Kelembagaan dan Peran Masyarakat

Kelembagaan dan Peran Masyarakat

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
Pada tingkat Nasional pemanfaatan ruang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), sedangkan pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi (TKPRD Propinsi) dan pada tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPRD Kabupaten/Kota. Menteri terkait yang berada dalam wadah BKTRN dan Kepala Daerah yang dibantu oleh Bappeda dan TKPRD dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pemanfaatan ruang berperan dalam level dan tanggung jawab masing-masing untuk:

  • Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk rencana tata ruang kepada warga masyarakat pada daerah peruntukan;
  • Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang;
  • Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pemanfaatan ruang;
  • Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan ruang dengan menegakkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan koordinasi antara para pelaku dan penentu kebijakan bidang pembangunan dan penataan ruang di daerah, telah dilakukan beberapa hal seperti  dengan dibentuknya Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dulu dinamakan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai suatu bentuk tim koordinasi bidang penataan ruang yang efektif dalam peningkatan peran pemerintah propinsi dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerahnya terutama untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan mengamankan berbagai kepentingan nasional. 
Namun TKPRD ini belum dapat berjalan efektif karena dihadapkan berbagai kendala seperti belum jelasnya kewenangan, kurangnya sumber daya keuangan, peralatan, dan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, sehingga dipandang perlu untuk melakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di daerah. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 sebagai pengganti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Propinsi dan Kabupaten, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang  dibentuklah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang merupakan badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah. 
Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah akan melibatkan seluruh instansi terkait yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang  sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhakan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategis, dan mampu berpikir strategis, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi daerah. 
Mengingat tugas penataan ruang bersifat strategis dan kegiatannya melibatkan banyak instansi terkait dan masyarakat, maka kegiatan penataan ruang di Kabupaten Pegunungan Bintang perlu dilakukan secara koordinatif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan Pemerintah dan masyarakat. Upaya koordinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Kelompok Kerja  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pegunungan Bintang.
Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang diatur melalui Peraturan Daerah dan saat ini masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penataan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Peraturan Daerah terdapat kelembagaan yang mengelola pemerintahan, yaitu : 

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati dengan tugas fungsi untuk membantu Bupati; melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana; serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Susunan Organisasi di Sekretariat Daerah terdiri dari :

  • Asisten I Sekda Bidang pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekda dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan, kebijakan serta pembinaan administrasi pemerintahan, dan hukum
  • Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan pemerintahan distrik dan ketertiban daerah
  • Asisten II Sekda Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekda dalam Pengkoordinasian, perumusan, penyusunan, kebijaksanaan di bidang pengelolaan barang, dan keuangan daerah
  • Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, bantuan hukum, penegakan peraturan daerah serta pengkajian pelanggaran hak asasi manusia
  • Bagian Pengelolaan Barang Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengumpulan data, perencanaan, pengelolaan, inventarisasi perawatan dan pengahapusan penetapan nilai kekayaan barang daerah dan pembinaan tertib administrasi barang daerah
  • Bagian umum informasi dan Santel mempunyai tugas pokok merumuskan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan tata usaha keuangan setda, urusan rumah tangga dan protokol, serta informasi dan sendi telekomunikasi
  • Bagian Organisasi dan PAN mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan formasi jabatan, analisis jabatan serta pemberdayaan aparatur negara dan pembinaan perpustakaan.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tugas Pokok Sekretariat DPRD yaitu memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

  1. Bidang persidangan dan pengkajian produk hukum mempunyai tugas pokok melaksankan analisis penyiapan pembuatan risalah rapat, meyiapkan persidangan, bahan rapat dan tata ruang sidang.
  2. Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis pelaksanaan keprotokolan, publikasi dan dokumentasi serta perjalanan dinas pimpinan, anggota, sekretaris dan tamu.
  3. Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksankan urusan tata usaha, surat menyurat, kepegawaian, kendaraan dan urusan dalam.

DINAS DAERAH 

  1. Dinas Pendidikan, Pengajaran,  Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pembinaan di bidang pendidikan, pengajaran, pemuda dan olah raga, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan di bidang kesehatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  3. Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
  4. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan, pembinaan koperasi, pengusaha kecil, dan menengah, tenaga kerja serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  5. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan dan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh  Bupati.
  6. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan di bidang kehutanan, perkebunan, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  8. Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pembinaan di bidang pertambangan, energi, lingkungan hidup, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  9. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pembinaan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, aset daerah, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  10. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan kewenangan pembinaan di bidang perhubungan udara dan darat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
  11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknik pembinaan sarana dan obyek wisata.

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Inspektorat Daerah adalah Inspektur Pengawas Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan daerah; 
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (BPMPK) adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
  • Badan Perbatasan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BPKBPM) adalah Badan yang mengelola perbatasan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Badan Pemberdayaan Perempuan, Catatan Sipil, dan Kependudukan adalah Badan yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan mengelola kependudukan Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Kepala Badan adalah Kepala Lembaga teknis daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

 

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan
Tugas dan Tanggungjawab koordinasi penataan ruang di Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan oleh Bupati.
2.  Tugas 
Bupati membentuk dan menugaskan BKPRD untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang tugasnya meliputi :

  • Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan memeperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi;
  • Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan;
  • Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Masyarakat, dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
  • Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang;
  • Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
  • Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  • Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  • Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
  • Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang;
  • Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
  • Melaksanakan fasilitasi, supervise kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
  • Menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten yang berbatasan;
  • Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang di Kabupatern Pegunungan Bintang;
  • Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten;
  • Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati.

3.    Susunan Organisasi  
Pembentukan BKPRD Kabupaten Pegunungan Bintang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Susunan Organisasi terdiri dari :
a.    Penanggung Jawab     :    Bupati 
b.    Ketua    :    Wakil Bupati 
c.    Ketua Harian    :    Sekretaris Daerah.
d.    Sekretaris     :    Kepala Bapeda 
e.    Anggota-anggota    :    Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah

  • Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Lembaga/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
  • Kepala Bagian Penyusunan Program, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Ekonomi.
  • Kepala Kodim, Kepala Polres dan Kepala Instansi Vertikal terkait lainnya

4.    BKPRD Kabupaten kemudian akan membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5.    Tata Kerja
Tata Kerja  BKPRD, antara lain meliputi :

  • BKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
  • Hasil rapat pleno ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  • BKPRD Kabupaten menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

PERAN MASYARAKAT

Menurut PP No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Keputusan RI No.7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, menyatakan bahwa dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran, dan keberatan, yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.

KONSEP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, penyaluran aspirasi masyarakat harus dirumuskan secara jelas, sehingga apabila terjadi penyimpangan dilapangan dari proses perencanaan tata ruang, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi aktif. 
Dalam kaitannya dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang guna mendukung pembangunan wilayah, maka terdapat beberapa prinsip dasar (konsep) sebagai berikut:

  1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk dalam penataan ruang).
  2. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dalam proses perencanaan tata ruang (pemerintah sebagai fasilitator dan menghormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/keberagaman budayanya).
  3. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparan, akuntabel, dan professional dalam proses penataan ruang (terutama dalam perencanaan tata ruang).
  4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder.
  5. Prinsip-prinsip dasar tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai pihak yang paling terkena akibat dari penataan ruang harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak dimengertinya. 

 

KENDALA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Beberapa hal pokok yang merupakan kendala utama peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang adalah:

  1. Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat akan peran yang seharusnya dapat dilakukan.
  2. Kebijakan pemerintah yang ada belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat (hal ini tercermin dari rendahnya alokasi budget dan pelibatan masyarakat) dan sebagian besar peraturan masih berbasis paradigma lama (tidak menjadikan masyarakat sebagai pelaku).
  3. Belum berjalannya sistem kelembagaan perencanaan tata ruang dengan baik.
  4. Berdasar kendala-kendala diatas, upaya keras untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang sesungguhnya harus terus diupayakan. Upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Pemerintah. Mengingat hal tersebut, kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait lainnya harus terus diupayakan. 

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU PROSES PERENCANAAN.

Aspirasi dan Persepsi penduduk atau masyarakat wajib untuk diakomodasikan dalam proses perencanaan tata ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang atau Master Plan Kawasan, sehingga masyarakat akan menjadi pemilik hasil perencanaan bukan sebagai objek dalam pembangunan. 
Pencapaian tingkat komitmen dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam penataan ruang, memerlukan perubahan perilaku Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pelaksana pembangunan, maupun masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah/kota/kawasan, antara lain dapat berbentuk:

  1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
  2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
  3. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang;
  4. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  5. Pengajuan keberatan terhadap rancangan tata ruang.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang tersebut perlu dilakukan pembinaan. oleh  Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPR)  Kabupaten atau instansi/lembaga yang berwenang atau terkait di daerah.  Secara garis besar teknis pembinaan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPR)  Kabupaten atau instansi/lembaga yang berwenang atau terkait di daerah,  anatara lain dengan cara:

  • Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, batuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
  • Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
  • Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
  • Menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat;
  • Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  • Melindungi masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang;
  • Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat yang disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan seusia dengan undang-undang berlaku. 

Peran masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat berupa penyampaian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Bupati untuk tingkat distrik dan kampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disosialisasikan dan diadaptasikan. Pemberian masukan dapat dilakukan secara tertulis yang tembusannya dapat disampaikan kepada Ketua DPRD atau secara lisan yang dicatat dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan melalui seluruh media komunikasi yang tersedia. 
Informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat tentang penentuan arah pengembangan dan hal lain yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah dibahas, akan didiskusikan dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan bersama Bupati yang dibantu oleh BKPRD Kabupaten dan instansi terkait. 

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Peran serta masyarakat haruslah dibina untuk menuju kearah yang lebih baik dan sehat, agar para pelaksananya dapat melaksanakan dan memelihara proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai dibangun, sehingga keterlibatan pemerintah dalam bidang itu menjadi berkurang. 
Peran serta masyarakat diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga terhadap keterlibatan dan menimbulkan pula perasaan ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan. Demikian pula dengan peran serta aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan pada tingkatan terendah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar dimana masyarakat melakukan aktifitas dalam bentuk dan sikap gotong-royong yang telah menjadi bagian dari proses pembangunan masyarakat.
Peran serta masyarakat yang cukup tinggi di dalam pelaksanaan pembangunan dicontohkan dengan pembangunan jalan kampung, sarana dan prasarana lingkungan. Berbagai bentuk pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakat ini dilakukan dengan cara pengelolaan sendiri (swadaya masyarakat). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten harus berperan disamping sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan dan penggalian sumber-sumber pendapatan masyarakat, juga hendaknya memberikan arahan dan bimbingan guna meningkatkan  motivasi masyarakat di dalam proses pembangunan.

  • Upaya peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten Pegunungan Bintang mencakup:
  • Membangun persepsi yang sama di antara para pelaku pembangunan mengenai bentuk, mekanisme, serta proses partisipasi.
  • Peningkatan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan aspirasi masyarakat. Tindakan seperti ini merupakan syarat agar peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan semakin berkembang.
  • Pemahaman Pemerintah terhadap kekuatan, kegiatan, dan kapasitas masyarakat sipil sebagai mitra dalam melaksanakan pembangunan di daerah.  Peningkatan dialog dan kerjasama antara Pemerintah dengan para pelaku pembangunan di luar Pemerintah didasari oleh rasa percaya terhadap masing-masing pihak. Kepercayaan terhadap kemauan (willingness) maupun kemampuan (capacity) sesama pelaku pembangunan adalah dasar dari dialog dan kerjasama yang akan dilakukan. 
  • Kompromi atas berbagai kepentinvan yang berbeda. Upaya untuk mengatasi konflik kepentingan antara setiap pelaku pembanguan merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan pembangunan.
  • Perkuatan proses demokratisasi ruang bagi seluruh pihak, sehingga terbangun akses yang adil dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. 

Peningkatan transparansi setiap pelaku pembangunan. Transparansi para pihak yang terlibat dibutuhkan sebagai bagian dari proses rasional dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Pegunungan Bintang guna pertanggungjawaban setiap proses dan produk penataan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang.

 

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN.

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan tata ruang yang telah ditetapkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan tersebut. Monitoring dilakukan melalui pemantauan guna memperoleh masukan dan memperbaiki kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai keefektifan kegiatan pembangunan. Hal ini berguna sebagai masukan bagi kegiatan pembangunan berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah, maka peran serta masyarakat dalam monitoring dan evaluasi  tersebut dapat berbentuk:

  • Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah/kota/kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  • Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan jika peran serta masyarakat diterapkan, yaitu antara lain:

  1. Kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan dalam penelitian, perencanaan, penentuan, penempatan serta pembangunan yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak (perencana/pelaksana dan masyarakat), sambutan masyarakat akan lebih baik dan sebagainya.
  2. Kerja sama antar departemen/lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat dibawahnya menjadi lebih serasi atau harmonis.
  3. Koordinasi antar departemen/lembaga-lembaga pemerintahan yang terlibat dalam proyek akan menjadi lebih lancar dan serasi.
  4. Masyarakat akan bersikap lebih simpatik memberikan sambutannya terhadap karya pembangunan pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan-kebijakan yang bersifat spatial.
  5. Akan menimbulkan motivasi pula untuk bertanggung jawab dalam arti yang luas guna memelihara sarana dan prasarana yang menjadikannya milik bersama.

Berbagai kendala yang timbul atau akan timbul, dapat diatasi secara dini dan lebih mudah, mengingat telah timbul saling pengertian antar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap pemerintah diamanatkan untuk melayani warganya baik dalam memberikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai jenis kebutuhan dasar lainnya, disamping juga harus memikirkan bagaimana agar berbagai potensi resources yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan daerah tersebut. 

Dalam kaitannya dengan fokus pembangunan daerah, jelas orientasinya harus ke peluang untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada dan bukan kepada peningkatan pelayanan dasar. Hal ini disebabkan karena pelayanan dasar kepada masyarakat adalah kewajiban utama pemerintah kabupaten. 

Prioritas utama bagi daerah dalam mengalokasikan budgetnya adalah kepada peningkatan pelayanan (dasar) masyaraktnya, dan berikutnya manakala kapasitas keuangan masih memungkinkan, barulah diorientasikan kepada pertumbuhan daerah. Meskipun kondisi diatas sepenuhnya adalah kebijakan yang dapat diambil secara otonom oleh daerah masing-masing

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele