Hukum & Perda

Hukum & Perda

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR  : ……….. TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,


 
Menimbang  :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka  mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun …. - ….  (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun …. Nomor …).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

dan 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG  RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2011 - 2031


BAB I    
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pegunungan Bintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
28. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
32. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
33. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pegunungan Bintang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

 

BAB II    
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Tujuan Penataan Ruang 

Pasal 2    

Penataan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai Beranda Depan NKRI yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada agribisnis, agroforestry dan ekowisata melalui pengembangan komoditas keunggulan lokal dan menggunakan teknologi tepat guna dengan memperhatikan mitigasi bencana

Bagian kedua
Kebijakan Penataan Ruang 

Pasal 3    

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 2 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang;
(2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan budaya guna mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keterjangkauan pelayanan umum, dan peningkatan dinamika ekonomi.
b. Pengembangan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian wilayah terpencil dan wilayah perbatasan serta meningkatkan hubungan antar kabupaten, antar distrik, dan antar kampung dengan satuan permukiman lainnya.  
c. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang dilestarikan atau mempunyai limitasi untuk dikembangkan/dibudidayakan.
d. Pengoptimalan pengembangan potensi lokal dan kawasan-kawasan budidaya berdasarkan daya dukung lingkungan fisik dan kearifan lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. 
e. Peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten khususnya kawasan strategis perekonomian dan pelayanan sosial budaya.
f. Perlindungan terhadap hak masyarakat adat secara pasti dengan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.
g. Pemantapan fungsi kawasan perbatasan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan perbatasan Negara.
h. Perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.


Bagian Ketiga 
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4    

(1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan budaya guna mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keterjangkauan pelayanan umum, dan peningkatan dinamika ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Menetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) berdasarkan potensi pengembangannya;
b. Memantapkan peran Batom sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
c. Memantapkan peran Oksibil sebagai ibukota kabupaten dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
d. Mengembangk nhjan dan memantapkan peran ibukota distrik dan pusat-pusat permukiman utama yakni Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang ada sebagai pusat pengembangan demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan sosial ekonomi;
e. Mengembangkan keterkaitan antar distrik dan antar pusat permukiman secara fungsional, melalui pengembangan fungsi distrik dan pusat-pusat permukiman; dan
f. Mengembangkan pusat-pusat permukiman atau kampung-kampung yang terisolasi melalui peningkatan aksesibilitas dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat lokal baik pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
(2) Strategi pengembangan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian wilayah terpencil dan wilayah perbatasan serta meningkatkan hubungan antar kabupaten, antar distrik, dan antar kampung dengan satuan permukiman lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Mengembangkan sistem prasarana transportasi udara, darat, dan sungai untuk meningkatkan aksesibiltas, intensitas dan kualitas hubungan ke luar kabupaten, antar distrik, antar kampung/antar satuan permukiman, sampai pada permukiman-permukiman terpencil di wilayah pegunungan maupun di kawasan perbatasan negara tetangga (PNG);
b. Mengutamakan dan meningkatkan peran transportasi udara melalui bandara perintis dan transportasi sungai melalui dermaga sungai sebelum dilayani oleh transportasi jalan raya;
c. Mengembangkan keterpaduan antar moda transportasi darat, sungai, dan udara untuk mewujudkan pemerataan perkembangan wilayah dan meningkatkan keefektifan arus atau pergerakan orang, barang dan jasa;
d. Mengembangkan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang terpencil;
e. Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian dan penyediaan energi listrik; dan
f. Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang ramah lingkungan guna mewujudkan kemandirian energi, ketersediaan, pemenuhan kebutuhan dan perluasan jangkauan pelayanan listrik dengan harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat.
(3) Strategi pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang dilestarikan atau mempunyai limitasi untuk dikembangkan/dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai fungsi yang telah ditetapkan;
b. Melindungi Kawasan Suaka marga satwa Mamberamo-Foja dan kawasan suaka alam Puncak mandala/Pegunungan Bintang, serta hutan lindung dari tekanan perubahan dan / atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
c. Melindungi wilayah sungai di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai wilayah sungai strategis nasional dan lintas Negara.
(4) Strategi pengoptimalan pengembangan potensi lokal dan kawasan-kawasan budidaya berdasarkan daya dukung lingkungan fisik dan kearifan lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. Menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk pemanfaatan pengelolaan komoditas lokal;
b. Mengembangkan agribisnis, agroforestry dan ekowisata sesuai dengan potensi sumberdaya alam, daya dukung lingkungan, dan kearifan lokal yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
c. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan dan komoditas unggulan beserta prasarana secara sinergis  dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan.
(5) Strategi peningkatan fungsi kawasan strategis khususnya kawasan strategis perekonomian dan pelayanan sosial budaya,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. Mengembangan wilayah-wilayah prioritas untuk mengakomodasikan perkembangan sektor-sektor strategis melalui studi yang lebih mendalam serta upaya penyiapan penataan ruang;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan agribisnis dan agroforestry untuk menciptakan kemadirian ekonomi;
c. Mempertahankan keunikannya kawasan kekuasaan adat dan budaya sebagai sentra pengembangan budaya dan keberlangsungan identitasnya peradaban; dan
d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pada setiap kawasan strategis.
(6) Strategi perlindungan terhadap hak masyarakat adat secara pasti dengan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. Mengarahkan pengelolaan tanah ulayat yang dapat membantu masyarakat adat secara nyata keluar dari kesulitan;
b. Memberikan tanggungjawab kemandirian kepada masyarakat berdasarkan pengalaman sendiri secara empirik kondisional, dan memberdayakan sikap independensi peran serta masyarakat agar tercipta hasil kerja dan hasil guna sesuai dengan pandangan hidupnya;
c. Menumbuhkan kesadaran ilmiah masyarakat secara persuasif untuk menggerakkan semangat kebersamaan, kreativitas masyarakat dan bersedia melakukan perubahan-perubahan terhadap tradisi-tradisi yang menghambat; dan
d. Membangun kemitraan dengan pemerintah, kaum intelektual, dan lembaga-lembaga terkait, serta upaya legitimasi program agar dapat memberikan jaminan terhadap prioritas hak-hak masyarakat, dan pemerataan kesempatan usaha.
(7) Strategi pemantapan fungsi kawasan perbatasan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan kemanan dan stabilitas kawasan perbatasan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
a. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan;
b. Mengembangkan distrik-distrik perbatasan dan kampung-kampung perbatasan sebagai pintu gerbang negara berdasarkan kesepakatan dengan negara tetangga;
c. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan pendidikan terpadu di kawasan perbatasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kedua Negara; dan
d. Meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan pada pintu-pintu perbatasan Negara.
(8) Strategi perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
a. Menentukan  kawasan rawan bencana berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan norma, peraturan, standar, dan ketentuan;
b. Menentukan distribusi peruntukan ruang dalam suatu kawasan rawan bencana yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya yang dilakukan melalui kajian terhadap tingkat kerawanan bahaya serta tingkat risiko yang dihadapi suatu wilayah terhadap suatu jenis bahaya;
c. Menetapkan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagai sebuah acuan yang harus digunakan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana; dan
d. Memberikan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada semua stakeholder menyangkut kebencanaan dari mulai tindakan pencegahan, tindakan pada saat bencana terjadi, dan tindakan setelah bencana terjadi.


BAB III    
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5    

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri atas:
a. pusat-pusat kegiatan; 
b. sistem jaringan prasarana uatama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Pusat Pusat Kegiatan

Pasal 6    

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten  Pegunungan Bintang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. PKSN;
b. PKL;
c. PPK; dan
d. PPL
(2) PSKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Batom di Distrik Batom
(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Oksibil di Distrik Oksibil
(4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Teraiplu di Distrik Teraiplu
(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Iwur di Distrik Iwur;
b. Awimbon di Distrik Awinbon;
c. Kiwirok di Distrik Kiwirok;
d. Okbibab di Distrik Okbibab;
e. Bias di Distrik Murkim;
f. Eupumek di Distrik Eupumek; dan
g. Borme di Distrik Borme.
(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
a. Pepera di Distrik Pepera;
b. Turwe di Distrik Bime;
c. Apmisibil di Distrik Okbibab;
d. Aboy di Distrik Aboy;
e. Okyop di Distrik Kiwirok Timur;
f. Arintap di Distrik Kawor;
g. Tarup di Distrik Tarup;
h. Dabolding di Distrik Kalomdol;
i. Oksebang di Distrik Oksebang;
j. Wonbakon di Distrik Serambakon;
k. Alemsom di Distrik Alemsom;
l. Oksop di Distrik Oksop;
m. Komok di Distrik Oklip;
n. Okelwel di Distrik Okhika;
o. Oksamol di Distrik Oksamol;
p. Baser di Distrik Okbemtau;
q. Awinbon di Distrik Awinbon;
r. Bape di Distrik Okbape;
s. Bulangkop di Distrik Okaom;
t. Pamek di Distrik Pamek;
u. Nongme di Distrik Nongme;
v. Batani di Distrik Batani;
w. Terfones di Distrik Yefta; dan
x. Mot di Distrik Mofinop.


Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Prasarana Utama 

Pasal 7    

(1) Sistem jaringan prasarana uatama yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. Sistem Jaringan Transportasi Darat; dan 
b. Sistem Jaringan Transportasi Udara
(2) Sistem Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 1    
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8    

(1)    Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.    jaringan jalan;
b.    jaringan prasarana lalu lintas; 
c.    jaringan sungai.
(2)    Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a.    Jaringan jalan Kolektor Primer K1 yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, terdiri atas:
1.    Ruas jalan Oksibil – Iwur;
2.    Ruas jalan Iwur – Waropko; dan 
3.    Ruas jalan Dekai – Oksibil.
b.    Jaringan jalan Kolektor Primer K4 yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, terdiri atas ruas jalan Ubrub-Web (Kabupaten Kerrom)-Bias – Mot – Batom – Okyop – Oksamol – Pepera – Oksibil.
c.    Jaringan Jalan lokal primer yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, terdiri atas:
1.    Ruas jalan Batom – Aboy –Teiraplu – Nawa – Lereh – Kaureh (Kabupaten Jayapura); 
2.    Bias – Teiraplu – Batani – Kabupaten Yahukimo;
3.    Batom – Okngam – Borban;
4.    Jalan lingkar (ring road) kawasan perkotaan Oksibil;
5.    Ruas jalan Okyop – Oklip-Kiwirok – Okhika – Okbibab – Okbab - Borme – Nongme – Batani – Lereh – Kaureh (Kabupaten Jayapura); 
6.    Ruas Jalan Awimbon - Arintap – Iwur – Tarub – Denom – Marantikin – Oktedy (perbatasan PNG); 
7.    Ruas jalan Okbibab – Bime – Eupumek – Pamek – Nalsa (Kabupaten Yahukimo);
8.    Ruas Jalan Aboy -  Baser–Okhika- Kiwirok – Oklip-Pepera;
9.    Tinibil – Bomding- Tumorbil (PNG); 
10.    Ruas Jalan Nongme - Bime
11.    Batom – Yapsy (PNG);
12.    Ruas jalan Okbape – Sumtamon – Seradala (Kabupaten Yahukimo).
d.    Jembatan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, terdiri atas:
1.    Jembatan Digoel I;
2.    Jembatan Digoel II;
3.    Jembatan Digoel III;
4.    Jembatan Idim;
5.    Jembatan Bao;
6.    Jembatan Oksibil;
7.    Jembatan Oknimno;
8.    Jembatan Seram;
9.    Jembatan Oktak;
10.    Jembatan Oknangul;
11.    Jembatan Okhika;
12.    Jembatan Oktautaka;
13.    Jembatan Okngo;
14.    Jembatan Okbi;
15.    Jembatan Okyako;
16.    Jembatan Oklip;
17.    Jembatan Okbon;
18.    Jembatan Okik;
19.    Jembatan Okngam;
20.    Jembatan Okbem;
21.    Jembatan Sekame;
22.    Jembatan Okbab;
23.    Jembatan Kirime;
24.    Jembatan Kameme;
25.    Jembatan Bime;
26.    Jembatan Eipumek;
27.    Jembatan Pamek;
28.    Jembatan Nongme;
29.    Jembatan Borme;
30.    Jembatan Weime;
31.    Jembatan Batani;
32.    Jembatan Oktau;
33.    Jembatan Lunme;
34.    Jembatan Bautme; dan
35.    Jembatan Nawa 
(3)    Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.    Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Oksibil Distrik Oksibil;
b.    Terminal penumpang Tipe C terdapat di Batom, Bias, Iwur, dan Teiraplu; dan
(4)    Jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a.    Alur pelayaran sungai, terdiri atas: 
1.    Okbemtau- Aboy- Jetfa -Teiraplu-Jayapura (PP);
2.    Batani-Jayapura (PP);
3.    Batom – PNG – Mot (PP);
4.    Batom – PNG – Bias (PP);
5.    Kalimbu – Kabupaten Keerom (PP);
6.    Kawor-Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel (PP); dan
7.    Awimbon – Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel (PP).
b.    Pelabuhan sungai, terdiri atas:
1.    Pelabuhan Sungai Teirame di Distrik Teiraplu;
2.    Pelabuhan Sungai Muara Ki di Distrik Batani;
3.    Pelabuhan Sungai Aboy di Distrik Aboy;
4.    Pelabuhan Sungai Muara Sifik di Distrik Batom;
5.    Pelabuhan Sungai Bias di Distrik Murkim;
6.    Pelabuhan Sungai Asbi di Distrik Mot;
7.    Pelabuhan Sungai Kalimbu di Distrik Jetfa;
8.    Pelabuhan Sungai Baser  di Distrik Okbemtau;
9.    Pelabuhan Sungai Kawor di Distrik Kawor; dan 
10.    Pelabuhan Sungai Kouh di Distrik Awimbon.

Paragraf 2     
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 9    

(1)    Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a.    Tatanan kebandarudaraan ; dan
b.    Ruang udara untuk penerbangan.
(2)    Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a.    Bandar udara pengumpan, terdiri atas:
1.    Bandar Udara Oksibil di Distrik Oksibil;
2.    Bandar Udara Batom di Distrik Batom;
3.    Bandar Udara Kiwirok di Distrik Kiwirok; 
4.    Bandar Udara Teiraplu di Distrik Teiraplu
b.    Lapangan Terbang, terdiri dari:
1.    Lapangan Terbang Iwur di Distrik Iwur;
2.    Lapangan Terbang Kawor di Distrik Kawor;
3.    Lapangan Terbang Awimbon di Distrik Awimbon;
4.    Lapangan Terbang Tinibil di Distrik Oksamol;
5.    Lapangan Terbang Okbibab di Distrik Okbibab;
6.    Lapangan Terbang Lundo di Distrik Eupumek.
7.    Lapangan Terbang Borme di Distrik Borme;
8.    Lapangan Terbang Bime di Distrik Bime;
9.    Lapangan Terbang Nongme di Distrik Nongme;
10.    Lapangan Terbang Eupumek di Distrik Eupumek;
11.    Lapangan Terbang Pamek di Distrik Pamek;
12.    Lapangan Terbang Okyop di Distrik Okyop;
13.    Lapangan Terbang Oklip di Distrik Oklip;
14.    Lapangan Terbang Kaklup di Distrik Okbibab;
15.    Lapangan Terbang Okpahik di Kiwirok;
16.    Lapangan Terbang Batani di Distrik Borme;
17.    Lapangan Terbang Bape di Distrik Alemsom;
18.    Lapangan Terbang Mot di Distrik Mopinop;
19.    Lapangan Terbang Bias di Distrik Murkim;
20.    Lapangan Terbang Terpones di Distrik Jetfa;
21.    Lapangan Terbang Bemban di Distrik Okbab;
22.    Lapangan Terbang Markum di Distrik Okbab;
23.    Lapangan Terbang Maksum di Distrik Okbab;
24.    Lapangan Terbang Tanime di Distrik Weime;
25.    Lapangan Terbang Luban di Distrik Aboy;
26.    Lapangan Terbang Aboy di Distrik Aboy;
27.    Lapangan Terbang Dewok/Walap Kubun di Distrik Iwur
28.    Lapangan Terbang Tarup di Distrik Tarub;
29.    Lapangan Terbang Hangmata di Distrik Okbemtau;
30.    Lapangan Terbang Baser di Distrik Okbemtau;
31.    Lapangan Terbang Mipol di Distrik Okhika;
32.    Lapangan Terbang Okbap di Distrik Okbab;
33.    Lapangan Terbang Okbape di Distrik Okbape;
34.    Lapangan Terbang Okhika di Distrik Okhika;
35.    Lapangan Terbang Omban di Distrik Borme;
36.    Lapangan Terbang Sape di Distrik Oksop;
37.    Lapangan Terbang Abmisibil di Distrik Okbibab;
38.    Lapangan Terbang Okbem di Distrik Okbemtau;
39.    Lapangan Terbang Weime di Distrik Weime;
40.    Lapangan Terbang Yapil di Distrik Okbab;
41.    Lapangan Terbang Yabasorom di Distrik Eupumek;
42.    Lapangan Terbang Kameme di Distrik Bime;
43.    Lapangan Terbang Onya di Distrik Borme;
44.    Lapangan Terbang Bordamban di Distrik Borme;
45.    Lapangan Terbang Okhim di Distrik Oklip;
46.    Lapangan Terbang Kiwi di Distrik Kiwirok;
47.    Lapangan Terbang Borban di Distrik Okbap;
48.    Lapangan Terbang Lulis di Distrik Aboy;
49.    Lapangan Terbang Arina di Distrik Weime;
50.    Lapangan Terbang Pepera di Distrik Pepera;
51.    Lapangan Terbang Kubibkop di Distrik Oksebang;
52.    Lapangan Terbang Tumbon di Distrik Kawor;
53.    Lapangan Terbang Bunggon di  Distrik Bime;
54.    Lapangan Terbang Tukding di Distrik Kiwirok; dan
55.    Lapangan Terbang Iriamo di Distrik Bime;
56.    Lapangan Terbang Tauban di Distrik Okbab;
57.    Lapangan Terbang Komok di Distrik Oklip
(3)    Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.    ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
b.    Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya


Pasal 10    

(1)    Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a.    sistem jaringan energi;
b.    sistem jaringan telekomunikasi;
c.    sistem jaringan sumber daya air; dan
d.    sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
(2)     Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1     
Sistem Jaringan Energi

Pasal 11    

(1)    Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
a.    Pembangkit tenaga listrik; dan
b.    Jaringan prasarana energi.
(2)    Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a.    Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) meliputi di Distrik Oksibil
b.    Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi: Oksibil, Okbibab, Kiwirok, Bime; Borme, Pepera, Tarub, Kawor, Oksamol, Okyop, Eupomek, Oklip, Okhika, Okbab, Weime, Nongme, Pamek, Eupomek, Okbape, Alemsom, Oksop, Oksebang, dan Okaom;
c.    Pembangkit Tenaga Listrik Kincir Arus Sungai di Bias, Teiraplu, Aboy, Batani, Batom, Okbemtau, Mot, Awimbon, Iwur, dan Kawor; dan
d.    Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meliputi: di Distrik Kiwirok, Oksibil, Borme, Pamek, Okbemtau, Pepera, Tarub dan Okaom.
(3)    jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a.    Depo BBM di Distrik Oksibil, Kawor, Kiwirok, Okbibab, Batom, Borme, Bime, dan Teiraplu; dan
b.    Penyimpanan BBM untuk mendukung PLTD dan transportasi di Distrik Oksibil, Kawor, Batom, Teiraplu, Kiwirok, dan Borme. 

Paragraf 2    
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12    

(1)    Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
a.    Sistem jaringan seluler; 
b.    Sistem jaringan satelit;
(2)    Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan di Oksibil Distrik Oksibil, Batom di Distrik Batom, Borme di Distrik Borme, Turwe di Distrik Bime, Polobakon di Distrik Kiwirok, Apmisibil di Distrik Okbibab, Teiraplu di Distrik Teiraplu, Bias di Distrik Murkim, Aboy di Distrik Aboy, Tarup di Distrik Tarup, Iwur di Distrik Iwur, dan Tinibil di Distrik Oksamol.
(3)    Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di Pepera Distrik Pepera, Borban Distrik Okbab, Okelwel Distrik Okhika, Mot Distrik Mopinop, Awimbon Distrik Awimbon, Komok Distrik Oklip, Bulangkop Distrik Okaom, Arintap di Distrik Kawor, Eipumek di Distrik Eipumek, Okyop di Distrik Kiwirok Timur.


Paragraf 3    
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 13    

(1)    Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a.    Wilayah Sungai;
b.    Prasarana air baku untuk air minum;
c.    Sistem pengendalian banjir. 
(2)    Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.    WS lintas negara yaitu Wilayah Sungai Mamberamo-Tami-Apauar mencakup DAS Sefic, terdapat di Distrik Murkim, Mofinop, Batom, Kiwirok, Kiwirok Timur,dan Oksamol.
b.    WS lintas negara yaitu Wilayah Sungai Einlanden – Digul – Bikuma mencakup DAS Digoel Hulu, terdapat di Distrik Okbape, Oksop, Okaom, Oksebang, Oksibil Kolomdol, Serambakon, Pepera, Awimbon, Kawor, Tarup, dan Iwur.
c.    WS Lintas Kabupaten yaitu Wilayah Sungai Mamberamo-Tami-Apauar yang mencakup DAS Sobger yang terdapat di Distrik Batani, Teiraplu, Jetfa, Mofinop, Aboy, Batom Okbemtau, Okhika, Obibab, Okbab, Bime, Weime, Borme, Eupumek, Pamek, dan Nongme. 
d.    WS Lintas Kabupaten yaitu Wilayah Sungai Mamberamo-Tami-Apauar yang mencakup DAS Taritatu Tengah yang tedapat di Distrik Batani. 
e.    WS Lintas Kabupaten yaitu Wilayah Sungai Einlanden – Digul yang mencakup DAS Eilanden yang terdapat di Distrik Alemsom, Okbape, dan Eipumek.
f.    WS Lintas Kabupaten yaitu Wilayah Sungai Einlanden – Digul yang mencakup DAS Digul Hulu yang terdapat di Distrik Distrik Okbape, Oksop, Okaom, Oksebang, Oksibil, Kolomdol, Serambakon, Pepera, Awimbon, Kawor, Tarup, dan Iwur.
(3)    Prasarana air baku untuk air minum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mata air Okyu terdapat di Distrik Okaom, mata air Okil/ Pamil terdapat di Serambakon, sungai Bao di Distrik Iwur, Sungai Okyako di Distrik Batom, dan Sungai Okkabnum di Distrik Oksibil, sungai Okik di distrik Kiwirok, Sungai Okheum di Distrik Oklip.
(4)    Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sudetan sungai di kawasan bandar udara di Batom, program geologi teknik (Geotek) di Bandara Batom, serta daerah rawan banjir di Distrik batani, Teiraplu, dan Awimbon.


Paragraf 4    
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 14    

(1)    Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas :
a.    sistem pengelolaan persampahan; 
b.    sistem pengelolaan limbah
c.    sistem jaringan air minum; dan
d.    sistem jaringan drainase.
(2)    sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a.    Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengen Sistem Sanitary Landfill di Distrik Kalomdol, Batom, dan Teiraplu;
b.    Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) di setiap ibukota distrik;
c.    Pengembangan sarana pengangkutan sampah terutama untuk melayani kawasan perkotaan, lingkungan-lingkungan permukiman, areal komersial seperti perdagangan dan pasar; 
(3)    Sistem Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengen menggunakan sistem tangki septik dengan bidang penyerapan melalui IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Distrik Oksibil, Iwur, Batom, Borme, dan Okbibab.
(4)    Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan pipa primer dan pipa sekunder yang terdapat di Iwur, Oksibil, Batom, Borme, dan Okbibab;
(5)    Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan terutama di Oksibil.

 
BAB IV    
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian kesatu
Umum

Pasal 15    

(1)    Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, meliputi:
a.    kawasan lindung; dan
b.    kawasan budidaya.
(2)    Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Kawasan Lindung Kabupaten

Pasal 16    

Kawasan lindung Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  16 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a.    kawasan hutan lindung;
b.    kawasan perlindungan setempat;
c.    kawasan suaka alam; dan
d.    kawasan rawan bencana alam; dan
e.    kawasan lindung geologi

Pasal 17    

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a tersebar di Distrik Alemson, Awimbon, Batani, Batom, Bime, Eipumek, Iwur, Jetfa, Kawor, Kiwirok, Kiwirok Timur, kalomdol, Murkim, Okbape, Okbemtau, Oklip, Oksamol, Oksebang, Oksibil, Oksop, Pepera, Serambakon, Tarup, dan Teiraplu .

Paragraf 2     
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 18     

(1)    Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas : 
a.    kawasan sempadan sungai; dan
b.    kawasan sekitar mata air;
(2)    Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di wilayah aliran Sungai Sifik, Digul, Oktau, Okngam, Nongme, Oklip, Armase, Kameme dan Okyako yang  tersebar di seluruh distrik dengan ketentuan:
a.    daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
b.    daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
c.    untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
(3)    Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di mata air Okyu, Oksob, Oksibil, Okbon, Okdenom, Oksakub, Oknimno, Oknangul, Okik, Okhika, Okngo, Okbem, Oklip, Oksamol, Oknonka, Okautaka, Okbi, Okbab, Meme, Ailme, Kameme, Oku, Okpeteng dan Okil/ Pamil dengan ketentuan jari-jari sebesar 200 meter di sekitar mata air.

Paragraf 3    
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 19    

(1)    Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas kawasan suaka margasatwa.
(2)    Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a.    Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja terdapat di Distrik Batani. 
b.    Kawasan Suaka Margasatwa, Alam Pegunungan Bintang terdapat di Distrik Batani, Distrik Pamek, Distrik Eupamek, Distrik Bime, Distrik Nongme, Distrik Borme, Distrik Teraiplu, Distrik Aboy, Distrik Okbab, Distrik Oksop, Distrik Okbibab, Distrik Okinka, Distrik Okbemtau, Distrik Kiwirok, Distrik Okhika, Distrik Kiwirok, Distrik Okbape, dan Distrik Oksebang.

Paragraf 4    
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 20    

(1)    Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:
a.    Kawasan rawan tanah longsor
b.    Kawasan rawan banjir
(2)    Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat  di Kiwirok, Kiwirok Timur, Oklip, Oksebang, Okaom, Oksop, Alemsom, Bime, Borme, Okbab, Weime, Eipumek, Pamek, Nongme, Bime, Okbape, Okbibab, Pepera, Oksamol, Awimbon  dan Okhika.
(3)    Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Batani, Awimbon, Aboy, Batom, Oksibil, Teiraplu, dan Mofinop, Murkim.

Paragraf 5    
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 21    

(1)    Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri atas :
a.    kawasan cagar alam geologi; dan
b.    kawasan rawan bencana alam geologi.
(2)    Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan keunikan bentang alam Karst, terdapat di Distrik Oksibil,Okaom, Oksop, dan Oksebang. 
(3)    Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Distrik Pamek, Nongme, Batani, Borme, Weime, Okbab, Bime, Eupumek, Okbape, Okbibab, Oksop, Okaon, Oksebang, Oklip, Pepera, Oksamol, Okhika, Kiwirok, Alemsom, Awimbon, dan Kawor.


Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya 

Pasal 22    

Kawasan budidaya Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a.    Kawasan peruntukan hutan produksi;
b.    Kawasan peruntukan pertanian;
c.    Kawasan peruntukan pertambangan;
d.    Kawasan peruntukan pariwisata; 
e.    Kawasan peruntukan permukiman; dan
f.    Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1    
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

Pasal 23    

(1)    Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas :
a.    Kawasan hutan produksi terbatas;
b.    kawasan hutan produksi tetap; dan
c.    kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2)    Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Awimbon, Distrik Jefta, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, dan Distrik Batom.
(3)    Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Awimbon, Distrik Jefta, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Teirplu, Distrik Iwur, dan Distrik Batom.
(4)    Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Eupamek, Distrik Bime, Distrik Wame, Distrik Alemsom, Distrik Awimbon, Distrik Okbape, Distrik Oksop, Distrik Okbibab, Distrik Okbemtau, Distrik Kiwirok, Distrik Okbape, Distrik Okaom, Distrik Oksibil, Distrik Serambakon, Distrik Kalomdol, dan Distrik Kawor.


Paragraf 2    
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 24    

(1)    Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas :
a.    Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b.    Kawasan peruntukan pertanian holtikultura
c.    Kawasan peruntukan perkebunan; dan
d.    Kawasan peruntukan peternakan. 
(2)    Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Kawor, Iwur, Kolomdol, Alemsom dan Awimbon dengan komoditas utama berupa padi ladang, ubi-ubian, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
(3)    Kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik Kawor, Iwur, Kolomdol, Alemsom dan Awimbon dengan komoditas utama berupa padi ladang, ubi-ubian, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
(4)    Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kawasan peruntukan perkebunan kopi dan vanili terdapat di Distrik Oksibil, Kiwirok, Kiwirok Timur, Okbibab, Okbab, Borme, Bime, Eipumek, Okbemtau
(5)    Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di setiap distrik dengan jenis ternak berupa ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas.


Paragraf 3    
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 25    

(1)    Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas :
a.    Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; 
b.    kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi; dan
c.    Kawasan peruntukan pertambangan galian industri. 
(2)    Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.    Pertambangan mineral logam berupa emas, perak, besi, tembaga, dan mineral logam lainnya terdapat di : 
1.    Kawasan Gunung Antarez yang terdapat di Distrik Kiwirok Timur, Oklip, Oksamol, Pepera, dan Tarub; dan
2.    Kawasan Gunung  Aplim Apom/ Puncak Mandala yang terdapat di Distrik Bime, Borme, Eipumek, Weime,  Pamek, Okbap, Okbibab, Alemsom, Oksop, Oksebang, Serambakon, dan Okbape.
3.    Kawasan Gunung Sikikawi yang terdapat di Distrik Mopinop, Murkim, Jetfa
b.    Pertambangan batubara terdapat di sekitar Distrik Awimbon, Kawor, Okbape bagian selatan, dan Iwur.
(3)    Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sekitar Distrik Awimbon.
(4)    Kawasan peruntukan pertambangan bahan galian c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Oksibil, Kiwirok Timur, Oklip, Batom, Okbemtau, Aboy, Okaom, Oksop, Okbibab, Okbab, Okhika, dan Alemsom berupa marmer, pasir, batu, lempung, batu apung (pumice), batu andesit, dan obsidian.

Paragraf 4    
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 26    

(1)    Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
a.    kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
b.    kawasan peruntukan pariwisata alam. 
(2)    Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Serambakon berupa miniatur adat. 
(3)    Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a.    Air terjun bawah tanah di Distrik Serambakon;
b.    Gua Kelelawar di Distrik Kalomdol dan Distrik Batom; 
c.    Salju abadi di Puncak Mandala yang terdapat di Distrik Bime dan Distrik Oksop;
d.    Wisata arung jeram di Sungai Armase dan Sungai Sifik;
e.    Wisata lintas alam di Pegunungan karst di Distrik Okaom, Distrik Oksop, dan Distrik Oksebang; 
f.    Terowongan alam (Yakum Olyengyeng) di Distrik Oksebang; dan
g.    Gua Sibilbuk di Distrik Oksibil.

Paragraf 5    
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 27    

(1)    Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas : 
a.    kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b.    kawasan peruntukan permukiman perkampungan.
(2)    Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.    Batom di Distrik Batom;
b.    Oksibil di Distrik Oksibil dan Distrik Kalomdol;
c.    Teraiplu di Distrik Teraiplu;
d.    Iwur di Distrik Iwur;
e.    Awimbon di Distrik Awimbon;
f.    Polobakon di Distrik Kiwirok;
g.    Abmisibil di Distrik Okbibab;
h.    Bias di Distrik Murkim;
i.    Eupamek di Distrik Eupamek; dan
j.    Borme di Distrik Borme.
(3)    Kawasan peruntukan permukiman perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang.


Paragraf 6    
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 28    

(1)    Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i terdiri atas 
a.    kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
b.    kawasan industri. 
(2)    Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas :
a.    Kawasan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Oksibil, Iwur, Batom, Bias, dan Teiraplu; dan
b.    Kawasan perdagangan dan jasa skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Distrik.
(3)    Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
a.    Kawasan industri besar yang terdapat di Distrik Iwur, Tarup, Oksamol, dan Awimbon;
b.    Kawasan industri sedang yang terdapat di Distrik Oksibil, Batom, Teiraplu, Batani, dan Murkim;
c.    Kawasan industri rumah tangga yang tersebar di seluruh distrik;


Pasal 29    

(1)    Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 - 27 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)    Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Pegunungan Bintang.


BAB V    
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
 
Pasal 30    

(1)    Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri atas :
a.    Kawasan Strategis Nasional;
b.    Kawasan Strategis Provinsi; dan 
c.    Kawasan Strategis Kabupaten.
(2)    Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31    

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, adalah  Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Negara:

Pasal 32    

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a.    Kawasan Wilayah Pegununungan Tengah Bagian Timur yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu di Kawasan Perkotaan Oksibil; 
b.    Kawasan wilayah Pegunungan Tengah yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo-Foja dan Suaka Margasatwa Pegunungan Bintang

Pasal 33    

(1)    Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a.    kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; 
b.    kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
c.    kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2)    Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a.    Kawasan perkotaan, terdapat di Kawasan perkotaan Oksibil, Batom dan Teiraplu; dan Iwur
b.    Kawasan pengembangan agribisnis dan agroforestry di Distrik Kawor.
c.    Kawasan ekowisata yang tersebar di Distrik Serambakon, Kalomdol, Batom, Bime, Oksop, Oksibil, Okaon, Oksebang. Kiwirok, Oklip, Oksamol
(3)    Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah kawasan pelestarian adat dan budaya manusia Aplim Apom melalui miniatur adat di Disrik Serambakon.
(4)    Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yaitu 
a.    Kawasan Cagar Alam Geologi berupa rangkaian pegunungan karst di Distrik Oksibil, Okaom, Oksop, dan Oksebang.
b.    Kawasan Perlindungan Wilayah sungai di daerah Sungai Digul, Sungai Mamberamo, Sungai Sific, dan Sungai Oknimno/Eilanden.

Pasal 34    

(1)    Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. 
(2)    Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


BAB VI    
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 35    

(1)    Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2)    Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3)    Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36    

(1)    Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)    Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
(3)    Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


BAB VII    
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37    

(1)    Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
(2)    Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
a.    ketentuan umum peraturan zonasi;
b.    ketentuan perizinan;
c.    ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d.    arahan sanksi.


Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 38    

(1)    Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
(2)    Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
a.    ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b.    ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
c.    ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
1.    kawasan sekitar prasarana transportasi;
2.    kawasan sekitar prasarana energi; 
3.    kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
4.    kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
(3)    Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 39    

(1)    Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)    Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3)    Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 40    

(1)    Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), terdiri atas :
a.    Rekomendasi Advice Planning (AP) atau Keterangan Rencana (KP);
b.    Izin Kegiatan (Sektoral) yaitu Izin Prinsip dan Izin Tetap;
c.    Izin Pertanahan yaitu Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah
d.    Izin Perencanaan dan Bangunan yaitu Izin Peruntukan Penggunaan Lahan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha (ITU)
e.    Izin Lingkungan yaitu Izin HO dan Persetujuan RKL dan RPL
f.    Izin Operasional yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perdagangan (TDP), surat ijin operasional kesehatan, surat ijin operasional pendidikan.
(2)    Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 41    

(1)    Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2)    Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3)    Disinsentif dikenakan  terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42    

(1)    Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah atau pengusaha kepada masyarakat, maupun oleh pemerintah daerah kepada pengusaha.
(2)    Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43    

(1)    Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri atas :
a.    insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
1.    Pemberian kompensasi /imbalan;
2.    Pemberian Penghargaan;
3.    Pembangunan dan penyediaan infrastruktur; dan
4.    kerjasama pendanaan;
5.    subsidi silang;
6.    kemudahan prosedur perizinan; 
b.    insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
1.    Pemberian kompensasi/Imbalan;
2.    Sewa ruang;
3.    Penyediaan infrastruktur
4.    Pemberian penghargaan
5.    Kemudahan prosedur perizinan
6.    Keringanan pajak
7.    keringanan retribusi; 
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 44    

(1)    Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri atas :
a.    disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
1.    Pengenaan pajak yang tinggi;
2.    Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
3.    Pengenaan kompensasi.
b.    disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
1.    Pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi;
2.    Pencabutan izin;
3.    Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
4.    Pengenaan kompensasi.
5.    pembatalan insentif; 
6.    rekomendasi penangguhan perpanjangan izin; dan/atau
7.    pencabutan izin; 
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 45    

(1)    Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(2)    Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
a.    pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
b.    pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c.    pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
d.    pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
e.    pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
f.    pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g.    pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.


Pasal 46    

(1)    Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
a.    peringatan tertulis
b.    penghentian sementara kegiatan;
c.    penghentian sementara pelayanan umum;
d.    penutupan lokasi;
e.    pencabutan izin;
f.    pembatalan izin;
g.    pembongkaran bangunan;
h.    pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i.    denda administratif.
(2)    Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
a.    peringatan tertulis
b.    penghentian sementara kegiatan;
c.    penghentian sementara pelayanan umum;
d.    penutupan lokasi;
e.    pembongkaran bangunan;
f.    pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
g.    denda administratif.

Pasal 47    

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII    
KELEMBAGAAN

Pasal 48     

(1)    Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2)    Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.


BAB IX    
HAK , KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 49    

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a.    mengetahui rencana tata ruang;
b.    menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c.  memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d.   mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f.  mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.


Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 50    

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a.    menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.    memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.    mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d.    memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.


Pasal 51    

(1)    Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)    Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.


Bagian Ketiga
Peran masyarakat

Pasal 52    

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:
a.    partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b.    partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c.    partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.


Pasal 53    

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat berupa : 
a.    memberikan masukan mengenai : 
1.    persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2.    penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3.    pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4.    perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5.    penetapan rencana tata ruang.
b.    melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 54    

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a.    masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b.    kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.    kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.    peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e.    kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f.    kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 55    

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a.    masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b.    keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c.    pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.  pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e.  pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.


Pasal 56    

(1)    Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2)    Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
(3)   Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.


Pasal 57    

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 58    

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X    
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59    

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a.    penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b.    penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c.    pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d.    mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e.    penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f.    penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.


Pasal 60    

(1)    Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)  Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)    Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
(4)  Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)   Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
(6)  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


BAB XI    
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61    

(1)    Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)    Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a.    izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.    izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 
1.    untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 
2.    untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3.    untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
c.    pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.    pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
e.    pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.


BAB XII    
P E N U T U P

Pasal 62    

(1)    Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 

 

Ditetapkan di Oksibil,
Pada tanggal 2010
        
                                                                    BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG


                                                                      (DRS WELLINGTON L WENDA, M.SI )

 


Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal 2011
 
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

 

 


(DRS JHON ZINE TUJUWALE, M.SI)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2010 NOMOR...............

 

 

 

 

 
PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR :               TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG


I.    UMUM
    
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya merupakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan perencanaan tata ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip: daya dukung lingkungan, keseimbangan alam dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk mengendalikan pemanfaatan lahan yang bersifat lintas batas dan regional seperti apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Secara umum peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota ini berisikan tentang arahan pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Kabupaten Pegunungan Bintang yang lahir dan dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagi perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pegunungan Bintang dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistim dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi perpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal  1 s/d Pasal  14
Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat.

Dasar perencanaan : Untuk mencegah pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga rembesan air dapat dihindarkan.

Huruf b dan c 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan menggunakan pipa primer maksudnya jaringan pipa yang dihubungkan dari bak penampungan air yang kemudian disalurkan melalui pipa sekunder dan dialiri rumah penduduk. Yang dimaksud dengan pipa sekunder maksudnya pipa yang dihubungkan langsung dari bak penampungan air kemudian dialiri ke rumah penduduk. 

Ayat (4) dan ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 16 s/d pasal 40 
Cukup jelas


Pasal  41 ayat (1) 
Huruf a 
Izin Prinsip :persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Kepala BKPM atau surat pemberian persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Izin Prinsip. 

Huruf b
Izin lokasi : persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominanyang telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam  dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu  dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah:

Huruf c 
Izin penggunaan pemanfaatan tanah : izin perencanaan dan atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK.

Huruf d 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntuan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH. 

Ayat (2)
Cukup jelas 

Pasal 42 s/d Pasal 47
Cukup jelas 

Pasal 48 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

Pasal 49 s/d Pasal 63
cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR...............

 

 

 

 

 

 

KAIDAH PELAKSANAAN DAN
PEDOMAN TRANSISI


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2015 merupakan instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan program kegiatan pembangunan Kabupaten, juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini, sepatutnya dijadikan pegangan, patokan, ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang hingga tahun 2015.   


9.1.    Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
  2. Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan serta evaluasi RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015;
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berjangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) berjangka waktu 1 tahun untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak;
  5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015, BAPPEDA berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD, serta membangun komunikasi dalam organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, menyangkut pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD.
  6. Untuk merealisasikan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 3 (tiga) prinsip utama yaitu :
  • Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan SMART Planning, yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (Specific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan waktu (Time). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada Common Goals tahunan Kabupaten Pegunungan Bintang merujuk pada rencana capaian sosok Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2014 berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. Common Goals merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan Pemerintahan dan Dunia Usaha maupun Masyarakat, terdiri dari : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan. Common Goals dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan.
     
  • Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
     
  • Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation);
  • Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm Professionalism);
  • Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven). Prinsip dukungan kebijakan keuangan  mengikuti kebutuhan program terpilih (Money Follow Program Selected Policy);

   7.   Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator target, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh BAPPEDA (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi.

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele