Fokus Pembangunan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN 


6.1    Strategi Pembangunan
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Pegunungan Bintang yang maju, berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan perlu perubahan secara mendasar, terencana, dan terukur. Strategi Tahun 2011-2015 mengacu pada misi pembangunan Pegunungan Bintang, yaitu :


6.1.1.    Strategi Pembangunan Berbasis Distrik. 
Distrik dijadikan basis pelayanan dan pembangunan, pendorong dinamika dan partisipasi masyarakat, pendorong pemerataan pembangunan, peredaran uang dan tenaga kerja serta titik tumbuh basis ekonomi wilayah dan pendorong pengembangan kampung. Selain itu sejak dini dapat menahan arus urbanisasi dari kampung dan distrik ke ibukota kabupaten, mencegah timbulnya masalah-masalah sosial, ekonomi, kerusakan lingkungan serta keamanan dan ketertiban di ibukota kabupaten. Untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, ekonomi, informasi dan komunikasi serta optimalisasi peran unit-unit pemerintahan yang ada dipacu dari awal.  


6.1.2.    Strategi Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat. 
Dalam membangun daerah lebih mengedepankan peran serta masyarakat, gereja, lembaga adat, pemuda, perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah Daerah menjadi fasilitator dan motivator. Masyarakat tidak lagi dijadikan obyek tetapi sebagai subyek pembangunan sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program dan hasil pembangunan yang masuk di tiap distrik dan kampung.


6.1.3.    Strategi Pembangunan Berorientasi Kewilayahan. 
Dalam strategi ini pembangunan diarahkan untuk mendorong pengembangan wilayah pemerintahan, pemerataan pembangunan antar wilayah, mempercepat pengembangan kawasan-kawasan strategis dan tumbuh cepat, kawasan sentra potensi dan produksi, menata kawasan permukiman dan kawasan perbatasan (RI-PNG). 

6.1.4.    Strategi Pembangunan Berwawasan Ramah Lingkungan. 
Adalah pembangunan yang memperhatikan keselarasan dan keserasian antara lingkungan sosial masyarakat, lingkungan fisik serta lingkungan sumber daya alam yang ada.  

6.2    Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Untuk Kabupaten Pegunungan Bintang
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua sesuai Perda nomor 10 tahun 2006 tentang RPJMD Provinsi Papua, maka kebijakan pembangunan Provinsi Papua yang berkaitan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang diarahkan sebagai berikut :

  • Pelaksanaan program Turun Kampung (TURKAM) dengan tujuan menjadikan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan masyarakat kampung yang damai dan sejahtera dengan kegiatan utama antara lain berupa pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, peningkatan ekonomi rakyat, pemenuhan perumahan rakyat yang sehat dan layak huni, penyediaan sarana dan prasarana masyarakat kampung;
  • Pelaksanaan program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) dengan tujuan menyamakan persepsi dan menjaring aspirasi masyarakat kampung  dalam menyusun rencana strategis 5 tahunan dan rencana kerja tahunan serta melakukan sosialisasi program Respek dengan kegiatan utama antara lain penataan organisasi pemerintahan distrik dan kampung, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan distrik dan kampung, peningkatan sarana prasarana pemerintahan distrik dan kampung, penyusunan kriteria, prosedur dan petunjuk umum alokasi dan penggunaan dana OTSUS di tingkat distrik dan kampung;
  • Pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tertinggal dan perbatasan negara dengan kegiatan utama antara lain peningkatan sarana prasarana ekonomi dan sosial budaya masyarakat di wilayah tertinggal dan perbatasan negara, pengembangan ekonomi lokal melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;  
  • Pengembangan sentra industri potensial dengan tujuan meningkatkan teknologi dan kreatifitas industri kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk industri kecil unggulan yang berdaya saing dengan kegiatan utama antara lain pengembangan industri meubel kayu, rotan dan bambu, aneka souvenir dari kayu dan batang kelapa, industri pengolahan kopi dan kakao, pelatihan kerajinan anyaman dan noken, ukiran tradisional dari kayu dan kulit kayu serta pembuatan dan pengolahan minyak buah merah dan minyak atsiri, pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan, pelatihan pengolahan industri sagu, bantuan modal kerja bagi industri kecil;
  • Pengembangan sarana prasarana perhubungan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas antar kawasan, antar kabupaten maupun antar kampung, adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah koordinasi antar tingkat pemerintah baik pusat maupun kabupaten/kota mengenai pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan yang tertuang dalam Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Papua, adapun kegiatan utamanya adalah sinkronisasi dan koordinasi prioritas pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal yang dilakukan bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota, sinkronisasi dan koordinasi prioritas pengembangan jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, jalan desa yang berkaitan dengan kebijakan dan penganggaran, pembangunan kawasan  pengembangan III (HUB 3) berupa pembangunan ruas jalan Waropko – Oksibil sepanjang 94 kilometer sehingga memudahkan aksesibilitas dari Kabupaten Boven Digoel dengan Pegunungan Bintang. Pengembangan perhubungan udara merupakan sarana transportasi yang paling efektif bagi wilayah Papua yang kondisi topografisnya berbukit dan bergunung-gunung, sehingga kawasan di wilayah tengah Pulau Papua antara lain dapat terakses melalui pembangunan bandara Oksibil.
  • Peningkatan peranserta perempuan dalam pembangunan dengan tujuan pelibatan aktif kaum perempuan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauannya. Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pemetaan isu-isu dan pengarusutamaan gender dalam seluruh program pembangunan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada esekutif dan legislatif, peningkatan kualitas hidup perempuan melalui penghormatan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan kebodohan kaum perempuan.


6.3    Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang
Berdasarkan misi pembangunan daerah, maka kebijakan umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun  2011-2015 diarahkan sebagai berikut.


6.3.1    Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi dan peningkaan pendapatan masyarakat.

  • Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu;
  • Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD yang sederajat serta mengembangkan budaya baca dan menciptakan masyarakat pembelajar;
  • Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengakomodir para lulusan program Wajib Belajar 9 Tahun; 
  • Menyelenggarakan pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan;
  • Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
  • Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
  • Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan perbatasan;
  • Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat;
  • Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  • Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan nasional, regional dan internasional termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;
  • Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi,  budi pekerti,  etika, estetika, kebudayaan dan lingkungan hidup dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme dan toleransi dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat; 
  • Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
  • Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran;
  • Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan;
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan  termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
  • Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.


6.3.2 Mengembangkan dan membina koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menciptakan lembaga-lembaga ekonomi rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal yang berkelanjutan.

  • Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
  • Membangun koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (a) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi keuangan di tingkat makro maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (b) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (c) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi;
  • Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan: meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama; mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; serta mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan wilayah;
  • Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  • Meningkatkan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif;
  • Mendorong kerjasama antar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan antara LKM dengan Bank;
  • Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang kompetitif;
  • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan Iptek;
  • Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur agrobisnis dan agroindustri;
  • Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (property rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi standardisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen;
  • Kebijakan perdagangan dalam daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, tertib niaga, dan kepastian berusaha;
  • Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
  • Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan daya saing daerah;
  • Mengembangkan sistem ketahanan pangan untuk meningkatan kemampuan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  • Meningkatkan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan;
  • Mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; 
  • Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan;
  • Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi;
  • Memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumberdaya produktif dan pasar.

6.3.3    Meningkatkan aksesbilitas wilayah untuk mendukung mobilitas arus manusia,
barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang (ke distrik dan ke ibukota kabupaten) sebagai pusat pelayanan dan pembangunan.

(1)Mendorong upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah;

(2)Mewujudkan keterpaduan sistem moda transportasi; 

(3)Membangun prasarana/sarana pengembangan kawasan tertinggal;

(4)Mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah;  

(5)Membangun prasarana dan sarana transportasi, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, meningkatkan mobilitas dan distribusi barang, membangun sistem transportasi yang berkelanjutan dan terpadu yang berbasis pengembangan wilayah, menetapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pelaku transportasi;

(6)Menyediakan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi; 

(7)Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penanganan prasarana jalan;

(8)Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana transportasi;

(9)Meningkatkan keselamatan dan kualitas prasarana dan sarana transportasi secara komprehensif dan terpadu;

(10)Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal; manajemen lalu lintas;  pemasangan fasilitas dan rambu jalan; penegakan hukum dan disiplin di jalan; mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; kerjasama antarlembaga pemerintah (pusat dan provinsi);

(11)Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis di daerah terpencil.

6.3.4    Membuka peluang investasi untuk pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam (hutan, lahan, tambang dan wisata)

 

  • Mempersiapkan kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan kebijakan investasi terutama untuk sektor agrobisnis dan agroindustri;
  • Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi terutama dengan menciptakan Perizinan Satu Pintu dan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan pusat terutama di dalam pengembangan dan operasionalisasi usaha di daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, efisiensi biaya dan waktu pengurusan;
  • Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
  • Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
  • Merevitalisasi sektor pertanian sebagai sektor andalan yang didukung oleh sektor penunjang seperti pariwisata, jasa, perindustrian dan perdagangan dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi usaha;
  • Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dengan memacu komoditas unggulan yang diprioritaskan pada komoditas pertanian, perikanan dan peternakan;
  • Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk perdesaan; 
  • Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal,  sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu;
  • Mengembangkan praktek-praktek usaha budidaya pertanian secara luas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  • Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pemanfaatan;
  • Menyediakan akses berbagai jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, terpadu serta mencerminkan harga pasar.

6.3.5    Penguatan kelembagaan pemerintah kabupaten,
distrik dan kampung dengan peningkatan penerapan prinsip-prinsip good and clean governance di setiap SKPD, membangun, menerapkan dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat.

 

(1)Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi;

(2)Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; 

(3)Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik;

(4)Memperkuat koordinasi perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

(5)Memperkuat kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Swasta;

(6)Memantapkan dan meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD; 

(7)Meningkatkan kinerja produk hukum, peraturan, dan perundang-undangan;

(8)Meningkatkan manajemen aparatur pemerintahan menuju manajemen modern yang meliputi aspek ketatalaksanaan, akuntabilitas, pelayanan publik dan perubahan paradigma aparatur;

(9)Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

(10)Optimalisasi sumber penerimaan daerah;

(11)Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier aparatur pemerintah daerah;

(12)Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi; 

(13)Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;

(14)Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

(15)Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;

(16)Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan; 

(17)Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;

(18)Peningkatan berpartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;

(19)Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

6.3.6    Membina dan Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya, Agama, Hukum, Semangat Kemandirian dan Gotong Royong dalam Masyarakat. 

(1)    Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal;

(2)  Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya  kesadaran hukum masyarakat;

(3)   Merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah;

(4)    Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang dapat hidup bersama dalam keberagaman;

(5)  Mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial.

6.3.7    Mendorong Terciptanya Stabilitas Wilayah Melalui Kerjasama yang Harmonis antara Pemerintah, Lembaga Adat dan Gereja serta Masyarakat

(1)Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini;

(2)Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;

(3)Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat;

(4)Peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal;

(5)Menata substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat; 

(6)Meningkatkan ketaatan hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan;

(7)Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis;

(8)Mengembangkan sistem perlindungan sosial;

(9)Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan;

(10)Memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum;

(11) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;

(12)Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik;

(13)Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;

(14)Meningkatkan peranserta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing;

(15)Menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

6.4    Prioritas Pembangunan 
Memperhatikan berbagai permasalahan pokok yang dihadapi, visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, maka ditetapkan 3 (tiga) agenda pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan daerah, yaitu :


6.4.1.    Agenda Meningkatkan Kemampuan Masyarakat melalui prioritas pembangunan sebagai berikut :

  • Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan pengetahuan serta kemampuan anak didik, pemuda dan masyarakat. 
  • Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan Yang Berkualitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, peningkatan jumlah dan jaringan Puskesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan penyuluhan kesehatan lingkungan dan pola hidup. 
  • Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat. Program ini berkaitan dengan masalah penegakan harkat dan martabat masyarakat yang melekat pada aspek pemenuhan hak-hak dasar yang tujuannya antara lain : terpenuhinya kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan dasar, terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sanitasi, air bersih dan lingkungan permukiman yang sehat. 
  • Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pemahaman,penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pemantapan intern dan antar umat beragama. 
  • Program Pengembangan Kebudayaan dan Nilai-nilai Adat. Program ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur, peninggalan sejarah dan adat istiadat; pembinaan generasi muda tentang etika, moral dan kepribadian berdasar budaya daerah, memperkuat jatidiri masyarakat dan daerah, meningkatkan peran kepala suku dan masyarakat adat dengan membangun wadah pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah sehingga terwujud harmonisasi antara nilai-nilai baru dengan nilai-nilai sosial lokal yang mendukung pembangunan daerah.  

6.4.2. Agenda Meningkatkan Kemandirian dan Taraf Hidup Masyarakat; melalui prioritas pembangunan sebagai berikut :
a.      Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur. 
Penerobosan isolasi dan terbukanya jalur transportasi serta peningkatan aksesbilitas wilayah secara terpadu baik perhubungan darat, udara maupun radio, pos dan telekomunikasi yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. Disamping itu juga pemenuhan infrastruktur dasar kebutuhan hidup layak manusia, meliputi; pembangunan perumahan dan permukiman, prasarana dasar air bersih dan listrik. 
b.     Program Pembangunan dan Revitalisasi Pertanian.
Sasaran pembangunan dan revitalisasi pertanian adalah peningkatan produktivitas pertanian secara ekonomis dan meningkatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani, meliputi : pengembangan ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi perkebunan, perikanan dan peternakan, pengembangan agribisnis, pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Disamping itu juga penataan dan pengembangan kawasan agropolitan, konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan jaringan irigasi/pengairan. 
c.     Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
Memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam rangka membentuk serta memperkuat dasar dan struktur ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. 
d.  Program Peningkatan Investasi dan Pengembangan Sektor Swasta.
Peningkatan investasi dan pengembangan sektor swasta dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain : penyusunan sistem informasi dan  data potensi SDA yang strategis dan komoditas unggulan yang layak secara ekonomis untuk dikembangkan; melakukan kegiatan promosi terpadu untuk menarik minat sektor swasta untuk melakukan investasi; pengembangan wirausaha/kewirausahaan bagi pengusaha lokal dan pengusaha daerah. 
e.   Program Pembangunan Kampung dan Pengembangan Kawasan. 
Program ini bertujuan terciptanya penataan ruang berbasis budaya dan adat lokal dengan jaringan infrastruktur yang menunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan, sehingga tercipta sentra-sentra produksi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam. 

6.4.3.    Agenda Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut :
a. Program Kelembagaan Pemerintah Yang Baik (Good Government dan Clean Governance).
Dalam program ini dilakukan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, peningkatan kapasitas keuangan daerah dan peningkatan fasilitas dan sarana kerja.     
b.  Program Pembinaan Kelembagaan Politik.
Peningkatan peran kelembagaan politik diarahkan pada pengembangan demokrasi, pendidikan politik dan kaderisasi bagi pengurus organisasi maupun masyarakat khususnya generasi muda. Kelembagaan politik sesungguhnya berfungsi sebagai lembaga pengembangan demokrasi dan saluran aspirasi masyarakat. Kelembagaan politik juga mendidik masyarakat untuk memahami kedudukan, hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. 
c.    Program Perwujudan Kehidupan Demokrasi dan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.
Program ini bertujuan meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan secara demokratis dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik, agar tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan harmonis.
d.     Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
Dalam rangka memberdayakan masyarakat semakin didorong peran lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, organisasi profesi dan organisasi massa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

 

PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN 

Perwujudan visi serta pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang pada lima tahun ke depan akan ditempuh melalui 6 (enam) prioritas bidang pembangunan. Prioritas bidang pembangunan tersebut yakni :

(1)Bidang Sosial Budaya

(a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

(b) Sub Bidang Pemuda dan Olahraga

(c) Sub Bidang Kesehatan

(d) Sub Bidang Kependudukan

(e) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

(f) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

(g) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

 

(2) Bidang Ekonomi

(a)Sub Bidang Pertanian dan Perkebunan

(b)Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi

(c)Sub Bidang Pariwisata

(d)Sub Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

 

(3)Bidang Sarana dan Prasarana

(a) Sub Bidang Perhubungan dan Transportasi

(b) Sub Bidang Pengairan dan Irigasi

(c) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

(d) Sub Bidang Energi, Telekomunikasi, dan Informatika

(e) Sub Bidang Tata Kota

 

(4)Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

  • Sub Bidang Pertambangan dan Sumberdaya Mineral
  • Sub Bidang Kehutanan
  • Sub Bidang Lingkungan Hidup

(5)Bidang Politik, Keamanan, Hukum,  dan Aparatur 

  • Sub Bidang Perbatasan dan Kesbang Linmas
  • Sub Bidang Hukum dan Organisasi
  • Sub Bidang Pemerintahan
  • Sub Bidang Kepegawaian
  • Sub Bidang Umum, Humas dan Protokoler
  • Sub Bidang Sekretariat DPRD

(6)    Bidang Perencanaan, Penataan Ruang dan Pengawasan 

  • Sub Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang
  • Sub Bidang Pengawasan



​7.1.1    Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan bidang sosial budaya mencakup bidang-bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan dan gizi, kependudukan dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, agama, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Kondisi sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang sangat membutuhkan peningkatan kualitas untuk mengelola potensi sumberdaya alam sehingga pada akhirnya dapat meningkat kesejahteraannya. Peningkatan kualitas SDM diharapkan diawali dengan pembangunan sektor pendidikan. Mengingat kondisi geografis wilayah yang berupa pegunungan dan letak permukiman masyarakat yang terpencar, maka pendidikan terpadu yang berpola asrama sangatlah tepat diterapkan di wilayah ini. Rencana pengembangan pendidikan akan dipusatkan di wilayah Oksibil, Batom dan Aboy.
Rendahnya pengelolaan sumberdaya alam juga disebabkan oleh masih terbatasnya kualitas dan kapasitas kelulusan siswa dengan kualifikasi kejuruan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga pendirian sekolah kejuruan pertanian menjadi kebutuhan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Adapun pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra asli daerah untuk pendidikan kejuruan seperti penerbangan, keguruan, kesehatan, kebidanan, Akpol, Akabri, dokter hewan, teknik sipil, arsitek, pertambangan, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi pembangunan dan lain-lain dilakukan di luar Pegunungan Bintang.  

Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Pengembangan pusat kebudayaan yang unik dan spesifik perlu memperhatikan keberagaman suku yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, pengembangan sanggar seni dan budaya perlu didasari oleh 6 kelompok suku yang ada yaitu Suku Ngalum di Distrik Oksibil dan Kiwirok, Suku Ketengban di Distrik Borme dan Bime, Suku Jetfa di Distrik Jetfa, Suku Murkim di Distrik Batom, Suku Murok Kambon di Distrik Kawor, Suku Lepki di Distrik Aboy).

Adapun program prioritas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

  1. Program Pendidikan Usia Dini;
  2. Program Wajib belajar pendidikan dasar Dua Belas Tahun;
  3. Program Pendidikan Menengah;
  4. Program Penyediaan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Berkualitas;
  5. Program Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal;
  6. Program Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Program Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Non Formal;
  8. Program Penyediaan Layanan Pendidikan Non Formal Masyarakat;
  9. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal;
  10. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan.

 

7.1.2    Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga. Adapun pembangunan kepemudaan dan olahraga ditujukan untuk (a) meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat provinsi dan nasional; (b) menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; (c) membina dan mengembangkan olahraga sebagai sarana penyaluran bakat agar lebih profesional; (d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga. Adapun kebijakan umum dalam pengembangan olahraga melalui pembangunan stadion di Distrik Serambakon diharapkan dapat menjadi titik awal dalam menyalurkan bakat, menggali potensi serta membina olahraga masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Adapun program prioritas dalam bidang pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut :

 

  1. Program Pengembangan Sumber Daya Kepemudaan dan Olahraga Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Base Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
  3. Program Peningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga.

 

 

7.1.3    Kesehatan 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang masih jauh dari rata-rata penduduk Indonesia, namun pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan. Seiring dengan masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan maka peningkatan  Puskesmas Plus di Oksibil menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini mengingat semakin pentingnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes di setiap distrik juga merupakan kebutuhan yang mendesak. 

Keberadaan tenaga medis dan paramedis menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Tantangan terbesar Pemerintah adalah bagaimana melakukan pengadaan dokter umum, dokter spesialis, bidan, serta paramedis lainnya seperti apoteker dan petugas laboratorium. Adapun pemberian beasiswa maupun ikatan dinas pendidikan bagi tenaga medis dan paramedis dirasakan menjadi alternatif terbaik untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan khususnya bagi putra/putri asli Pegunungan Bintang. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan juga sangat dibutuhkan guna meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan. 

Adapun program prioritas dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

  • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  • Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
  • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
  • Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Base Kesehatan;
  • Program Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan;
  • Program Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular;
  • Program Penyehatan Lingkungan;
  • Program Peningkatan Pemerataan, Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
  • Program Revitalisasi Program Keluarga Berencana;

 

7.1.4    Kependudukan 

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Keberhasilan pembangunan kependudukan didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Sumber data utama kependudukan diperoleh melalui SP, Supas, dan survei dengan tujuan khusus seperti SDKI, survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei angkatan kerja nasional (Sakernas) dan registrasi penduduk. Pendataan bagi pelintas batas negara dengan menerapkan kartu pelintas batas merupakan upaya efektif di Pegunungan Bintang dalam mengembangkan informasi kependudukan. Program pemutihan seperti pembuatan akta kelahiran secara massal dan gratis juga merupakan program kependudukan yang dirasa efektif dalam pembangunan kependudukan.

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran sangat diperlukan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu. Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Adapun program prioritas dalam bidang kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut :

(1)Program Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk;

(2)Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

(3)Program Penyusunan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil;

(4)Program Pengembangan Sistim Informasi Kependudukan.

 

7.1.5    Pemberdayaan Perempuan    

Upaya untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat ditempuh melalui kebijakan yang diarahkan untuk penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan; peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perdesaan; serta peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Ditetapkannya undang-undang tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2006. Selain itu saat ini tengah dibahas perubahan RUU KUHAP yang mengupayakan untuk mengintegrasikan konsep sistem peradilan pidana terpadu antara aparat penegak hukum khususnya bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.  

Adapun program prioritas dalam bidang pemberdayaan perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam membina kesejahteraan keluarga, adalah sebagai berikut :

(1)Program revitalisasi Program Kerja PKK;

(2)Program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dan masyarakat;

(3)Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;

(4)Program peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

 

7.1.6    Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang holistik di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat dibutuhkan, sehingga dapat mengubah perilaku ekonomi subsisten yang pada gilirannya berimplikasi pada perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat terutama melalui peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan aparat kampung dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai sangat berguna bagi pemerintahan kampung.

Program peningkatan kualitas aparat kampung dilakukan melalui Pengembangan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), pelatihan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung kepada aparat pemerintahan kampung, pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat kampung, dan pelatihan lainnya.

Adapun program prioritas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung adalah sebagai berikut :

(1)Program Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung;

(2)Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kampung Dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif.

 

7.1.7    Kesejahteraan Sosial     

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam penanganan masalah-masalah sosial terutama kepada mereka yang belum dapat menikmati hasil pembangunan selama ini. 

Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Pegunungan Bintang antara lain adalah kondisi perumahan dan permukiman yang tidak layak, masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan serta mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar. Hal tersebut umumnya diakibatkan oleh mahalnya harga barang kebutuhan pokok serta kejadian bencana alam menyebabkan masih terdapatnya masyarakat dengan kondisi yang memerlukan perlindungan sosial. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah juga menghadapi serangkaian tantangan di masa mendatang yakni kecenderungan perubahan struktur demografi, kecenderungan urbanisasi, dan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk miskin. 

Program prioritas dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

(1)Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);

(2)Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak;

(3)Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;

(4)Program Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat hidup secara layak.

 

7.2    Bidang Ekonomi
    
7.2.1    Pertanian dan Perkebunan

Revitalisasi pertanian dalam arti luas difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan dan hortikultura, pengembangan sistem penyuluhan di daerah-daerah untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi produksi; pengolahan dan peningkatan mutu hasil; optimalisasi dan rehabilitasi lahan serta jaringan irigasi, jalan desa dan jalan usahatani yang masih memerlukan partisipasi masyarakat. 

Pengembangan sentra industri pertanian yang dipusatkan di wilayah bagian utara dan selatan Pegunungan Bintang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian. 

Program pembangunan lainnya dalam mendukung pengembangan pertanian adalah pengadaan petani kontrak yang berasal dari petani di Jawa sebanyak 100 orang selama 5 tahun untuk pembukaan lahan pertanian berupa sawah dan kebun tanaman hortikultura. Setelah lahan pertanian terbuka diharapkan terdapat penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat lokal.

Ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan melakukan identifikasi wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang rentan. Peningkatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk pengembangan produk tanaman lokal seperti ubi jalar, talas, sagu dan sumber pangan lainnya yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan telah lama diusahakan oleh masyarakat.

Pengembangan perkebunan sebagai produk unggulan lokal juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah petani dengan dilakukannya industri olahan lanjutan bagi produk perkebunan seperti kopi, vanili, buah merah, kelapa dalam, pinang dan produk perkebunan unggulan lainnya melalui pengembangan industri kecil dan rumah tangga. 

Pengembangan budidaya perikanan air tawar berupa ikan nila, ikan mas, lobster air tawar dapat dilakukan bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, walaupun saat ini hanya dikembangkan secara tradisional dan terbatas bagi pemenuhan konsumsi rumah tangga, namun kedepan diharapkan dapat diusahakan untuk kepentingan yang lebih besar dan dapat dipasarkan. Pengembangan tanaman hortikultura seperti bawang bombay, sayur mayur dan buah-buahan juga diharapkan dapat diusahakan secara massal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan vitamin nabati.  

Program prioritas dalam bidang pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut :

(1)Program Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan;

(2)Program Penyaluran subsidi benih tanaman pangan;

(3)Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah dan sayuran;

(4)Program Peningkatan produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;

(5)Program Peningkatan kuantitas dan kualitas bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal;

(6)Program Pengembangan pengelolaan lahan pertanian;

(7)Program Pengembangan penanganan pasca panen pertanian;

(8)Program Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;

(9)Program Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian;

(10)Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI);

(11)Program Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;

(12)Program Pencetakan Sawah;

(13)Program Pencetakan kolam ikan air tawar;

(14)Program Pembelian dan pendistribuan vaksin ternak;

(15)Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

(16)Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

(17)Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan Perikanan;

(18)Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;

(19)Program Peningkatan Produksi Perkebunan;

(20)Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan;

(21)Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan.

 

7.2.2    Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi     

Pembangunan perdagangan, industri dan koperasi ke depan menuntut sinergi antara berbagai sektor. Kebijakan pembangunan perdagangan, industri, koperasi, UKM dan investasi direncanakan berdasarkan kompetensi inti lokal sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dan menggerakkan sektor perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang. 

Pengembangan industri kecil dan rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah keluarga khususnya dan masyarakat umumnya, produk industri yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pegunungan Bintang diantaranya adalah industri pengolahan keripik talas, sirop buah merah, pengolahan kopi bubuk organik dengan menyediakan alat penggiling biji kopi serta kerajinan noken dapat diusahakan oleh masyarakat mengingat ketersediaan bahan baku yang besar serta dapat diterapkan dengan mudah di masyarakat.

Potensi perdagangan di wilayah perbatasan negara RI-PNG dapat dimanfaatkan untuk meningkatan PAD Kabupaten Pegunungan Bintang dengan melakukan pengembangan perdagangan di Distrik Batom mengingat aktifitas kedekatan hubungan kultural masyarakat Pegunungan Bintang dengan masyarakat negara tetangga yang sangat erat.

Pengembangan investasi merupakan faktor penting dalam mengelola potensi sumberdaya alam Pegunungan Bintang, mengingat perekonomian tidak akan bergerak tanpa adanya investasi khususnya swasta. Investasi akan menyerap tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi juga perlu mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup, sehingga potensi investasi di bidang pertambangan bahan galian C (marmer, batu gamping, pasir dll) serta Galian B (emas, tembaga, batu bara dan Migas dll) diharapkan dapat dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas dalam bidang perdagangan, industri dan koperasi adalah sebagai berikut :
(1)    Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM);
(2)    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:
(3)    Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
(4)    Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
(5)    Program Peningkatan dan Kerjasama Investasi;
(6)    Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
(7)    Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
(8)    Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

 

7.2.3    Pariwisata    

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pegunungan Bintang dihadapkan pada kendala sumberdaya manusia dan sarana prasarana kepariwisataan yang terbatas. Potensi wisata alam (wisata hutan dan sungai) dan wisata budaya (tari-tarian dan adat istiadat) yang beragam diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. 

Program prioritas dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut :
(1)    Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
(2)    Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

 

7.2.4    Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah sangatlah penting bagi keberlanjutan pembangunan, mengingat pemerintah daerah dituntut untuk dapat kreatif dalam mencari sumber penerimaan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Aset pemerintah daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak juga penting untuk dijaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Sumber-sumber penerimaan (potensi SDA) dan aset daerah perlu dilakukan inventarisir dengan tujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai modal pembangunan. 

Program prioritas dalam bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah adalah sebagai berikut :
(1)    Program Penyusunan Regulasi  Daerah;
(2)    Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah;
(3)    Program Pengembangan dan Pengamanan Aset Daerah;
(4)    Program Pengembangan Sistem Informasi.


7.3    Bidang Sarana dan Prasarana     

7.3.1    Perhubungan dan Transportasi
    
Peranan sarana dan prasarana perhubungan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time) menembus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan agroindustri pertanian.

Peningkatan aksesbilitas wilayah dalam membuka keterisolasian wilayah terpencil dapat dikembangkan melalui pengembangan transportasi udara, darat dan sungai. Transportasi sungai yang dikembangkan akan diarahkan di bagian utara berawal dari Lereh di Kabupaten Jayapura, melalui sungai Armase melewati wilayah Lereh - Aurina (Jayapura) – Teraplu – Luban – Aboy - Okbemtau (Pegunungan Bintang). Pengembangan transportasi sungai di bagian selatan melalui Sungai Digoel di Kawor (Pegunungan Bintang) ke Tanah Merah (Boven Digoel). Pengembangan transportasi sungai di sebelah timur melalui Sungai Sifik.

Pengembangan transportasi udara diarahkan untuk pembangunan bandara baru di Teraplu dan Baser untuk membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan mobilisasi barang, manusia dan jasa di wilayah ini mengingat keterbatasan bandara Oksibil untuk ditingkatkan.

Pengembangan transportasi darat yang diarahkan pada bagian selatan dari Boven Digoel  menuju Kawor (Pegunungan Bintang) perlu dilakukan mengingat jalur tersebut sangat penting dan diharapkan menjadi jalan nasional yang menghubungkan antar kabupaten di wilayah Papua. Di bagian utara, dari Jayapura menuju Web (Keerom) – Bias – Mot – Batom – Okyop – Oksamol - Pepera dan Oksibil yang merupakan jalan nasional. Dalam wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang guna meningkatkan aksesibilitas wilayah dari Oksibil menuju ibukota distrik akan dikembangkan melalui : (1) Seram Bakon – Okbape – Alemsom; (2) Oksibil – Oksebang – Oksop – Bime; (3) Oksibil – Tarub – Marantikin - menuju PNG, (4) Oksibil – Iwor – Walabkubun - Arimbawa menuju Kuken di Tanah Merah Boven Digoel; (5) Kawor – Awimbon - Dekai di Kabupaten Yahukimo.

Program prioritas dalam bidang perhubungan dan transportasi adalah sebagai berikut :
(1)    Program Perencanaan Pembangunan Jalan, Jembatan, sungai dan lapangan terbang;
(2)    Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
(3)    Program Pembangunan dan Peningkatan Lapangan Terbang dan Pelabuhan Sungai;
(4)    Program Pengembangan Kapasitas SAR;
(5)    Program Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat dan Sungai

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele