Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan Wakil Bupati

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

 

Menimbang       :    

  1. bahwa  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan kebijakan kepala daerah terpilih, yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pegunungan Bintang dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
  2. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang RPJMD Tahun 2011-2015;

Mengingat    :     

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua  (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
  10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor ... Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025.

M E M U T U S K A N   :
 
Menetapkan      :      PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2011-2015.
 

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

 

1.Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.

4.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.

5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun. 

7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan kebijakan kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

9.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

10.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

14.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

16.Kegiatan adalah penjabaran program yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan program.

17.Sasaran adalah harsil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

18.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan. 

19.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

20.Pagu Indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD

 

Pasal  2


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut  :

BAB I    PENDAHULUAN
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan 
1.3    Landasan Hukum
1.4    Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen  Perencanaan Lainnya
1.5    Proses Penyusunan RPJMD
1.6    Sistematika Penulisan


BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH2.1 Geografis dan Administratif
2.1    Geografis dan Administratif
2.2    Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2.3    Ekonomi
2.4    Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2.5    Sarana dan Prasarana
2.6    Keamanan dan Ketertiban
2.7    Hukum dan Aparatur
2.8    Wilayah dan Penataan Ruang
2.9    Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

BAB III    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1    Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
3.2    Kerangka Pendanaan

BAB IV    ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1    Analisis Lingkungan Strategis
4.2    Isu-isu Strategis

BAB V    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 
5.1    Visi dan Misi
5.2    Tujuan dan Sasaran Pembangunan

BAB VI    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1    Strategi Pembangunan
6.2    Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Untuk Kabupaten Pegunungan Bintang
6.3    Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang
6.4    Prioritas Pembangunan

BAB VII    PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
7.1    Bidang Sosial Budaya
7.2    Bidang Ekonomi
7.3    Bidang Sarana dan Prasarana
7.4    Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
7.5    Bidang Politik, Keamanan, Hukum dan Aparatur
7.6    Bidang Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Pengawasan

 

BAB VIII PENGUKURAN KINERJA
8.1.    Kerangka Pengukuran Kinerja
8.2.    Evaluasi Kinerja
8.3.    Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB IX    KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 
9.1.    Kaidah Pelaksanaan
9.2.    Pedoman Transisi

 

BAB X    PENUTUP

 

Pasal  3
Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  4

  • Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
  • Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau peraturan pelaksana lainnya. 
  • RPJMD dapat dievaluasi kembali setiap 1 tahun.

Pasal  5
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal  6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan sampai dengan diundangkan dalam Peraturan Daerah.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

 

 

 

 

Ditetapkan di      :    Oksibil

Pada tanggal    :    _________________

 


BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

COSTAN OKTEMKA, S.Ip

 

 

INFO DUNIA AGRIBISNIS


Perkembangan dunia agribisnis Indonesia sangatlah cepat, dibawah ini adalah rangkuman informasi terkait seputar agrobisnis Indonesia selengkapnya :

- Informasi Usaha Peternakan di Indonesia

- Kiat Sukses Peternakan Ayam

- Tips Beternak Lele