Ekonomi

Ekonomi

3.1    Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menuntut perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah untuk dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek penganggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Serangkaian perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep money follow function, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Konsep itu sendiri mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yaitu; secara ekonomis dapat meminimalisir input resources yang digunakan, efisiensi mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (output/input) dan efektifitas mencapai target yang ditetapkan (outcome/output).

Berdasarkan penganggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berdasarkan Fungsi Otorisasi sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; Fungsi perencanaan, sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Fungsi Alokasi, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Fungsi Stabilisasi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011-2015, harus berdasarkan pada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

 

(1)    Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2)    Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan  dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3)    Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4)    Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan vertical reporting, tetapi lebih penting juga melakukan horizontal reporting sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

Adapun akuntabilitas daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya yang murah. Akuntabilitas program berkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan fleksibel dan realistis, dimana pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.

Bertitik tolak dari norma dan prinsip anggaran tersebut, maka kebijakan anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1)    Kesenjangan fiskal anggaran berupa defisit antara pendapatan dan belanja terjadi selama periode 2005-2010. Besarannya bervariasi namun masih berada dibawah batas ambang, yang diperkenankan perundang-undangan. Defisit anggaran memberikan kontribusi terhadap tingkat inflasi daerah.
(2)    Alokasi anggaran daerah periode 2005-2010 berdasarkan perbandingan antara belanja aparatur dan publik dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan ini merupakan indikator mengukur keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap kepentingan pelayanan masyarakat.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dipergunakan mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten. Adapun kewenangan kabupaten meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan lintas pemerintah daerah yang ditetapkan melalui perundang-undangan.

Adapun perekonomian daerah tidak sekedar tumbuh, tetapi dapat mengakomodasi masa depan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aspek lingkungan, maka strategi pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2011-2015 dalam mengatasi permasalahan penganggaran adalah:
(1)    Peningkatan penerimaan daerah, khususnya PAD.
(2)    Peningkatan efisiensi dan efektifitas pada sisi pengeluaran.
(3)    Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta khususnya dalam penyediaan infrastruktur.

Dengan strategi ini, kemampuan daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum dan infrastruktur lainnya diharapkan akan meningkat. Hasil akhirnya, pemerintah daerah Pegunungan Bintang akan dapat menarik investasi dalam maupun luar negeri, terutama bidang pertambangan, teknologi dan komunikasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan keuangan daerah maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada kemandirian pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penegasan tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini mengubah sistem anggaran dari sistem anggaran yang disusun dengan metode incrementall menjadi sistem anggaran yang berbasis pada kinerja. Sistem ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang memadai dari semua stakeholders yang berkepentingan. 

Penjabaran dan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dijadikan pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut yaitu:
(1)    Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi pendapatan daerah sementara pendapatan dari pemerintah yang diperoleh dari bagian daerah atas dana perimbangan menjadi faktor penunjang;
(2)    Komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja;
(3)    Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran harus dimasukan dalam APBD sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.

Disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain yaitu:
(1)    Pendapatan yang dirancang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
(2)    Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD.

Asas umum yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi beberapa hal yaitu:
(1)    Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(2)    Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
(3)    Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
(4)    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
(5)    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.

Sumber-sumber PAD yang telah ada perlu didukung kebijakan intensifikasi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemutakhiran data untuk penghitungan pengenaan atas obyek pajak daerah yang bersifat ketergantungan seperti pajak 
hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan, serta retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi lainnya. Kebijakan intensifikasi juga dilakukan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah yang belum dikelola secara optimal dengan mengintensifkan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan kegiatan peningkatan intensitas penagihan oleh petugas pungut. Kebijakan intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan antara lain melalui:
(1)    Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
(2)    Optimalisasi kerangka regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
(3)    Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
(4)    Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat, wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
(5)    Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pengawasan pelaksanaan pungutan penerimaan daerah.

Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pengkajian terhadap kemungkinan pengelolaan jenis retribusi baru yang tidak memberatkan golongan ekonomi menengah ke bawah atau bersifat kontra produktif terhadap perekonomian. 

Kebijakan umum belanja daerah harus menganut asas keadilan anggaran. Hal ini diartikan bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan penggunaan pendapatan didalam belanja secara representatif dan proporsional agar dalam pemberian pelayanan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah harus diupayakan dapat memperkuat alokasi anggaran di sektor publik untuk mengejar target-target sasaran Renstra sehingga dalam penyusunan APBD dilakukan peningkatan secara proporsional antara jumlah alokasi belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Komponen belanja terbagi atas belanja aparatur dan belanja modal dan komponen belanja yang digunakan dalam struktur APBD meliputi: 
(1)    Kebijakan untuk belanja tidak langsung, meliputi:
(a)    Belanja tidak langsung diarahkan dengan prinsip efisiensi pada seluruh kegiatan serta diupayakan untuk mendorong tercapainya efektivitas kegiatan yang semakin meningkat dan memberi nilai tambah bagi kualitas pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
(b)    Belanja tidak langsung selalu diupayakan diarahkan pada kegiatan yang memenuhi kriteria-kriteria yaitu masukannya proporsional dengan daya dukung yang tersedia pada setiap unit kerja, keluarannya dapat dihitung secara akurat, hasilnya dapat tergambarkan, manfaatnya dapat terasakan oleh masyarakat, dan dampaknya memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
(c)    Belanja tidak langsung diharapkan mampu mendorong efektifitas organisasi Pemerintah Daerah sehingga kegiatan-kegiatan aparatur dapat dibiayai sepanjang memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit.
(2)    Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:
(a)    Mempercepat operasionalisasi pencapaian visi daerah Kabupaten Pegunungan Bintang terutama menjadikan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong kapasitas daerah serta menunjang perkuatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
(b)    Meningkatkan kapasitas peranan sektor/bidang penentu yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana wilayah/perhubungan, penguatan bidang umum pemerintahan, dan peningkatan pendapatan daerah;
(c)    Mendukung upaya peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan serta mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat;
(d)    Memberikan perhatian yang proporsional bagi belanja publik antarbidang penentu, bidang kebutuhan dasar, dan bidang penunjang yang secara sinergi dan komperhensif dengan bidang-bidang andalan untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

3.1.1    Pengelolaan Pendapatan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenagan yang meliputi aspek politik, administratif serta keuangan.

Khusus dalam aspek keuangan, seperti yang tertuang dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang dibantu lembaga berupa badan, dinas, biro, kantor dan UPTD. Kepala satuan kerja bertindak sebagai Chief Operation Officer (COO). Prinsip pemisahan ini, perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya checks and balances serta mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
    
Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja perlu dibahas.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

A.    Gambaran Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pada kurun waktu 2006-2010 seluruhnya berjumlah Rp. 3.087.666.984.561,- yang terdiri dari:
(1)    Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.  46.162.970.427,- atau sekitar  1,49%
(2)    Dana Perimbangan  Rp. 2.539.781.874.121,- atau sekitar 82,25%
(3)    Dana Alokasi Khusus Otsus Rp. 325.593.152.000,- atau sekitar 10,54%
(4)    Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp. 46.666.497.339,- atau sekitar 1,51%

Jelas terlihat dari komposisi pendapatan daerah tersebut ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pemerintah masih cukup besar.

Adapun pendapatan Kabupaten Pegunungan Bintang, pada kurun waktu 2006-2010, secara terinci disajikan pada Tabel 3.1

 

Tabel 3.1
Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

NO

 

URAIAN

 

REALISASI (Rp.)

2006                                                              

           2007                              2008                            2009                       2010

1

Pendapatan

481.654.167.928

578.921.387.901

621.520.473.559

709.075.254.188

696.495.700.985

2

PAD

2.732.386.730

8.268.252.739

12.536.707.264

13.107.871.165

9.517.752.529

3

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

17.068.557.094

10.410.036.900

15.790.244.400

1.582.337.345

1.815.321.600

4

Dana Perimbangan

389.615.162.104

420.429.000.000

437.303.525.228

577.208.559.933

597.781.192.000

a

Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

49.693.162.104

38.259.000.000

53.474.731.228 

53.543.680.933

60.640.006.610

b

Dana Alokasi Umum

300.402.000.000

324.659.000.000

350.990.794.000

446.711.879.000

461.669.822.000

 c

Dana Alokasi Khusus

39.520.000.000

57.574.000.000

62.838.000.000

76.953.000.000

76.953.000.000

5

Dana Otsus

72.238.062.000

64.860.080.000

68.998.906.000

59.748.052.000

   59.537.508.000

 

Berdasarkan data tersebut diatas, maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah ada dengan program pendukung peningkatan penerimaan daerah, pengembangan kelembagaan dan pengembangan pertanian, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan peningkatan dana pembangunan yang masuk ke Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan program pendukung peningkatan penerimaan daerah; dan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru tanpa mengganggu iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Kebijakan di atas diharapkan akan memperbaiki kondisi awal daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian ke arah peningkatan hasil-hasil pertanian untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Strategi dan prioritas pengelolaan pendapatan daerah dijalankan dengan peningkatan PAD, sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (APBN), Intensifikasi pajak daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi keuangan daerah. 

B.Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

Sumber penerimaan pendapatan, khususnya pajak dan restribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan (equity),memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (ability to implement) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as local revenue source). Lebih lanjut mengadministrasikan penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya pajak (tax effort), yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak, hasil guna (efficiency) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.

Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam patut diperhatikan adalah menghindarkan pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.

Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain mempehatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah, yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber-sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan serta perundang-undangan.

Rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah adalah merupakan program terencana dan terpadu untuk; mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada. Dapat mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat  self-corrected. Hal ini berarti, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada peraturan daerah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan.

Peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, membutuhkan strategi kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan itu, arah bidang kebijakan bidang pendapatan daerah periode tahun 2011-2015 ditujukan untuk:
(1)    Penggalian potensi pendapatan daerah.
(2)    Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah.
(3)    Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah.
(4)    Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah.
(5)    Peningkatan ketertiban seluruh stakeholder pendapatan daerah.
(6)    Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah.
(7)    Peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait.

Upaya peningkatan pendapatan daerah juga perlu tahapan prioritas yang meliputi:

(1)Penetapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu.

(2)Penetapan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

(3)Perumusan kebijakan umum pendapatan daerah.

(4)Koordinasi konsultasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.

(5)Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

(6)Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendapatan daerah.

(7)Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan.

(8)Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

(9)Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.

(10)Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

Dalam mengatasi faktor-faktor restriksi  dalam meningkatkan PAD, dilakukan beberapa strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang mencakup:
(1) Menyempurnakan sistem dan prosedur perpajakan dan retribusi daerah. Penyempurnaan ini merujuk kepada UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahan UU No. 34 Tahun 2000, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggungjawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.
(2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah dengan mengintensifkan penyuluhan dan teladan langsung kepada sasaran.
(3) Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah serta penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan agar lebih cepat, tepat dan ringan biaya.

(4) Menghitung kembali sektor-sektor kekayaan daerah, baik potensi maupun penetapan tarifnya.
(5) Meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait dan aparat pengelola keuangan daerah.

Merujuk strategi di atas, kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2011-2015 diarahkan pada :
(1)Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.
(2)Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10% setiap tahun dari pencapaian tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ini didasarkan pada trend perolehan pendapatan asli yang cenderung naik, serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal.
(3)Dana perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Ini dengan asumsi masih terjadi fiscal gap antara pendapatan dengan belanja daerah.
(4)Optimalisasai dana APBN dan BLN untuk menunjang pembangunan daerah.
(5)Optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD.

 

Tabel 3.2

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015

 

 

URAIAN

KONDISI AWAL

2010

KONDISI TAHUN

2011

 

2012

2013

2014

2015

NILAI

(Rp. Juta)

Pendapatan Daerah

912.898.877.200

973.769.437.500

1.069.469.437.500

1.154.149.997.600

1.264.600.772.950

1.360.831.433.065

Pendapatan Asli Daerah

21.187.035.000

26.440.500.000

33.120.450.000

42.775.400.000

65.380.700.000

81.670.780.000

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

 

 

 

 

 

 

Dana Perimbangan

891.711.842.200

947.328.937.500

1.036.348.987.500

1.111.374.597.600

1.199.220.072.950

1.279.160.653.065

Laju

Pertumbuhan

( %)

Pendapatan Daerah

6,25

8,95

7,34

8,73

7,07

 

Pendapatan Asli Daerah

19,87

20,17

22,57

34,57

19,95

 

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

 

 

 

 

 

 

Dana Perimbangan

 

 

 

 

 

 

Kontribusi

(%)

Pendapatan Daerah

2,32

2,72

3,10

3,71

5,17

 

Pendapatan Asli Daerah

 

 

 

 

 

 

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

 

 

 

 

 

 

Dana Perimbangan

97,68

97,28

96,90

96,29

94,83

 

 

3.1.2    Pengelolaan Belanja Daerah

Inti dari pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan investatif  berdimensi waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Mengingat kemampuan keuangan daerah untuk investasi masih sangat terbatas, maka kebijakan pembiayaan sebaiknya diorientasikan pada hal-hal yang bersifat realistis dalam bentuk deposito berjangka dengan lama waktu yang disesuaikan dengan cash flow pendapatan dan pengeluaran belanja serta kegiatan lain yang memiliki tingkat resiko rendah.

Perubahan lingkungan strategis daerah, dinamika kondisi aktual daerah dan isu-isu strategis, digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan umum keuangan daerah didalam RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang 2011-2015. 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi aset, maka kebijakan belanja daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (added value) sehingga dapat menjadi lebih berdayaguna dalam pencapaian Rencana Sterategis Daerah (Renstra).

Berdasarkan hal tersebut, belanja daerah 2011-2015 diarahkan sebagai berikut :

  1. Belanja pegawai, terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung yang digunakan membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan. Belanja pegawai ini harus bisa diarahkan lebih efisien, efektif, realitis, dan proporsional terhadap belanja langsung yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
  2. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja tidak terduga ini penggunaannya mesti secara proporsional, tepat guna dan akuntabel.
  3. Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan sejumlah prioritas:
    (a) Peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan relevansi dunia pendidikan dengan dunia usaha.
    (b) Peningkatan pelayan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat.
    (c) Pengembangan kemampuan Iptek masyarakat dengan titik tekan teknologi tepat guna.
    (d) Pengembangan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi berbasis masyarakat.
    (e) Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
    (f) Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dalam arti luas.
    (g) Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dan berbahan baku lokal unggulan.
    (h) Pengembangan dan revitalisasi kawasan
  4. Meningkatkan disiplin anggaran dengan menghindarkan setiap bentuk pembelanjaan yang tidak dianggarkan  pada tahun anggaran berjalan, kecuali belanja yang disebabkan keadaan darurat sesuai ketentuan perundang-   undangan dan dicantumkan dalam perhitungan anggaran.


(5)Disiplin penjadwalan anggaran untuk mendukung efektivitas penganggaran pendapatan bagi hasil dan bantuan yang diberikan pada kabupaten-kota.


(6)Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar.

 

3.2    Kerangka Pendanaan

Sasaran pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang:

(1)Meningkatnya penerimaan PAD.

(2)Meningkatanya proporsi penerimaan PAD dari total penerimaan daerah.

(3)Meningkatnya penerimaan daerah non konvensional.

(4)Tertibnya proses penyusunan anggaran daerah setiap tahunnya.

(5)Menurunnya penyimpangan penggunaan anggaran daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, maka arah kebijakan ditetapkan sebagai berikut:

  1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara:

(a)mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

(b)membenahi manajemen data penerimaan PAD.

(c)meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional.

(d)mengevaluasi dan merevisi Perda pajak dan retribusi daerah secara berkala.

(e)menetapkan target penerimaan.

(f)mengembangkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

  • (2)Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan belanja daerah yang tertib, taat, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan cara:

(a)Menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(b)Menerapkan prinsip efisiensi dalam penyusunan dan penetapan prioritas anggaran

(c)Menerapkan prinsip Money follow function dalam menyusun anggaran.

(d)Menggunakan publik untuk menilai kinerja anggaran.

(3)Meningkatkan pengawasan anggaran, dengan cara:

(a)Mengeluarkan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah, tunjangan kepala dinas/lembaga dan honor kegiatan.

(b)Mengeluarkan peraturan Bupati dan keputusan Bupati sebagai implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. 

(c)     Menerapkan sistem dan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan aturan yang ada.

(d)     Meningkatkan kemampuan eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran. 

(e)     Membentuk tim tetap yang terdiri dari aparatur Pemda dan perguruan tinggi untuk mengevaluasi peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten.

  • (4)    Meningkatkan kualitas aparatur pengelolaan keuangan daerah agar mampu memahami, mengkaji dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah antara lain dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan formal.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam program pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

(1)    Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan meningkatkan penerimaan PAD. Selain itu juga peningkatan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

(2)    Program peningkatan pengelolaan belanja dan aset daerah, dengan tujuan mengalokasikan belanja daerah untuk masing-masing bidang pemerintahan berdasarkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kegiatan pokok dari program ini adalah:

(a)     Penetapan standar pelayanan minimum bidang pelayanan.

(b)     Penyusun standar anggaran biaya (SAB).

(c)  Penyusunan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah, tunjangan kepala dinas/lembaga dan honor kegiatan.

(d)     Penetapan standar penolakan atau penerimaan usulan kegiatan SKPD.

(e)     Melakukan inventarisasi dan penataan aset daerah.

(f)     Menyusun neraca keuangan dan aset daerah.

(3) Program peningkatan pengawasan pengelolaan anggaran, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan, penyimpangan, pemborosan anggaran. Kegiatan pokok dari program ini:

(a)     Peningkatan dan pengembangan data keuangan daerah

(b)     Peningkatan akses informasi data keuangan

(c)     Pelaksanaan tindak temuan penyimpangan

(d)     Penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD)

(e)     Fasilitasi pelaksanaan pertemuan berkala dengan LSM yang peduli dengan pengawasan keuangan daerah
(f)     Penyediaan manual pengawasan keuangan daeah yang efektif

  • (4)    Program peningkatan kualitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan, kelalaian dan kesalahan dalam pengawasan dan penyusunan Perda yang terkaitan dengan keuangan daerah. Kegiatan program ini:

(a)Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah melalui lembaga pendidikan kesarjanaan, pelatihan singkat baik di dalam maupun luar negeri

(b)Penempatan aparatur yang mempunyai kompetensi dalam keuangan daerah pada instansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 

  1. (5)Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Adapun kegiatan pokok dari program ini adalah:

(a)Sosialisasi penyusunan rancangan deregulasi pengelolaan keuangan daerah.

(b)     Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.

 

 

 


PENGUKURAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah kinerja harus dapat terukur sehingga dapat diketahui apakah pencapaian hasil baik tau gagal. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak proses yang merupakan kegiatan mengolah mamsukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

8.1.    Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari  indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur  pada  akhir  periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran  kinerja  mencakup  kinerja  kegiatan  yang  merupakan tingkat  pencapaian  target  (rencana tingkat  capaian)  dari  masing- masing  kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing masing indikator sasaran yang  telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut  dilakukan  dengan menggunakan   formulir  Pengukuran  Kinerja  Kegiatan  (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).


8.2.     Evaluasi Kinerja

Berdasarkan  hasil-hasil    perhitungan  pengukuran  kinerja  kegiatan, dilakukan  evaluasi terhadap pencapaian setiap  indikator  kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  suatu kegiatan.  Evaluasi  bertujuan  agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis effisiensi dengan cara membandingkan  antara  output dengan input  baik  untuk  rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat  efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap   setiap  perbedaan  kinerja  yang  terjadi,  baik  terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam    melakukan  evaluasi  kinerja,  perlu juga  digunakan  pembandingan -  pembandingan antara lain:

(1)Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;

(2)Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;

(3)Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.


8.3.Analisis  Akuntabilitas  Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.


Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan ppula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

 

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele