  Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan

Meningkatkan  peran lembaga-lembaga sosial keagamaan

Peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan

6.    Mewujudkan tata ruang wilayah yang dilaksanakan secara benar dan konsisten

1. Tersedianya Perda tentang RTRW Kabupaten dan derivasinya

Mendorong pelaksanaan RTRW secara konsisten

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW

 

2. Pencegahan penyalahgunaan peruntukan tata ruang

 

 

 

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang

 

2. Meningkatnya penataan ruang sesuai dengan RTRW

Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai fungsinya.

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan/pelayanan dan kawasan strategis kabupaten

 

 

 

2. Pengembangan sistem informasi berbasis spasial

7.    Melaksanakan rencana pembangunan secara terpadu dan terkoordinasi serta pengawasan pembangunan secara efektif

1. Meningkatnya keserasian dan keterpaduan pembangunan

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

1. Optimalisasi koordinasi lintas SKPD maupun lintas wilayah hingga ke Kampung

 

2. Peningkatan kualitas Sumberdaya aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

2. Meningkatnya basis data dalam rangka pengembangan informasi  pembangunan

Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan

Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah

8.    Melaksanakan  tata kelola lingkungan yang baik

3. Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup yang berkualitas

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

1. Peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup

 

2. Peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan hidup

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup

 

 

 
 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele