Latar Belakang

Latar Belakang

1.1.    Latar Belakang

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD

  • Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan memperhatikan masukan hasil Musrenbang Kampung dan Distrik. Selanjutnya rancangan awal RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
  • Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan memperhatikan masukan hasil Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi salah satu masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi.
  • Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2011-2015 dan memperhatikan masukan hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Selanjutnya rancangan akhir RKPD akan ditetapkan menjadi peraturan bupati sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran tahun 2015.

Penyusunan RKPD tahun 2015 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintahan. Selain itu juga memadukan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pendekatan teknokratik dan kerangka berpikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi dengan para pakar digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang dilakukan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk masukan hasil musrenbang tingkat provinsi dan nasional.

 

1.2.    Dasar Hukum Penyusunan  

 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua  (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
  6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
  7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
  9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015.

1.3.Hubungan Antar Dokumen Perencanaan


RKPD tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2011-2015 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015 yang terdiri dari  Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

1.4.Maksud dan Tujuan  


Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2015 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dan RAPBD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD tahun 2015 ini adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD.

1.5.    Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 


Sistematika Penulisan Dokumen RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:
BAB I   :Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Landasan Hukum, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta (5) Sistematika Penulisan Dokumen RKPD.


BAB II  :Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013, memuat (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan (3) Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2015. 


BAB III :Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah. 


BAB IV  : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, dan (2) Prioritas Pembangunan Daerah. 


BAB V   :Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rincian program dan kegiatan pokok RKPD pada tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator dan target kinerja tahunan masing-masing program dan kegiatan. 


BAB VI  :Penutup, memuat kaidah pelaksanaan RKPD 2015. 

 

 

 

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele