Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
A. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi


Secara geografis Kabupaten Pegunungan Bintang terletak diantara 14005’00’’-14100’00’’ Bujur Timur dan 304’00’’-520’00’’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 15.568 km2 atau 1,63% dari luas Provinsi Papua. Distrik Teiraplu  merupakan distrik terluas yaitu 1.469 Km2 atau 9,37%, sedangkan Distrik Ok Sebang merupakan distrik  terkecil  yaitu 22 Km2 atau  0,14% dari total luas Kabupaten Pegunungan Bintang.
Secara administrasi Kabupaten Pegunungan Bintang terletak di antara 4 (empat) Kabupaten dan  1 (satu) Negara  yakni  :  

Sebelah Utara          :           dengan Kabupaten Keerom dan Jayapura

Sebelah Selatan      :           dengan Kabupaten Boven Digoel

Sebelah Barat          :           dengan Kabupaten Yahukimo

Sebelah Timur          :           dengan Negara PNG

 

Pada awal berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2002 jumlah Distrik adalah sebanyak 6 Distrik, lalu dimekarkan menjadi 10 Distrik pada tahun 2005, 12 Distrik pada tahun 2006 dan tahun 2008 menjadi 34 Distrik. 

Kondisi saat ini di Kabupaten Pegunungan Bintang yang telah dimekarkan menjadi 34 distrik dan 277 kampung adalah untuk pertimbangan  mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena luasnya wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

 

Tabel 2.1. Nama Distrik dan Luas Wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang 

No

Nama Distrik

Luas Wilayah (km²)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

29.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Iwur

Oksibil

Pepera

Bime

Borme

Okbibab

Aboy

Kiwirok

Kiwirok Timur

Batom

Kawor

Eipumek

Tarup

Kalomdol

Ok Sebang

Serambakon

Alemsom

Oksop

Weime

Okbab

Tairaplu

Oklip

Okhika

Oksamol

Okbemtau

Awinbon

Ok Bape

Ok Aom

Pamek

Nongme

Batani

Yetfa

Murkim

Mofinop

833

248

196

726

602

237

1054

259

404

476

835

306

470

124

22

476

265

317

261

617

1469

46

91

267

769

872

246

133

204

526

833

330

359

811

 

Jumlah

15.683

 

B.Iklim
Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan bagian dari zone tropis. Salah satu ciri daerah tropis adalah tingginya kelembaban udara. Pada tahun 2012, suhu udara rata-rata berkisar antara 12,55 – 28,75 0C dengan kelembaban udara relatif tinggi dimana rata-rata berkisar antara  74 – 81%. Suhu udara antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya wilayah dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai.
Curah hujan di Kabupaten Pegunungan Bintang dipengaruhi oleh keadaan iklim dan topografi. Rata-rata curah hujan selama tahun 2012 adalah 224.1 mm dengan rata-rata hari hujan 22 hari per bulan.

C.Kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada Tahun 2012 adalah sebesar 72.269 jiwa,  dengan kepadatan penduduk 4,6 orang/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4,6%. Secara rinci jumlah penduduk disajikan pada Tabel 2.2. berikut ini.

 

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012

No.

Distrik

Penduduk

(Jiwa)

1.

Iwur

2.484

2.

Oksibil

4.458

3.

Pepera

1.299

4.

Okbibab

2.138

5.

Kiwirok

2.970

6.

Kiwirok Timur

2.150

7.

Kawor

1.199

8.

Tarup

1.360

9.

Kalomdol

1.306

10.

Oksebang

681

11.

Serambakon

2.155

12.

Alemsom

2.210

13.

Oksop

2.163

14.

Oklip

1.805

15.

Okhika

1.456

16.

Oksamol

2.528

17.

Okbemtau

2.795

18.

Awinbon

575

19.

Ok Bape

896

20.

Ok Aom

1.347

21.

Bime

4.340

22.

Borme

3.115

23.

Aboy

1.084

24.

Batom

4.618

25.

Eipumek

4.497

26.

Weime

2.780

27.

Okbab

3.781

28.

Teiraplu

1.496

29.

Pamek

2.079

30.

Nongme

2.277

31.

Batani

1.548

32.

Yetfa

668

33.

Murkim

759

34.

Mofinop

1.252

 

JUMLAH

72.269

Dilihat dari struktur umur, penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang masuk dalam kelompok penduduk usia muda dengan umur antara  0-30 tahun berjumlah 49.598 jiwa. Persentase terbesar terdapat pada kelompok umur 15-49 tahun yang merupakan usia produktif dengan jumlah  42.977 jiwa (59,47%), sedangkan penduduk dengan usia 0–14 tahun persentasenya sebesar 33,68%. Struktur penduduk tersebut menggambarkan Kabupaten Pegunungan Bintang penduduknya didominasi usia muda/produktif sehingga menjadi modal potensial bagi pengembangan daerah. Rincian struktur penduduk, distribusi Penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan 2.4. dibawah ini.

Tabel 2.3. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012

   Umur

   Laki-laki

   Perempuan

   Jumlah

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 – 69

70 – 74

75+

 4.235 

 4.365 

 4,810 

 4,280 

 3,365 

 3,078 

 3,374 

 3,391 

 2,979 

 2,307 

 1,459 

 780 

 434 

  221

94

61

 3.659 

 3.554 

 3.718 

 3,302 

 3,047 

 3,240 

 3,438 

 3,202 

 2,386 

 1,578 

 9,916 

 483 

 271 

137

60

35

 7,894 

 7,919 

 8,528 

 7,582 

 6,412 

 6,318 

 6,812 

 6,603 

 5,365 

 3,885 

 2,375 

 1,263 

 705 

358

154

96

JUMLAH

39.233

33.036

72.269

 

Tabel 2.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang menurut Distrik Tahun 2012

No

Distrik

Luas Daerah

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk per Km2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

29.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Iwur

Oksibil

Pepera

Bime

Borme

Okbibab

Aboy

Kiwirok

Kiwirok Timur

Batom

Kawor

Eipumek

Tarup

Kolomdol

Ok Sebang

Serambakon

Alemsom

Oksop

Weime

Okbab

Tairaplu

Oklip

Okhika

Oksamol

Okbemtau

Awinbon

Ok Bape

Ok Aom

Pamek

Nongme

Batani

Yefta

Murkim

Mofinop

833

248

196

237

259

404

835

470

124

22

476

265

317

46

91

267

769

872

246

133

726

602

1.054

476

306

261

617

1.469

204

526

833

330

359

811

2,484

4,458

1,299

4,340

3,115

2,138

1,084

2,970

2,150

4,618

1.199

4,497

1,360

1,306

881

2,155

2,210

2,163

2,780

3,781

1.496

1.805

1,456

2.528

2,795

575

896

1,1347

2,079

2,277

1,548

668

759

1.252

2.98

17.98

6.63

18.31

12.03

5.29

1.30

6.32

17.34

209.91

2.52

16.97

4.29

28.39

7.48

8.07

2.87

2.48

11.30

28.43

2.06

3.00

1.38

5.31

9.13

2.20

1.45

0.92

10.19

4.33

1.86

2.02

2.11

1.54

Jumlah/Total

15 684

72.269

4.61

 
 
D.Kehidupan Beragama
Mayoritas penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang beragama Kristen (Protestas dan Katolik) yaitu sebesar 99,84% yang terdiri dari tujuh denominasi gereja yaitu, Katolik, GKI, KINGMI, GIDI, BAPTIS, GKO dan GBI, sedangkan 0,16% beragama Islam, Hindu, dan Budha. Hubungan antarumat beragama di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat harmonis diimbangi dengan adanya toleransi antarpemeluk agama dan telah dibentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) untuk meningkatkan kerukunan umat. 
Jumlah sarana ibadah terbanyak adalah gereja Protestan sebanyak 155 buah, kemudian gereja Katolik 26 buah, dan masjid/mushola sebanyak 3 buah. Gambaran Keagamaan dan Sarana Ibadah di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6 berikut ini.
 

Tabel 2.5  Gambaran Keagamaan di Pegunungan Bintang

Agama

2012

Jumlah Pemeluk Agama

Sarana Ibadah

Jumlah Rohaniawan

Jumlah Jemaah Haji

72.269 orang

184 buah

547 orang

-

Tabel 2.6 Jumlah Sarana Ibadah di Pegunungan Bintang

 

Sarana Ibadah

2009

2010

2011

2012

Gereja Katolik / Kapel

 

 

18

26

Gereja Kristen

 

 

92

155

Masjid / Mushola

 

 

1

3

Pura

 

 

 

0

Vihara

 

 

 

0

Pembinaan dan pelayanan umat dalam kehidupan beragama di Kabupaten Pegunungan Bintang masih menghadapi berbagai kendala karena keterbatasan tenaga yang dapat melayani umat sampai ke pedalaman-pedalaman dan kapasitas pelayanan umat yang ada saat ini belum mendalami adat-istiadat, serta masih minimnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengakses keterjangkauan daerah-daerah sasaran pelayanan.

 

E.Budaya Masyarakat


Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh berbagai etnis dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan program pembinaan secara intensif akan dapat mendukung percepatan pembangunan. Suku-suku asli di Pegunungan Bintang terdiri dari Suku Ngalum yang menjadi suku terbesar diikuti Suku Ketengban dan Suku Murop. Suku-suku tersebut termasuk dalam ras negrito Melanesia yaitu Suku Ngalum atau Sibil dan termasuk dalam wilayah La Pago dari kelompok etnis Ok dimana sehari-harinya bertutur bahasa Ngalum. 
Pusat penyebaran Suku Ngalum berada di Distrik Oksibil, Kiwirok, Okbibab, dan Iwur. Secara administrasi Suku Ngalum di Kabupaten Pegunungan Bintang berada diantara 4 suku lain, yakni : 

  1. sebelah Timur berbatasan dengan Suku Ngalum di Oketedi Distrik Tabubil di Negara Papua Nugini dengan tutur bahasa yang sama yaitu Ngalum.
  2. sebelah Barat berbatasan dengan Suku Ndani di Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo.
  3. sebelah Utara berbatasan dengan Suku Ketengban di Distrik Borme.
  4. sebelah Selatan berbatasan dengan Suku Ngalum-Iwur atau biasa disebut Suku Murop.

Menurut kepercayaan orang setempat/orang asli Pegunungan Bintang, bahwa mereka berasal dari Apom Ulki (puncak salju abadi, tempat manusia pertama diciptakan). Penyebaran orang Ngalum berawal dari satu Ap Iwol di Apom Ulki yaitu suatu Indegenous Institution yang secara fisik berwujud Abib yang berarti Rumah Keluarga yang Iwol berarti suci atau sakral. Dalam arti non-fisik adalah suatu community organization  dan stelsel aktif yang menampung dan menggerakan partisipasi dari seluruh warga se-Abib Iwol. Stelsel Abib Iwol kemudian tersebar menjadi 2 (dua) yaitu Ap Iwol Barat dan Ap Iwol Timur yang selanjutnya berkembang menjadi 4 (empat) marga besar yang menjadi turunan dari 4 (empat) anak dan membentuk Ap Iwol masing-masing, yaitu : Ap Iwol Uropmabin, Ap Iwol Kasibmabin, dan Ap Iwol Kalak Mabin yang selanjutnya anak cucu (marga) suku bangsa Ngalum menyebar dan semakin menambah banyak jumlah Ap Iwol. Dengan demikian seluruh komunitas yang tinggal baik di Barat, Timur, Utara maupun yang tersebar di sebelah Selatan Pegunungan Bintang tetap diakui sebagai orang Ngalum meskipun dengan sebutan suku yang berbeda. Abil Iwol yang menyebar ke Timur sampai ke Tabubil di Western Province (PNG) dan di Telefomin, Sun-down Province (PNG) tetap disebut Ngalum, yang ke Utara disebut Armase dan ke Barat disebut Ketengban. Sebelah Selatan (Iwur/Kawor) dikenal dengan nama Murop Kambom sementara yang ke Timur Laut disebut Suku Murkim. Perbedaan penamaan tersebut diakui sebagai akibat dari penyebaran Ap Iwol yang makin meluas dan bukan perbedaan sendi-sendi substansial.

Setiap rumah keluarga se-Abib Iwol memiliki hak atas tanah ulayat yang pemiliknya melekat pada Ap Iwol yang diatur oleh seorang tua adat yang dipilih bukan karena turunan melainkan karena kemampuan menyelami rahasia dan muatan adat (orientasi kualitatif). Etos kerja kolektif adalah salah satu roh dari Ap Iwul yang mencuat ketika mereka terjun atas perintah Tua Adat untuk menggarap lahan/kebun bersama (kelompok Ap Iwol). Tiap orang yang terlibat dalam kegiatan kolektif se-Ap Iwol merasa telah mengaktualisasi dirinya dalam identitas dan peranserta dalam kegiatan telah menjadi konsekuensi keberadaannya.
Orang dari Ap Iwol yang berbeda tidak biasa dan dipandang tidak mungkin seluruh potensinya secara utuh dalam suatu kerja kolektif karena terbentur hak atas tanah, sejarah keturunan, hutan adat (benda pusaka), berbeda Bokam (rumah inisiasi), serta berbeda Bokam Iwol (induk rumah inisiasi, bersifat sakral).

       Sistem kekerabatan terkecil dalam tatanan hidup suku bangsa Ngalum  yaitu keluarga Batih. Keluarga-keluarga Batih ini tergabung dalam suatu pola hubungan berdasarkan lingkaran Abib Iwol (Rumah Keluarga). Sejumlah Abib Iwol (kesamaan penyebaran dan posisi geografis) tergabung dalam Bokam Iwol dan tunduk pada satu sistem pendidikan (Basen di Barat atau Tena Kamil Timur). Susunan keluarga terbangun atas prinsip “Patrilineal” (garis keturunan laki-laki atau ayah) dimana laki-laki dipandang memiliki Power Magic (simbol kekuatan dan kekuasaan) yang pantas menjadi pemimpin (Tua-tua Adat). Interaksi intensif lebih benyak terjadi dalam ikatan Ap Iwol sementara hubungan dengan Ap Iwol lainnya semakin dekat karena hubungan perkawinan dan hutang jasa di waktu perang. Perkawinan dilakukan dengan mengambil perempuan dari marga yang berbeda dari satu Abib Iwol atau dari Abib Iwol lain. Lelaki dari keluarga Singpanki, Delal, Ningmabin, Bidana, Bamulki, dan Tapior (satu Abib Iwol) diperbolehkan mengambil perempuan dari lingkarannya sendiri atau dari keluarga Oktemka dan Kakyarmabin yang tergabung dalam lingkaran Ap Iwol lain.

Kepemimpinan adat masyarakat Ngalum menganut pandangan ‘Patriactraht’ sehingga pemimpin adat selalu laki-laki. Pemimpin tertinggi dalam satu Abib Iwol yaitu Tua Adat yang dibantu oleh kepala-kepala rumah (clan) sesuai spesialisasinya di dalam berbagai urusan kemasyarakatan, sosial, politik, dan keamanan. Penentuan seorang Tua Adat tidak berdasarkan hubungan turun temurun akan tetapi lebih karena kemampuan individunya (Primus Inter Pares). Orientasi kualitatif yang kuat dalam seleksi Tua Adat akan menempatkan Tua Adat sebagai figur yang penuh percaya diri dalam memimpin ritme kehidupan keluarga se Abib Iwol. Keterlibatan warga dalam tiap kegiatan komunal didahului pengakuan atas eksistensi kualitatif seorang pemimpin.

 

 

 

Saat ini orang Ngalum di seluruh Pegunungan Bintang telah membentuk sebuah Dewan Adat dengan jaringan organisasi yang agak modern. Ada struktur Dewan Adat Pusat yang berkedudukan di Oksibil dan terdapat struktur cabang di setiap Distrik. Motivasi mendasar dari pembentukan lembaga adat ini adalah untuk mengembalikan eksistensi kemasyarakatan Ngalum pada institusi Abib Iwol sesuai alur penyebarannya. Dewan ini dibentuk di Oksibil pada tahun 1997 dimana seluruh tokoh atau tua-tua adat dan masyarakat Ngalum dari 6 (enam) Distrik berkumpul untuk berperanserta secara penuh dengan dipandu pihak gereja Katholik dan Pemerintah. Hal ini disebabkan lembaga adat ini harus berfungsi otonom sebagai mitra sejajar dengan gereja dan pemerintah. Basis dan ujung tombak lembaga adat paling bawah yaitu Abib Iwol  yang merupakan kelompok komunal satu rumah keluarga baik untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di Kabupaten Pegunungan Bintang juga terdapat masyarakat dari suku lain, mulai dari suku-suku di kawasan Pegunungan Tengah seperti Jayawijaya, Paniai, juga dari wilayah pesisir seperti Jayapura, Biak, Serui, hingga masyarakat non-Papua, seperti Suku Buton, Toraja, Jawa, hingga Sumatera. Mereka datang dengan berbagai tujuan, mulai dari berdagang, penyebaran agama, bekerja sebagai PNS, dan sebagainya. Masyarakat asli dan suku bangsa lainnya tetap hidup rukun dan harmonis.

Untuk menciptakan iklim yang harmonis dalam kehidupan kemasyarakatan, nilai-nilai kebudayaan perlu dikembangkan sehingga mampu merespon perubahan sosial (modernisasi) secara positif dan produktif sejalan dengan perkembangan nilai-nilai budaya bangsa. Salah satu bentuk pelestarian nilai budaya dimaksud adalah pelaksanaan festival seni dan budaya yang juga dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah. Disamping keanekaragaman budaya yang potensial untuk dijadikan obyek studi wisata, kondisi alamnya juga potensial sebagai obyek wisata. 

Keterbatasan aksesbilitas wilayah berakibat pada rendahnya tingkat pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, sebagian besar penduduk belum dapat menikmati fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi dan drainase lingkungan, sarana perumahan dan permukiman. Sarana pendidikan pun belum tersebar secara merata di setiap distrik. Pemberdayaan kelembagaan guna mendukung kegiatan sektor perekonomian seperti kegiatan petanian ataupun peternakan juga masih kurang optimal. Pada sisi lain, implementasi pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlihat kurang memperhatikan karakteristik lokal, termasuk pengakuan terhadap hak-hak ulayat/adat masyarakat lokal, sehingga kurang memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aktivitas ekonomi tahun 2012 di kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,36 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB tahun sebelumnya yang mencapai 7,38 persen. Selama empat tahun yaitu periode 2008-2011, pertumbuhan ekonomi di Pegunungan Bintang selalu menunjukkan penurunan. Setelah tumbuh 28,99 persen pada tahun 2008, kemudian turun menjadi 18,33 persen pada 2009. Di tahun 2010 pertumbuhannya menurun menjadi 10,88 persen dan di tahun 2011 mencapai pertumbuhan terendah yakni sebesar 7,38 persen.

Grafik 2.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang 
Tahun 2008-2012 (persen)

 

Perkembangan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2012 relatif lebih baik dari tahun 2011. Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 PDRB atas harga berlaku sebesar Rp. 646,88 miliar, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 753,39 miliar dan mencapai Rp. 832,63 miliar pada tahun 2012.     

 

Grafik 2.2. Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010-2012

Sektor bangunan masih merupakan sektor yang mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2012. Namun jika melihat beberapa tahun sebelumnya, sektor pertanian memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB antara tahun 2008 hingga 2009 akan tetapi pada tiga tahun terakhir, sektor bangunan yang memberikan kontribusi paling besar diantara sektor-sektor yang lain. Di tahun 2012, kontribusi sektor bangunan terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 33,32 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang kontribusinya sebesar 33,79 persen Sementara itu kontribusi sektor pertanian, mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 31,22 persen pada tahun 2012.

Hal sebaliknya terjadi pada sektor jasa-jasa, yang mana pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tahun 2012 sebesar 22.63 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa roda kegiatan ekonomi berkembang cukup baik selama lima tahun terakhir terutama dalam sektor jasa-jasa. 

Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor urutan keempat dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, dimana pada tahun 2011 berperan sebesar 5,23 persen dan pada tahun 2012 sedikit meningkat dari kontribusi pada tahun 2011 yakni sebesar 5,53 persen Sementara itu, peranan sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2012 memberi kontribusi sebesar 4,98 persen. Angka tersebut menurun dari tahun 2011 yang nilainya sebesar 5,48 persen.

Untuk empat sektor lainnya, dalam lima tahun terakhir berperan hanya di bawah 2 persen dan hampir sama pada kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua, sektor listrik merupakan kontributor terendah yang bahkan hampir tidak mempunyai peran terhadap terbentuknya nilai PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang. Demikian juga sektor industri pengolahan yang belum memberikan kontribusi secara signifikan, karena memang sektor ini belum berkembang dalam skala besar di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Tingkat pertumbuhan PDRB secara keseluruhan sangat dipengaruhi pertumbuhan sektoralnya. Artinya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi kecil dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, sebaliknya bila kontribusinya besar dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut akan menjadi lokomotif pertumbuhan PDRB.

Dengan mengalihkan pertumbuhan dan share sektor tahun sebelumnya pada PDRB atas dasar harga konstan, diperoleh sumber pertumbuhan sektoral. Sumber pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kontribusi sektoral dalam mendongkrak perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB sebesar 8,36 persen pada tahun 2012, sebesar 2,90 persen berasal dari sektor jasa. Tingginya share sektor ini karena kontribusinya yang cukup tinggi disertai dengan pertumbuhan yang juga tinggi pada tahun 2012 yakni 18,03 persen.

Selanjutnya sektor pertanian, meskipun pertumbuhannya cukup rendah yakni sebesar 4,90 persen pada tahun 2012, namun karena peranannya terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan di tahun 2011 sangat tinggi, sehingga membuatnya menyumbang 2,32 persen terhadap total pertumbuhan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang 2012. Sekto bangunan, pada tahun 2012 dengan pertumbuhan sebesar 9,07 persen, berperan sebesar 1,93 persen pada total pertumbuhan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang 0,84 persen dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 0,13 persen. Sedangkan dua sektor yakni sektor pengangkutan & komunikasi yang mempunyai laju pertumbuhan sebesar 1,94 persen dan sektor bank, persewaan & jasa perusahaan yang mempunyai laju pertumbuhan sebesar 6,21 persen, sama-sama menyumbang 0,11 persen terhadap pertumbuhan PDRB 2012. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi yakni sebesar 18,18 persen, berperan hanya sebesar 0,13 persen pada total pertumbuhan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sektor yang mempunyai peran paling kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sektor industri pengolahan dengan peranan sebesar 0,01 persen. Meskipun laju pertumbuhan sektor ini paling tinggi namun tidak didukung denga share sektor yang besar sehingga peranan sektor ini terhadap total pertumbuhan PDRB juga sangat kecil.

PDRB per kapita atau per penduduk merupakan nilai perbandingan antara total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Adapun jumlah penduduk yang digunakan saat ini merupakan jumlah penduduk DAU, dan untuk empat tahun sebelumnya menggunakan peramalan (estimasi) kebelakang yang dikenal dengan backcasting estimation. Sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada nilai PDRB nya, PDRB perkapita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, selama lima tahun terakhir PDRB perkapita juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 nilai PDRB perkapita Kabupaten Pegununga Bintang mencapai Rp. 11.52 juta atau meningkat sebesar Rp. 0.9 juta dari tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp. 10.53 juta.

Pada tahun 2012 dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pegunungan Bintang masuk kategori ketidakmerataan rendah. Kesimpulan ini disimpulkan berdasar hasil pengukuran distribusi pendapatan baik menurut Bank Dunia maupun Rasio Gini. 
Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada tahun 2012, 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah dapat menikmati 29,92 persen pendapatan. Angka ini menunjukan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki ketimpangan rendah. 

Tabel 2.7. Distribusi Pendapatan Penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang 
Tahun 2012

Distribusi Kepadatan Penduduk

Kriteria Bank Dunia

 

Gini Rasio

 

40% berpendapatan rendah

29,92

     

       40% bependapatan sedang

37,59

 

0,18

 

40% berpendapatan tinggi

32,48

     

TOTAL

100,00

     

Sejalan dengan hasil Bank Dunia, Rasio Gini pendapatan penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2012 adalah sebesar 0,18 yang berarti berdasarkan indikator rasio gini, maka tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk kategori ketidakmerataan rendah.

Selain itu, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2012 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 26.100 jiwa atau sekitar 35,63% dari jumlah penduduk. Total penduduk miskin di Provinsi Papua sekitar 976.400 jiwa atau 30,66% dari jumlah penduduk Papua. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Pegunungan Bintang menempati posisi ke-15, sementara Kabupaten Merauke menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin sebesar 12,95% dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk berada pada urutan ke-21 dengan jumlah penduduk miskin 39,05%. 

Grafik 2.3. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012

 

B.Kesejahteraan Sosial 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan manusia. Secara teknis, IPM merupakan gabungan dari 3 indeks, yaitu : Indeks Pendidikan, yang meliputi tingkat melek huruf/Angka Melek Huruf (AMH) dan lamanya pendidikan/Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks/Angka Harapan Hidup (AHH) (kesehatan), dan Indeks Daya Beli/Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil (ekonomi). Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2012, IPM Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan peningkatan, yakni dari 48,99 pada tahun 2010 meningkat menjadi 49,45 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 49,83.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2010 adalah 65,76 tahun sedangkan tahun 2011 mengalami peningkatan 66,00 tahun, untuk tahun 2012 yakni 66,24 tahun. Meskipun masih jauh dari rata-rata nasional, namun peningkatan AHH ini mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk, dapat pula diartikan tercukupinya ketersediaan layanan kesehatan dan kualitas hidup yang baik.

Untuk Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pegunungan Bintang masih jauh dari rata-rata. Data survey mengungkapkan bahwa belum ada peningkatan yang signifikan atas Angka Melek Huruf, dalam dua tahun terakhir, 2011-2012, berkisar 32,50 persen. Dengan kata lain, mayoritas penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang belum dapat menikmati pendidikan dengan baik. Banyaknya pembangunan gedung sekolah tidak serta merta meningkatakan angka melek huruf secara signifikan di tahun gedung dibangun. Ada indikator yang lain seperti ketersediaan tenaga pendidik, akses menuju sekolah, kebutuhan gizi, mengingat tingkat keterisolasian wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang yang cukup tinggi. Belum lagi jika dihubungkan dengan arus migrasi yang tidak menjamin bahwa migran yang datang ke Pegunungan Bintang adalah migran yang tidak buta aksara, inilah salah satu penyebab indikator dampak bergerak tidak secepat indikator makro lainnya.

Pengeluaran Riil penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dari tahun 2010 sebesar Rp. 585.040 meningkat menjadi Rp. 588.020 pada tahun 2011, dan Rp. 590.780 pada tahun 2012. Meskipun mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan pencapaian pengeluaran riil yang ideal sebesar Rp. 737.720,- bisa dikatakan kemampuan pendudukan di Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memenuhi penghidupan yang layak masih di bawah kebutuhan minimal. Meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk dapat menjadi indikator tingkat konsumsi kebutuhan atau daya beli masyarakat dan ketersediaan barang yang semakin membaik, namun dimungkinkan juga adanya inflasi yang terjadi dalam setahun sehingga memicu kenaikkan harga barang dan jasa, hal ini mencerminkan bahwa naiknya pengeluaran perkapita disebabkan oleh adanya inflasi yang terjadi. 

Pada tahun 2012 Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki nilai IPM yang tergolong rendah dibanding kabupaten lain di Papua, yakni sebesar 49.83. Tahun 2013 nilai IPM Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar 51,01 (angka sementara) sehingga telah masuk dalam kinerja pembangunan manusia dengan kategori sedang, yang mana capaian IPM diatas 5,0.

Grafik 2.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 – 2013

Komponen IPM juga menunjukkan angka yang cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun. AHH, pada tahun 2010 tercatat 65,76 tahun, tahun 2011 mencapai 66,00 tahun, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 66,24 tahun.

Sementara ini, Angka Melek Huruf juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 Angka Melek Huruf tercatat sebesar 32,32 persen, pada tahun 2011 menjadi 32,50 persen, pada tahun 2012 masih tetap pada angka 32,50 persen. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2011 adalah 2,54 tahun. Pada tahun 2012 hanya meningkat sekitar 0,05 persen menjadi 2,59 tahun.

Untuk kondisi kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, pada tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD sebesar 30,15 persen, tahun 2013 menjadi 63,99 persen. Sedangkan untuk APK SMP dan SMA/SMK cenderung menurun. Tahun 2011 APK SMP 26,97 sebesar persen, tahun 2013 sebesar 22 persen. APK SMA/SMK tahun 2011 sebesar 15,58 persen, tahun 2013 sebesar 22 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) Pada tahun 2011 SD sebesar 19,95 persen, SMP sebesar 9,49 persen, dan SMA sebesar 7,22 persen. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang signifkan, APM SD menjadi 63,48 persen, SMP sebesar 21,81 persen, dan SMA sebesar 10,31 persen.

 

Grafik 2.5. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011-2013

 

 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk yang bersekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar.

Berdasarkan data Susenas, sejak awal dibentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang, capaian APS masih belum memenuhi target wajar 9 tahun. Gambaran ini tercermin dari nilai APS yang masih relatif rendah. Tercata pada tahun 2011 nilai APS usia 7-12 tahun sebesar 20.29 persen, APS usia 13-15 tahun sebesar 39,70 persen, dan APS usia 16-18 tahun sebesar 28,30 persen.

Grafik 2.6.  Perbandingan APS Kabupaten Pegunungan Bintang dan 
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011

 

 

Sedangkan peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2012 sebanyak 20 kasus, pada tahun 2013 menurun menjadi 18 kasus.  Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami hal yang sama, yaitu cenderung menurun. Pada tahun 2012 AKI mencapai 6 kasus sementara pada tahun 2013 AKI tersebut hanya 2 kasus. Selain itu, Angka Kesakitan (Incident Rate) juga mengalami penurunan dari 6/100 penduduk pada tahun 2011 menjadi 4/100 penduduk pada tahun 2012.

Grafik.2.7. Angka Kematian Bayi Tahun 2012-2013

 

Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan penduduk, dihadapkan pada salah hambatan utama yaitu HIV/AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 ada 9 kasus, pada tahun 2012 jumlah ini meningkat menjadi 86 kasus. Pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 162 kasus. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah.  

Grafik 2.8. Data Kasus Pasien Penderita HIV/AIDS

 

C.Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai karakter dominan dalam hal adat dan budaya. Suku asli yang mendiami wilayah ini adalah suku ngalum atau sibil yang berasal dari ras Negrito-Melanesia. Suku ngalum terbagi lagi menjadi beberapa suku kecil seperti; suku ketengban/kupel, suku batom, suku kambom, suku murop,suku lepki dan suku yepta. Susunan keluarga suku ngalum terbangun atas prinsip patrilineal dan laki-laki dipandang mempunyai magic-power (simbol kekuatan dan kekuasaan)
Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang belum memiliki fasilitas olahraga yang memenuhi standar, namun telah ada beberapa fasilitas olahraga sederhana guna menunjang aktifitas/kegiatan olahraga.
Adapun kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan dalam lingkup Kabupaten Pegunungan Bintang selalu meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait yakni Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Grafik 2.9. Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2011-2013

Beberapa penyelenggaraan olahraga tahunan diluar Kabupaten Pegunungan Bintang yang berskala nasional salah satunya adalah dalam bidang olahraga Tinju dimana atlet yang disertakan telah berhasil memperoleh prestasi.

 

2.1.3. Aspek  Pelayanan Umum
A.    Pendidikan
Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang salah satunya ditunjukan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2012, hampir 90 persen penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang (usia 10 tahun keatas) yang belum/tidak mempunyai ijasah SD yaitu mencapai 89,97 persen. Makin tinggi tingkat pendidikan, persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut semakin sedikit.
Tercatat penduduk yag berijasah SD, SMP, SMA dan Diploma/Sarjana di Kabupaten Peguungan Bintangberturut-turut sebesar 4,17 persen, 4,15 persen, 1,13 persen dan 0,58 persen

Grafik 2.10. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut IjazahTertinggi yang Dimiliki di Pegunungan Bintang Tahun 2012.

 

Meningkatnya mutu pendidikan tidak terlepas dari faktor ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana terutama gedung sekolah, serta faktor lain seperti jumlah tenaga pendidik sangat berpengaruh. Tabel dibawah memuat data jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid, jumlah ruang belajar, dari tingkat TK hingga Sekolah Menengah Atas. 

 

Tabel 2.8. Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru 
di Pegunungan Bintang Tahun 2012

 

Uraian

TK

SD

SLTP

SMU

SMK

Jumlah Sekolah (unit)

4

80

12

4

1

Jumlah Guru (orang)

11

247

86

48

16

Jumlah Murid (orang)

142

12.366

1.396

344

145

Rasio Guru Terhadap Murid

1 : 12,9

1 : 50

1 : 16,2

1 : 7,1

1 : 9,0

 
B.Kesehatan
Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang telah menunjukkan pencapaian yang positif.
Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama rumah sakit, puskesmas, apotek, dan posyandu. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 1 (satu) unit. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas Rawat Inap 4 buah, Puskesmas 26 buah, Puskesmas Pembantu 7 unit, Puskesmas Keliling 1 unit, Polindes 10 unit, Posyandu 92 unit dan Pos Obat Desa 30 unit. 
Jumlah tenaga medis dan paramedis terdiri dari : Dokter umum 34 orang (terdiri dari Dokter PNS 5 orang, Dokter PTT Pusat 27 orang, Dokter PTT Daerah 2 orang), Dokter Gigi 2 orang, Perawat 91 orang, Bidan 35 orang, Tenaga Gizi 4 orang, Sanitarian 3 orang, Analis Kesehatan 5 orang dan Asisten Apoteker 5 orang.
Pembinaan kesehatan juga dilakukan melalui Puskesmas yang meliputi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), penyuluhan kesehatan, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk, penelitian epidemologi, fogging, penanggulangan TBC, pembinaan usaha kesehatan masyarakat, dan pembinaan dukun bayi. Disamping itu juga dilakukan pelayanan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, pasien berobat jalan, pasien rawat inap penyakit DBD, dan poliklinik gawat darurat 24 jam.
 

Tabel 2.9. Data Kesehatan Pegunungan Bintang Tahun 2013

 

                Keterangan

 

2012

 

Jumlah Rumah Sakit

 

1 unit

 

Jumlah Puskesmas Rawat Inap

 

4 unit

 

Jumlah Puskesmas

 

26 unit

 

Jumlah Pustu

 

7 unit

 

Jumlah Polindes

 

10 unit

 

Jumlah Posyandu

 

92 unit

 

Jumlah Puskesmas Keliling

 

1 unit

 

Jumlah Pos Obat Desa

 

30 unit

 

 

 

Tabel 2.10. Tenaga Kesehatan di Kab. Pegunungan Bintang Tahun 2012

 

Tenaga Kesehatan

2012

 

a.

Dokter Umum

34

Orang

b.

Dokter PTT Pusat

27

Orang

c.

Dokter PTT Daerah

2

Orang

d.

Dokter Gigi

2

Orang

e.

Perawat Kesehatan

91

Orang

f.

Bidan

35

Orang

g.

Tenaga Gizi

4

Orang

h.

Sanitarian

3

Orang

i.

Analis Kesehatan

5

Orang

j.

Asisten Apoteker

5

Orang

 
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 
Kesehatan sebagai salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki indikator-indikatior dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, salah satunya dengan mengukur angka harapan hidup. Sejak tahun 2010 terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup, ini mengindikasikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 
Grafik 2.11. Angka Harapan Hidup
 
 
 
 
C.Pekerjaan Umum
Dalam urusan pekerjaan umum,  pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem pengendalian longsor, dan jaringan jalan, jembatan serta penyediaan pengelolaan air bersih.
Pengembangan sistem pengendalian longsor difokuskan pada pembangunan peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian longsor dan drainase. Untuk sistem drainase antara lain dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan. Untuk pengendali longsor dilakukan dengan pemeliharaan dan peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendali longsor dan banjir seperti pembangunan talud penahan dan bronjong guna menormalisasi aliran sungai.
Dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah membangun bronjong yang dilakukan dibeberapa titik rawan longsor dan banjir guna mencegah adanya pengikisan tanah.
Dalam peningkatan jaringan jalan hingga tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang juga telah melakukan peningkatan jalan sepanjang 617,654 Km, terdiri atas kondisi jalan aspal sepanjang 28,974 Km, jalan kerikil sepanjang 113,68 Km, dan jalan tanah sepanjang 475 Km. Sejalan dengan peningkatan jalan tidak terlepas dari pembangunan dan peningkatan jembatan, yang mana pembangunan jembatan hingga tahun 2013 telah mencapai 19 buah jembatan sepanjang 778 m terdiri dari jembatan gantung sebanyak 15 unit dengan panjang 693 m dan jembatan permanen/beton sebanyak 4 unit dengan panjang 85 m.
 
Tabel 2.11. Panjang Jalan di Kab. Pegunungan Bintang
Menurut Jenis Status Jalan
 
 
 

Status Jalan &

Jembatan

2013

 Satuan

a. Kabupaten

617,654

km

b. Kondisi Jalan Aspal

28,974 

km

c. Jalan Kerikil

113,68

km

d. Jalan Tanah

475 

km

e. Jembatan Gantung

15

unit

e. Jembatan Beton Permanen

4

unit

 

Selanjutnya dalam hal penyediaan dan konsumsi air bersih, sarana prasarana jaringan air yang telah dibangun guna mendukung penyediaan konsumsi air bersih antara lain telah dibangunnya 4 unit  bak penerima/Intake dengan pemasangan jaringan pipa pembawa/primer sepanjang 50.400 m, hidran umum 4 unit, ground reservoir 4 unit, kran umum 3 unit dan pemasangan Sambungan Rumah(SR) 819 unit dengan cakupan pelayanan 4.916 jiwa dengan asumsi 1 sambungan rumah melayani 6 orang/jiwa.  Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik di Oksibil sebagai ibukota kabupaten maupun distrik-distrik, masih belum dapat memenuhi kebutuhan

Tabel 2.12. Sarana Prasarana Air Bersih

              Uraian

2013

Intake (buah)

4 unit

Jaringan Pipa Æ 4²  (m)

50.400 m

Hindran Umum

4 unit

Ground Reservoir

4 unit

Sambungan Rumah/SR  (Ttk)

819 unit

Kran Umum

3 unit

 
 
D.    Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk masyarakat terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang secara optimal. Jumlah total Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pegunungan Bintang tercatat sebanyak 1.346 unit rumah dengan luasan tiap unitnya adalah 36 M2. Pada pelaksanaannya, pembangunan Perumahan Sehat Sederhana dilaksanakan oleh 3 (tiga) Dinas/Badan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung.

Tabel 2.13. Sarana Prasarana Rumah Sederhana Sehat Hingga Tahun 2013

 

 

SKPD Pelaksana

2013

Dinas Pekerjaan Umum

604 unit

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan

429 unit

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung

313 unit

Jumlah

1.346 unit

 

E.Penataan Ruang  
Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2031 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pegunungan Bintang 2011 - 2031. Untuk pelayanan kepada masyarakat, RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi 34 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pelayanan ketataruangan kepada masyarakat dilaksanakan melalui pelayanan tata ruang dan perijinan pembangunan. Untuk meningkatkan informasi penataan ruang Kabupaten Pegunungan Bintang kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai media antara lain melalui sosialisasi-sosialisasi.

F.Perhubungan
Dalam hal urusan Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat. Sistem transportasi yang tepat, berkapasitas massal terus dikembangkan, sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kabupaten Pegunungan Bintang. 
Untuk mobilitas dalam daerah sendiri, Kabupaten Pegunungan Bintang telah ada sarana transportasi darat yakni kendaraan roda 6 (enam), roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), dan juga terdapat sarana transportasi air seperti perahu motor pada wilayah-wilayah tertentu, serta untuk akses mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kabupaten Pegunungan Bintang, masih mengandalkan moda transportasi udara, yang mana hanya dapat dilakukan dengan pesawat yang bermesin baling-baling seperti jenis pesawat ATR 42 milik maskapai Trigana Air, jenis Caravan dan Pilatus milik maskapai AMA, MAF, YAJASI, serta jenis pesawat bermesin baling-baling lain yang berkapasitas sedang kebawah.   

G.Lingkungan Hidup 
Dalam hal pelestarian lingkungan, telah dilakukan upaya pelestarian melalui pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya lain yang telah dilaksanakan meliputi penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), laporan pemantauan kualitas air, laporan mengenai sampah, pembangunan Laboratorium lingkungan seluas 200 m2, pengadaan peralatan laboratorium lingkungan, pelatihan Amdal A dan B, pelatihan pengelolaan laboratorium lingkungan, pembangunan bak sampah, pengelolaan sampah dan penyediaan lokasi TPA serta penyusunan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Bandara Oksibil, Pasar Sentral dan Puskesmas Perawatan Oksibil. Selain itu, dilakukan juga pembangunan taman pada median-median jalan sepanjang 850 m.
Guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan, diupayakan agar dampak negatif yang ditimbulkan seminimal mungkin terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu telah dibangun beberapa tempat pembakaran sampah di titik-titik tertentu seperti di Rumah Sakit, Puskesmas dan Perkantoran.
Kondisi air sungai di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak memerlukan perhatian khusus menyangkut kualitasnya. Adapun beberapa sumber air memiliki kadar kapur dan besi yang tinggi namun pada umumnya kondisi air sungai di Kabupaten Pegunungan Bintang dari hulu menuju hilir dapat dikatakan tidak tercemar baik kualitas fisik, kualitas kimia maupun kualitas biologi.

I.Ketenagakerjaan 
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pegunungan Bintang, dari tahun 2011 sampai tahun 2012 cenderung menurun. Angkatan kerja tahun 2011 mencapai 69.855 jiwa dan pada tahun 2012 menurun menjadi 44.357  jiwa. Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.12. Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 TPAK Kabupaten Pegunungan mencapai 66 persen dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2012 TPAK menurun menjadi 61,37 persen dari jumlah penduduk. Berbeda dengan hal tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pegunungan Bintang  tidak mengalami perubahan TPT Kabupaten pegunungan Bintang pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 1,4 persen .

Grafik 2.13. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

J.Energi Listrik
Kebutuhan energi listrik Kabupaten Pegunungan Bintang terus meningkat hanya saja dibatasi oleh fasilitas dan kapasitas sumber daya listrik itu sendiri. Diketahui bahwa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat mendukung dalam peningkatan fasilitas sumber daya listrik. Hingga saat ini ketahanan energi Listrik masih berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu dari tenaga diesel, tenaga surya dan tenaga air. Untuk konsumsi terbanyak tenaga listrik masih bergantung pada sumber tenaga diesel terutama di wilayah kota Oksibil dan juga pada perkantoran. Tenaga surya sendiri cukup membantu dalam penyediaan energi listrik, yang mana telah dibangun 1(satu) unit pembangkit listrik tenaga surya berskala besar dan lebih diperuntukkan bagi masyarakat/bukan perkantoran. Untuk pembangkit listrik tenaga air sendiri, pembangunannya telah ada di beberapa distrik yang meskipun berkapasitas kecil namun relatif dapat mencukupi kebutuhan energi listrik masyarakat setempat, dan rencana pembangunan kedepannya pada wilayah yang memiliki jalur aliran sungai yang besar agar dapat dibangun sumber listrik tenaga air dengan kapasitas yang cukup besar yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat bukan hanya pada wilayah kota Oksibil namun juga pada distrik-distrik yang mampu dijangkau.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 350 kk di Dabolding yang dilayani PLN dengan PLTS sedangkan untuk di kabiding 650 kk pelanggan yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Diperlukan penambahan pasokan baru terhadap sistem energi listrik Kabupaten Pegunungan Bintang untuk meningkatkan keandalan ketenagalistrikan terutama yang mengoptimalkan sumber daya alam dibarengi dengan pengurangan ketergantungan terhadap pasokan dari pembangkit listrik tenaga diesel/genset.

Energi yang dikembangkan di Pegunungan Bintang adalah energi listrik berupa pembangkit tenaga diesel, tenaga air, dan tenaga surya dengan kapasitas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hingga tahun 2013 jumlah pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) adalah 6 unit, PLTD 4 unit dan PLTS 548 unit tersebar di beberapa wilayah distrik, dengan kapasitas produksi sebesar 1.494,4 KVA dan jumlah konsumen yang terlayani sebanyak 2.015 jiwa.

K.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian.

Pada urusan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna terwujudnya pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip Good Governance. Kebijakan pada urusan ini antara lain adalah telah dilakukan pendelegasian sebagian wewenang pemerintahan pada tingkat Distrik, dan Kampung.

Peningkatan pelayanan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian telah menghasilkan beberapa prestasi. Hasil yang dicapai antara lain telah terlaksananya administrasi keuangan daerah, sehingga pada tahun 2012, Kabupaten Pegunungan Bintang mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, tersusunnya konsep pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten dan terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol P-P).

Salah satu prioritas untuk terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan langkah-langkah yang signifikan, yaitu :  
1.Area organisasi, pada area ini telah dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan jabatan struktural, termasuk penataan organisasi yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat;
2.Area peraturan perundang-undangan, pada area ini telah dilakukan pemetaan produk perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundangan;
3.Area sumber daya manusia, telah dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan, penerapan sistem penilaian kinerja, peningkatan kompetensi SDM salah satunya Sertifikasi Tenaga Pendidik/guru;
4.Area pengawasan, pada area ini telah dilakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), monitoring dan evaluasi APBD;
5.Area akuntabilitas kinerja, pada area ini telah dilakukan penandatanganan pakta integritas, penetapan indikator kinerja utama (key performance indicator), layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa;
6.Area pelayanan publik, pada area ini telah dilakukan penataan dan pembangunan:
a.Infrastruktur seperti jalan, jembatan, bronjong, talud, drainase;
b.Transportasi seperti mini bus, operasional bus sekolah gratis;
c.Pendidikan seperti pemberian beasiswa, bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa, bantuan operasional buku dan pendidikan dan inklusif;
d.Kesehatan seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin) dan tersedianya dana rujukan bagi pasien miskin;
e.Kependudukan seperti pelayanan KTP mobile, pelayanan e-KTP dan pelayanan Akta;
f.Area pola pikir – budaya kerja, pada area ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang membantu pembangunan mindset berupa workshop dan pelatihan bagi aparat pemerintah dan masyarakat.

2.1.4. Aspek  Daya Saing Daerah

A.Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pada tahun 2012, sudah ada 45 koperasi yang terdaftar secara resmi di Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, meningkat pada tahun 2013 menjadi 80. Selain itu, kegiatan koperasi menyerap 2.707 orang tenaga kerja di Koperasi.

B.Perdagangan  
Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional. Jumlah pasar pada tahun 2013 adalah sebanyak 12 unit.
Selain urusan perdagangan, urusan perindustrian juga mendapat perhatian khusus guna mendukung kegiatan perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah fasilitasi pengembangan industri kecil ramah lingkungan dan perbaikan mutu produk industri berkaitan dengan jumlah industri yang beroperasi di Kabupaten Pegunungan Bintang, jumlahnya cenderung naik, dan juga nilai produknya cenderung meningkat.

2.2Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Realisasi RKPD 2013
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.
Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 dan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, yang meliputi Program-program Urusan Pemerintahan, baik wajib maupun pilihan.

 

2.3  Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1    Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah melaksanakan pembangunan pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai salah satu kabupaten pemekaran baru, sampai saat ini Kabupaten Pegunungan Bintang masih dihadapkan dengan banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Pegunungan Bintang meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah.

A.    Infrastruktur Wilayah 
1.    Penataan Ruang 
RTRW 2011 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan dikarenakan pengaruh budaya dan tradisi setempat, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.  
2.Sistem Transportasi
Pembangunan transportasi di Kabupaten Pegunungan Bintang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung bandar udara.
Kapasitas jalan belum mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota Oksibil maupun keluar kota Oksibil. Penambahan ruas jalan  yang hanya seper sekian dari total jalan per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.
Terbatasnya ketersediaan jalan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan sebagian masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Kapasitas angkutan umum sangat terbatas dan hanya melayani 3 arah dengan jarak terbatas, yaitu; 1) arah utara menuju Distrik Okaom, 2) arah selatan menuju Distrik Iwur, dan 3) arah barat menuju Distrik Serambakon.
3.    Energi Listrik
Dalam penggunaannya, kebutuhan energi listrik setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kegiatan rumah tangga dan usaha. Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang masih sangat bergantung pasokan pembangkit listrik bertenaga diesel, sinar matahari (PLTS) dan air (PLTMH) yang umumnya masih dalam kapasitas kecil. Untuk itu perlu dipikirkan upaya untuk meningkatkan penyediaan energi listrik dalam kapasitas energi yang memadai dan mencukupi dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada.
4.    Pengelolaan Air Bersih   
Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Panjang saluran air bersih mencapai 50.400 meter dan sambungan rumah 819 unit dengan jumlah konsumen yang terlayani sebanyak 4.916 jiwa. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.
Meskipun telah ada penyediaan air bersih bagi rumah tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air hujan. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan, karena selama ini sumber air baku masih mengandalkan pengolahan air sungai dan air hujan.
5.    Perumahan dan Permukiman 
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak bagi Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.
Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada kondisi wilayah, keterisolasian dan juga keterbatasan dana. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dibangun secara bertahap.

B.    Ketahanan Sosial dan Budaya
1.    Pendidikan
 
Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kabupaten Pegunungan Bintang di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.
Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
2.    Kesehatan Masyarakat 
Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namum demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
Penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Pegunungan Bintang dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Pegunungan Bintang khususnya keluarga miskin, SPM, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.   
3.    Kemiskinan
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah meningkatnya jumlah penduduk.
Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.
4.    Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat 
Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pegunungan Bintang yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat.
Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pegunungan Bintang yang aman, tentram dan tertib.  
5.    Ketahanan Pangan 
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan dan penguatan jalur distribusi pangan.
Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pegunungan Bintang perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Pegunungan Bintang bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah lain. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Permasalahan lainnya adalah bagaimana mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pegunungan Bintang secara berkelanjutan.  

C.    Kapasitas dan Kualitas Pemerintah
1.    Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. 
2.    Keuangan Daerah 
Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah bagaimana meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.
Sejalan dengan hal ini, Kabupaten Pegunungan Bintang harus mampu menyediakan prasarana dan sarana khusus yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kaitannya dengan hal ini maka permasalahannya adalah meningkatkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan.
Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari Kampung, Distrik dan Kabupaten. Selain itu, peningkatan profesionalitas aparatur juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan.
D.    Daya Dukung Lingkungan dan SDA
1.    Pencemaran Lingkungan 

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat dua kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Pegunungan Bintang, yaitu persampahan dan penanganan polusi udara.
Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah dan sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu dan mencukupi. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma 'membuang sampah’ belum pada ‘mengolah sampah dari sumbernya. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah. Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari pembakaran hutan yang dipicu oleh kebutuhan akan lahan pertanian.
E.    Kerjasama Regional dan Daya Saing Daerah
1.    Perdagangan dan Jasa 

Posisi Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap perekonomian nasional membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa keuangan dan jasa lainnya berskala nasional. Di masa yang akan datang, Kabupaten Pegunungan Bintang dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan SDA dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan.  
2.    Stabilitas Ekonomi 
Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang) seperti: sektor keuangan, jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di Kabupaten Pegunungan Bintang hampir selalu berada di bawah nasional dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2013. 
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi.
3.    Iklim Investasi
Dalam perbaikan iklim investasi, dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.  
4.    Kerjasama Antar Daerah
Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang sangat terkait pemanfaatan sumber daya dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menangani masalah yang bersifat regional seperti perdagangan, transportasi, penentuan detail batas wilayah administrasi dan keterisolasian wilayah. Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama antara Kabupaten Pegunungan Bintang – Kabupaten Keerom – Kabupaten Yahukimo – Kabupaten Boven Digoel – Negara Papua New Guinea (PNG). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan seperti perdagangan, transportasi, penentuan detail batas wilayah administrasi dan keterisolasian wilayah masih perlu mendapat perhatian.

2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah 
Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.  

 

 

 

 

Tabel 2.15. Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang

No.

Isu Strategis Daerah

1.

 

Rendahnya akses dan kualitas serta kuantitas pendidikan akibat kurangnya sarana, prasarana, dan pendanaan pendidikan sehingga diperlukan peningkatan pola pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan perguruan tinggi serta dibangun sarana dan prasarana pendidikan berbasis asrama pada tingkat dasar, menengah, dan kejuruan sesuai dengan kondisi daerah.

2.

Kurangnya tenaga kesehatan, persebarannya tidak merata ke seluruh wilayah distrik dan kampung, serta terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

3.

Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat-sungai-udara yang membentuk satu kesatuan pola sistem transportasi untuk menghubungkan seluruh wilayah.

4.

Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat pola bercocok tanam masih bersifat tradisional, jaringan irigasi masih sangat terbatas, sulitnya mendapat benih/bibit unggul, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, daya beli masyarakat rendah dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian.

5.

Besarnya konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan tingginya permintaan hasil hutan berupa kayu berpotensi terjadinya perambahan hutan ilegal dan degradasi hutan.

6.

Tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, belum berkembangnya koperasi di masyarakat, sulitnya mendapat pekerjaan.

7.

Pendapatan daerah masih belum mampu mendukung pembiayaan pembangunan sehingga perlu dibentuk badan usaha milik daerah yang mempunyai fungsi pelayanan publik sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah dan dibuka peluang investasi dengan mempermudah regulasi penanaman modal.

8.

Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki sumberdaya energi air (PLTMH, PLTA) belum mampu mencukupi kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri sehingga perlu dibangun energi alternatif/listrik di seluruh distrik.

9.

Lemahnya pemahaman aparatur terhadap tata pemerintahan daerah sehingga perlu upaya penguatan kapasitas kelembagaan.

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele